Maaf, Memaafkan

Monday, January 21, 2008
By susuwongi

Oleh RP Borrong

Pada Senin 14 Januari 2008, mantan Ketua MPR Amien Rais meminta masyarakat dan pemerintah Indonesia memaafkan Soeharto. Hal itu disampaikan di sela-sela kondisi Soeharto yang sampai sekarang masih dalam keadaan kritis. Alasan memaafkan yang diusulkan Amien Rais karena bangsa Indonesia ikut memikul dosa kolektif, yakni selalu membenarkan, mengiyakan dan menyetujui kemauan Soeharto.

Kita menghargai dan menghormati pernyataan dan imbauan seorang negarawan besar sekaliber Amien Rais, namun demikian kita juga perlu mengkritisi pernyataan dan seruan tersebut, baik alasan untuk memaafkan maupun hakekat pemaafan itu sendiri. Sangat sulit diterima begitu saja suatu pernyataan dan seruan yang disemangati oleh emosi melihat seorang yang sedang sakit kritis.

Maaf merupakan kata yang diartikan sebagai membebaskan seseorang dari hukuman atau denda karena suatu kesalahan. Memaafkan berarti memberi ampun atas kesalahan. Memaafkan diartikan juga sebagai suatu sikap tidak menganggap salah lagi bagi seseorang yang bersalah. Memaafkan adalah suatu sikap dan tindakan yang mulia. Memaafkan adalah suatu kebajikan, suatu tindakan terpuji, yang diharapkan dan dianjurkan dalam interaksi manusia. Saling memaafkan adalah sifat yang diajarkan oleh semua agama sebagai wujud dari kebaikan dan kebajikan orang beriman.

Sikap pemaaf berakar dalam sikap Tuhan yang selalu bersedia mengampuni kesalahan manusia berdosa. Karena itu agama selalu mengajarkan dan menganjurkan agar setiap orang suka dan sudi memaafkan sesamanya atas kesalahannya. Sebaliknya, sikap dendam dan membalas dianggap sebagai suatu sikap yang harus dihindari. Yesus Kristus dalam khotbah-Nya di bukit juga menganjurkan agar setiap orang suka memaafkan musuh-musuhnya. Dendam adalah lawan kata maaf.

Apakah kalau kita tidak memaafkan lalu berarti kita sedang mendendam? Dendam dalam kamus bahasa Indonesia diartikan sebagai keinginan keras untuk membalas kejahatan. Apakah sikap tidak memaafkan Soeharto dapat disebut sebagai sikap mendendam Soeharto? Kelihatannya tidak demikian. Kebanyakan reaksi publik terhadap pernyataan dan seruan Amien Rais bersifat sangat netral. Artinya, kalau mereka tidak setuju memaafkan begitu saja Soeharto, bukanlah karena mereka mendendam Soeharto, tetapi supaya persoalannya diletakkan secara proporsional.

Memaafkan dapat dilihat dalam dua arti. Memaafkan sebagai suatu sikap moral dan sebagai sikap hukum. Memaafkan dalam kategori pertama sudah dilakukan oleh semua rakyat Indonesia. Mereka yang paling memusuhi Soeharto sekalipun sudah memaafkan dia secara moral. Maaf sebagai kebajikan memang harus dilakukan dan sudah dilakukan oleh rakyat Indonesia.

Memaafkan secara moral tidak harus berarti memaafkan secara hukum. Seseorang yang melanggar hukum dimaafkan secara moral, tetapi secara hukum ia harus tetap bertanggung jawab. Secara moral seorang yang bersalah bisa meminta maaf. Tetapi, secara hukum ia harus mempertanggungjawabkan kesalahannya. Oleh karena itu, proses hukum selalu diperlukan untuk menentukan apakah seseorang memang bersalah secara hukum atau tidak.

“Tebang Pilih”

Sudah menjadi rahasia umum bahwa penerapan hukum di Indonesia dinilai diskriminatif. Munculnya istilah “tebang pilih” menjadi salah satu bukti betapa pemberlakuan hukum terhadap warga negara masih diwarnai sikap diskriminatif. Terlepas dari kesalahan apa saja yang pernah dilakukan Soeharto ketika berkuasa, bagi banyak orang, Soeharto harus mempertanggungjawabkan kesalahan yang ia pernah dilakukan, baik dalam bentuk KKN maupun tindakan represif terhadap lawan-lawan politiknya. Karena itu dapat dimengerti ketika Amien Rais menyerukan suatu pemaafan nasional, banyak reaksi muncul, apakah ini versi lain dari diskriminasi dalam pemberlakuan dan penerapan hukum di Indonesia?

