Nias Online

MEDAN–MICOM: Kejaksaaan Tinggi (Kejati) Sumatra Utara (Sumut), menahan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Nias Selatan Rahmad A Dachi setelah diperiksa enam jam, Rabu (2/3).

Rahmad diduga melakukan korupsi pengadaan alat-alat kesehatan dan obat-obatan di Nias Selatan. Berdasarkan hasil audit BPKP perwakilan Sumut, dalam kasus itu negara dirugikan Rp1,5 miliar.

Asisten Pidana Khusus Kejati Sumut Erbindo Saragih mengatakan penahanan Rahmad dilakukan, untuk mempermudah penyidikan. “Keterlibatan tersangka dalam kasus dugaan korupsi tersebut, yakni adanya mark up (penggelembungan) dalam pengadaan alat-alat kesehatan dan obat-obatan di Kabupaten Nias Selatan,” katanya.

Seusai diperiksa di ruang Pidana Khusus Kejati Sumut, Rahmad langsung dibawa menggunakan mobil tahanan kejaksaan untuk di titipkan di Rumah Tahanan (Rutan) Tanjung Gusta Medan.

Tidak ada komentar yang keluar dari Rahmad terkait kasus korupsi yang diduga dilakukannya. Ia dinyatakan melanggar Undang-Undang (UU) Tindak Pidana Korupsi Nomor 31 tahun 1999, sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 dengan ancaman hukuman lebih dari tiga tahun penjara. (YN/OL-01)

Sumber: Media Indonesia.

Gunungsitoli, (Analisa) Ketua DPRD Kota Gunungsitoli, Sowa’a Laloli mengatakan, implementasi dari sektor kesehatan yang tercantum dalam Anggaran Perbelanjaan dan Belanja Daerah (APBD) Gunungsitoli tahun 2011 pertama kali ditetapkan setelah disahkan dan terpisah dari pemekaran Kabupaten Nias Induk, menargetkan pembangunan Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) yang dianggap sangat mendesak sebagai pusat Pelayanan Masyarakat di desa-desa.

“Beberapa Poskesdes yang pernah dibangun oleh Pemerintah Kabupaten Nias sebelum pemekaran melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Kesehatan hingga saat ini tidak berfungsi sesuai fungsinya,” Kata Ketua DPRD Gunungsitoli, Sowa’a Laoli kepada Analisa diruang kerjanya, Jalan Gomo, Senin (28/2) di Gunungsitoli.

Sowa’a Laoli mengemukakan, SKPD Dinas Kesehatan diharapkan secara bertahap harus menjalankan dengan baik setiap program Kesehatan yang telah ditetapkan dananya dalam penerapan APBD Gunungsitoli Tahun 2011 pada akhir Desember 2010 Tahun lalu, karena factor kesehatan sangat penting dan menyangkut hajat orang banyak terutama di 6 Kecamatan yang ternaungi dalam wilayah Kota Gunungsitoli.

Ditambahkannya, dalam APBD Kota Gunungsitoli Tahun 2011 faktor sektor pertama terfokus pada pembangunan infrastruktur dasar yang dilaksanakan merata ke 6 Kecamatan untuk mendukung percepatan perekonomian demi tercapainya kesejahteraan masyarakat yang selama ini 80% dianggap tertinggal.

Pilot Project

Hal lain yang mendesak untuk pengembangan ekonomiu masyarakat yakni setiap komoditi yang terdarat di 6 Kecamata akan dilaksanakan “Pilot Project” Komoditi unggulan seperti Karet, Kelapa, Coklat dan beberapa hasil perkebunan rakyat lainnya.

Juga sektor perikanan yang selama ini merupakan factor utama sebagai mata pencaharian penduduk di pesisir Kota dengan kebiasaan budi daya tangkap, akan diperhatikan pengembangannya, Ujar Laoli.

Dari APBD Tahun 2011 yang ditetapkan bernilai Rp. 312 milyar itu, tetap dialokasikan untuk sektor pendidikan 20%. APBD Kota Gunungsitoli tersebut tersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp. 250 milyar + Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp.50 milyar serta pendapatan lain Kota Gunungsitoli berkisar Rp. 11 milyar, Laoli mengakhiri. (esp)

Sumber: Analisadaily.com.