Oleh: Drs, Firman Harefa, S.Pd.*

Tanggal 29 Oktober 2008, sidang paripurna DPR RI yang mengesahkan tiga Undang Undang Pembentukan Daerah Otonom Baru di Kabupaten Nias menjelma bagai sebuah keajaiban sekaligus anugerah dalam peradaban Bangsa Indonesia. Bahwa tiga daerah pemekaran baru, dalam satu wilayah sekaligus, baru terjadi dalam sejarah pemekaran di Republik ini.

Di Pulau Nias, Oktober 2008 itu, resmi telah lahir tiga daerah otonom yakni, Kabupaten Nias Barat, Kabupaten Nias Utara, dan Kota Gunungsitoli. Ini anugerah besar lantaran selama ini Nias selalu berada dalam posisi sebagai daerah terbelakang dan termiskin dari seluruh daerah yang ada di Propinsi Sumatera Utara.

Suka cita dan bahagia seluruh lapisan masyarakatnya menjadi sesuatu yang wajar jika dikaitkan pembangunan dan kemajuan yang akan dicapai kelak. Pun, kehadiran tiga daerah baru ini memunculkan harapan akan meningkatknya kesejahteraan masyarakat dapat diterima secara logika. Sebab, pada prinsipnya, pemekaran suatu daerah musti dipahami sebagai wujud kesuksesan daerah dalam melakukan pembangunan.

Menurut penulis, pemekaran ini murni dimaksudkan untuk mensejahterakan masyarakat Nias. Jika dilihat dari kondisi geografis Kabupaten Nias, pemekaran tersebut sangat substansial dan urgen. Ini juga merupakan langkah konkrit mempercepat pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Selain rentang kendali yang semakin dekat, sumber daya manusia dan sumber daya alam akan lebih diberdayakan dan diakomodir.

Perjuangan gigih dan berliku hingga akhirnya sukses melahirkan tiga daerah baru dalam satu wilayah ini, tentu bukan tujuan akhir. Kehadiran Kabupaten Nias Barat, Kabupaten Nias Utara, dan Kota Gunungsitoli jangan hanya sebagai pelengkap daerah otonom yang ada sebelumnya. Kini di Pulau Nias sudah ada empat kabupaten dan satu kota.

Justru, inilah baru dimulai langkah awal mencapai tujuan dan cita-cita dari perjuangan sebenar-benarnya sebuah pemekaran daerah. Semangat yang sama harus menjadi pilar utama memacu pembangunan dan mengejar ketertinggalan Nias dari daerah lain. Seluruh putra-putri Nias harus menjadikan ini tantangan untuk menggali semua potensi yang ada untuk keluar dari jebakan ketertinggalan.

Bersatu dan bekerja keras membangun Nias adalah kuncinya karena pemekaran ini merupakan wujud kepentingan bersama bukan kepentingan kelompok dan bukan juga momen keserakahan kekuasaan. Pemekaran kabupaten Nias merupakan aspirasi masyarakat Nias sesuai dengan amanah UU No 32/2004 jo UU No 12/2008 tentang pemekaran daerah. Intinya kita mengajukan pemekaran guna membangun dan mensejahterakan rakyat, bukan hanya untuk mendapatkan jabatan.

Jika kita lihat ke belakang, kehadiran ketiga daerah baru di Kabupaten Nias ini tidaklah melalui proses terlalu lama (1,5 tahun). Ini menandakan bahwa dukungan pemekaran datang dari seluruh masyarakat. Namun demikian, pemekaran ini bukan sesuatu yang instan dan terjadi secara tiba-tiba. Proses seperti pemekaran desa dan pemekaran kecamatan telah dilakukan jauh-jauh hari oleh Bupati Nias, Binahati Baeha, SH. Agaknya, patut diberi pujian dan apresiasi kepada Binahati Baeha, SH. Dia aktor sejati pemekaran Nias dan dia merupakan bupati yang sangat visioner terhadap masa depan Pulau Nias. Dia satu-satunya bupati di Republik ini yang rela membagi-bagi wilayah yang dipimpinnya menjadi tiga daerah otonom baru. Tak hanya Binahati Baeha, SH, bagi penulis, dukungan Wakil Bupati Nias, Temazaro Harefa dan Ketua DPRD Kabupaten Nias, Ingati Nazara beserta seluruh masyarakat Pulau Nias juga pantas dipuji.

