Masyarakat Nias Tolak Provinsi Tapanuli
Gunungsitoli (Berita): Masyarakat Nias tidak dapat dipaksakan menentukan sikap bergabung atau tidak bergabung dengan rencana pembentukan Provinsi Tapanuli (protap), karena hal itu merupakan hak politik masyarakat Nias secara keseluruhan.
Hal itu dikatakan Bupati Nias, Binahati B. Baeha, SH pada acara pertemuan penjaringan aspirasi dan sikap masyarakat Nias terhadap rencana pembentukan Provinsi Tapanuli di ruang pertemuan Lantai II Kantor Bupati Nias Jl. Pancasila Gunungsitoli, Sabtu (2/12) malam.
Pertemuan penjaringan aspirasi dan sikap masyarakat Nias terhadap pembentukan Provinsi Tapanuli dihadiri Ketua DPRD Nias, M. Ingati Nazara, A.Md, Wakil Bupati, Temazaro Harefa, Sekda, Drs. FG. M. Zebua, sejumlah anggota DPRD Nias, tokoh agama, adat, tokoh pemuda/wanita, pimpinan Parpol, pimpina Ormas, para Kaban/Kadis/Kakan dan Kabag Lingkup Pemkab Nias.
Pada dialog itu peserta terutama para tokoh agama, adat, dan masyarakat serta pimpinan Parpol, Ormas, tokoh pemuda/wanita secara terbuka menyatakan pendapatnya bahwa mereka tidak setuju Kabupaten Nias bergabung dengan Provinsi Tapanuli.
Mereka menolak bergabung dengan Provinsi Tapanuli dengan beberapa alasan antara lain, masyarakat Nias bercita-cita membentuk provinsi sendiri. Untuk itu target yang harus diperjuangkan saat ini adalah pemekaran Kabupaten Nias Utara dan Kabupaten Nias Barat yang telah lama diajukan kepada Mendagri serta Kota Gunungsitoli menjadi Kotamdya.
Kedua, bencana alam tsunami dan gempa yang telah menghancurkan berbagai infrastruktur mengakibatkan terpuruknya perekonomian masyarakat Nias. Untuk memulihkan kondisi Nias pasca bencana alam memerlukan perhatian dan penanganan khusus, dengan demikian apabila Nias bergabung dengan provinsi yang baru dimekarkan sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi, bahkan tidak menutup kemungkinan perekonomian Nias semakin terpuruk.
Menanggapi pendapat dan alasan para tokoh agama, adat, masyarakat, tokoh Parpol, pemuda/wanita tersebut, Bupati dan Wakil Bupati serta Ketua DPRD Nias menyarankan segera membentuk Tim Kecil menjaring aspirasi masyarakat Nias terhadap rencana pembentukan Propinsi Tapanuli.
Tim Kecil yang akan dibentuk dikoordinir Kepala Badan Kesbang dan Linmas Nias, melibatkan unsur eksekutif, legislatif, tokoh agama, adat, masyarakat pemuda/wanita dan organisasi kemasyarakatan lainnya.(WSP/cbj)
*Sumber: Waspada Online, 4 Desmber 2006 & Berita Sore, 5 Desember 2006