Provinsi Sumatra Utara merupakan satu dari 6 provinsi penerima proyek NICE yang bertujuan meningkatkan gizi balita. Nias selatan yang memiliki desa dengan kasus gizi buruk terbanyak tak mendapatkan bagian.

Sebaliknya, dengan dana tersebut, Dinas Kesehatan Provinsi Sumatra Utara menargetkan sekitar 80 persen masyarakat datang ke Posyandu serta 10 persen yang datang diharapkan masyarakat menengah ke atas.

Proyek Nice

Kepala Seksi Gizi Dinkes Sumut, Ros Ida, mengatakan adapun target dari Dinkes Sumut ini sehubungan dengan target Proyek Peningkatan Gizi Masyarakat melalui Pemberdayaan Masyarakat atau program Nutrition Improvement through Community Empowerment (NICE) untuk tahun 2010 sampai 2013, yang akan dilaksanakan melalui 3 tahap.

“NICE merupakan upaya program baru penanganan gizi buruk dari Asian Development Bank (ADB) yang dilaksanakan di enam provinsi termasuk Sumut,” ujar Ros kepada Waspada Online (19/3).

Untuk Sumut, Ros mengatakan, akan mencakup 370 desa dari 4 kabupaten seperti kota Medan 67 kelurahan, kabupaten Dairi 66 desa, Tapanuli Tengah 71 desa dan Madina 166 desa. Satu desa dibentuk satu tim berjumlah 10 orang kelompok gizi masyarakat yang sudah dilatih tentang gizi buruk, dan ditanggung oleh fasilitator dari ADB.

Sedangkan dana sebesar US$15.000 akan dialokasikan untuk satu desa/kelurahan. “Ditargetkan dengan program itu 80 persen masyarakat datang ke Posyandu dan 10 persen orang menengah ke atas,” pungkas Ros.

Kabupaten dengan Gizi Buruk

Target 10 % masyarakat menengah ke atas sebagai pengunjung Posyandu melenceng dari tujuan Program Nice, yang adalah peningkatan gizi masyarakat di perkampungan miskin.

Berdasarkan laporan dari Statistik Potensi Desa Provinsi Sumut menurut kabupaten/kota tahun 2008 lalu, jumlah desa terbanyak dengan kasus gizi buruk terdapat di Kabupaten Nias Selatan sebanyak 88 desa, Mandailing Natal (78 desa), Langkat (77 desa), Dairi (69 desa), Asahan (68 desa), Deli Serdang (67 desa), Humbahas (58 desa), juga di Kota Medan (58 desa). Kabupaten Madina yang tak temasuk daerah yang memiliki desa dengan kasus gizi buruk justru mendapatkan dana melimpah US$ 15.000 per desa yang tak dapat dihabiskannya sendiri sehingga dibagikannya kepada 10 % golongan masyarakat yang sama sekali tak punya masalah gizi.

Kabupaten Tapanuli Tengah tidak termasuk wilayah dengan kasus gizi buruk terbanyak, namun termasuk salah satu kabupaten dengan penduduk miskin terbanyak. Pernyataan ini disampaikan oleh Kepala Bidang Statistik Sosial, Sukardi dalam laporan Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) (1/7/09). “Secara spesifik belum bisa digambarkan daerah-daerah mana saja di Sumut yang penduduknya tergolong miskin. Tapi secara absolut bisa digambarkan, yaitu daerah-daerah yang padat penduduknya biasanya banyak penduduknya yang miskin seperti Medan, Nias, Nias Selatan dan Tapanuli Tengah,” ungkap Sukardi.

Masyarakat Miskin di Sumut

Kepala BPS Sumut Drs Alimuddin Sidabalok, MBA, dalam paparan Susenas yang dilaksanakan Badan Pusat Statistik (BPS) Propinsi Sumut bulan Maret 2009, menunjukkan jumlah penduduk miskin sebanyak 11,51% dari jumlah penduduk Sumut seluruhnya saat ini, yakni 13.248.400 orang. Alimuddin yang juga didampingi Kepala Bidang Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik BPS Sumut, Panusunan Siregar, Msi, mengungkapkan, hasil survey Susenas yang dilakukan BPS itu tidak menggambarkan kondisi tingkat kemiskinan tingkat kabupaten/kota. Ia melanjutkan, jumlah penduduk miskin Sumut yang berada di daerah perdesaan pada Maret 2009 sebanyak 811.700 orang dan di daerah perkotaan sebanyak 688.000 orang. Jika dibandingkan dengan penduduk yang tinggal pada masing-masing daerah tersebut, persentase penduduk miskin di daerah perdesaan 11,56%, sedangkan di daerah perkotaan 11,45%.

Berdasarkan data statistik penduduk miskin di Sumatra Utara, pemilihan kabupaten Tapanuli Tengah sebagai penerima dana proyek Nice sangatlah bijak. Sangat disayangkan kabupaten Nias dan Nias Selatan tak mendapatkan dukungan pemberdayaan masyarakat untuk peningkatan gizi. Sampai berita ini diturunkan belum ada konfirmasi dari Manajer Proyek Nice.

Nias Mendapatkan yang Lain

Menurut Kepala Seksi Gizi Dinkes Sumut, Ros Idah,Nias tak dipilih mendapatkan dana proyek Nice karena Nias telah mendapatkan dana dari program yang lain, seperti dari BBR atau Proyek Kesehatan Keluarga dan Gizi (KKG atau FHN). Data tentang kasus gizi buruk yang tersedia hanya dari tahun 2008, sedangkan masa kerja BBR 2005-2009, sehingga tidak diketahui efektifitas program tersebut.

(waspada, kompas, analisa, dna)

Facebook Comments