Sekali lagi, proses hukum terhadap Soeharto tidak harus dianggap sebagai adanya dendam pada rakyat Indonesia terhadap Soeharto. Kalau rakyat menuntut dilanjutkannya proses hukum, tujuan pokoknya adalah agar di negara hukum ini, hukum benar-benar dihargai dan ditegakkan. Di sini penegakan hukum terutama dikaitkan dengan perlakuan non-disktriminatif terhadap semua warga negara. Selain itu, penegakan hukum menjadi sarana pendidikan bagi warga negara yang lain agar tidak cenderung melanggar hukum.

Sebagai bangsa yang kuat keimanannya, tidak dapat ditawar lagi bahwa kita memaafkan Soeharto secara moral. Sebagai sesama manusia, Soeharto harus dimaafkan. Apalagi sebagai mantan pemimpin yang sudah banyak jasanya bagi kemajuan bangsa. Dalam kedua aspek itu, memaafkan bukan hanya harus dianjurkan, tetapi merupakan suatu kewajiban moral.

Namun, saya tidak sepenuhnya sependapat dengan Amien Rais kalau ia menjadikan alasan “kesalahan kolektif” untuk memaafkan Soeharto. Kalau wakil-wakil rakyat (MPR), TNI, Polri, Wakil daerah, disebut sebagai “orkes”, tentu tidak otomatis benar-benar harus dianggap bahwa mereka merupakan representasi seluruh rakyat Indonesia, baik secara moral maupun secara legal. Karena itu kiranya kurang tepat menjadi “kesalahan kolektif” bangsa sebagai alasan memaafkan Soeharto. Kalaupun kita harus memaafkan Soeharto hanyalah karena kita adalah manusia, manusia beragama, yang penuh kelemahan dan karenanya harus bisa memahami kelemahan sesama manusia, termasuk Soeharto. Itulah alasan paling hakiki dan fundamental untuk memaafkan Soeharto secara moral.

Otentik dan Sejati

Memaafkan secara moral tidak lalu berarti bahwa pertanggungjawaban hukum seseorang yang dimaafkan harus pula dihapuskan begitu saja. Kalau itu dilakukan, akan menimbulkan pemaafan semu. Orang memaafkan, tetapi banyak yang tidak tulus dan tidak ikhlas. Pemaafan seperti itu tidak menjadi suatu pemaafan yang otentik. Suatu pemaafan yang terpaksa dan dipaksakan, suatu pemaafan yang mungkin seperti menyimpan bara dalam sekam, suatu saat akan menyala dan merobek lagi rasa keadilan bangsa ini. Kita ingin supaya pemaafan itu menjadi pemaafan yang otentik dan sejati. Pemaafan yang otentik dan sejati adalah pemaafan yang tidak melupakan tanggung jawab dan pertanggungjawaban orang yang bersalah secara hukum.

Pemaafan yang otentik dan sejati juga tidak akan menyisakan atau menimbulkan persoalan di belakang hari. Kalau sekarang memaafkan Soeharto menjadi suatu seremoni kehidupan berbangsa, suatu saat bangkit kelompok yang menggugat seremoni itu sebagai suatu kekeliruan yang mungkin harus dibayar lebih mahal.

Oleh karena itu, kalau ingin tidak ada “rekening” di antara Soeharto (dan keluarganya serta kroni-kroninya) lebih baik proses hukum diteruskan dan diberlakukan agar ada kata akhir yang benar-benar akan mengakhiri kesenjangan di antara Soeharto dan rakyat Indonesia. Inilah arah yang seharusnya secara arif-bijaksana ditempuh para pemimpin bangsa ini supaya di satu pihak, rasa keadilan rakyat dipusakan; dan di pihak lain, melapangkan perjalanan Soeharto ke depan, baik fisik dan rohani menuju ke dunia lain, maupun sosial-politis dalam sejarah kehidupan bangsa ini.

Semoga Tuhan Yang Maha Pemaaf (Pengampun) menguatkan rakyat dan para pemimpin bangsa Indonesia untuk dapat memaafkan Soeharto secara otentik dan sejati. Semoga kearifan dari Tuhan Yang Maha Pengasih memberikan pencerahan bagi seluruh kompenan bangsa untuk terus menghargai dan menjunjung tinggi mantan pemimpinnya, memahami kesalahannya dan bangga dengan tanggung jawab serta pertanggungjawaban mantan pemimpinnya. Semoga kita semua dikaruniakan kemampun saling memaafkan secara otentik dan sejati. Semoga perlakuan kita yang otentik terhadap Soeharto akan menciptakan rujuk nasional yang otentik dan sejati pula.

Penulis adalah teolog dan pengamat masalah sosial

Sumber: www.suarapembaruan.com, Last modified: 20/1/08

Leave a Reply

Comment spam protected by SpamBam

Kalender Berita

January 2008
M T W T F S S
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031