***

Nias merupakan gugusan pulau yang terletak disebelah barat Pulau Sumatera dengan luas 5.625 Km persegi. Sebelah utara berbatasan dengan pulau Banyak (Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam), sebelah selatan dengan Kepulauan Mentawai (Provinsi Sumatera Barat), sebelah timur dengan Pulau Mursala (Kabupaten Tengah) dan sebelah barat dengan Samudera Indonesia. Pulau Nias memiliki potensi sumber daya alam yang cukup, jika dikelola dengan baik antara lain, kopra, karet, coklat, ikan dan bahkan batu bara serta minyakpun diperkirakan tersimpan di bumi Nias.

Keunggulan Pulau Nias yang tak dimiliki daerah lain di Indonesia adalah keunikan atraksi budayanya. Bahkan, dunia mengakui itu. Banyaknya pulau juga menjadi keunggulan bagi Nias. Jika pulau-pulau tersebut dikelola dengan baik, maka dapat menjadi obyek wisata yang luar biasa. Malah, bisa menjadi andalan sektor pariwisata di Pulau Nias.

Beragam keunggulan yang ada, bukan sesuatu yang mustahil jika pengelolaannya bagus akan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Pulau Nias. Sebab, secara logika, kini sudah ada lima daerah otonom di Pulau Nias yang sudah tentu punya tanggungjawab yang sama memajukan Pulau Nias.

Namun demikian, agar pemekaran ini benar-benar dapat menghadirkan kesejahteraan, maka perlu ada satu kerangka berpikir yang sama oleh kelima daerah di Pulau Nias, bahwa pembangunan yang dilaksanakan adalah membangun Pulau Nias. Jadi, tarik menarik kepentingan harus dihindarkan. Atau jika perlu, ada master plan pembangunan Pulau Nias jangka panjang yang disusun bersama, sehingga pembangunan di masing-masing daerah saling koordinasi dan dukung mendukung dalam pelaksanaannya.

Untuk itu, tiap daerah harus menggali potensi yang bisa dikembangkan agar menjadi unggulan dan mampu bersaing secara global. Harapannya, apabila masing-masing daerah memiliki satu keunggulan, maka ke depan Pulau Nias akan memiliki lima unggulan yang dapat menjadi pundi bagi pemasukan daerah hingga akhirnya bermuara kepada kesejahteraan masyarakat serta menjadi kebanggaan masyarakat Nias secara keseluruhan.

Lazimnya sebuah daerah pemekaran, tentu harus ditunjuk pelaksana tugas (plt) Bupati atau Walikota sebelum adanya pemimpin defenitif. Pada titik ini, hendaknya, kepada pengambil kebijakan dan keputusan di Provinsi Sumatera Utara dapat menunjuk Plt. Bupati dan Walikota adalah orang-orang yang memiliki kemampuan dan dapat diterima masyarakat setempat atau orang yang betul-betul netral demi kepentingan Pulau Nias ke depan.

Penulis menghimbau sekaligus berharap agar di penunjukan Plt ini tidak ada kelompok yang memanas-mamaskan situasi apalagi sampai memperkeruh suasana. Berkaca dari daerah pemekaran baru, kegagalan pembangunan kerap dikakibatkan karena pada awal pembentukan pemerintahan baru banyak terjadi tarik ulur kepentingan. Terutama dalam hal penunjukan pelaksana tugas bupati atau walikota adalah orang-orang yang tidak diterima masyarakat sehingga terjadi gejolak dalam masyarakat yang akhirnya membuat pembangunan tersendat.

Yang juga harus terbebas dari kepentingan pribadi atau kelompok adalah penyelesaian segala masalah seperti penetapan tapal batas, penyerahan aset, penempatan pegawai negeri sipil dan sebagainya. Masyarakat Nias wajib mengutamakan persatuan dan kesatuan agar jangan dengan pemekaran akhirnya persatuan dan kesatuan berantakan karena dilandasi ambisi seseorang atau kelompok yang menginginkan jabatan. Kita harus menanamkan bahwa Nias adalah satu kesatuan yg utuh, di mana keturunannya hanya satu.

Setelah tiba waktunya pemilihan kepala daerah definitif, putra terbaik ketiga daerah pemekaran yang memiliki potensi dan memiliki keinginan untuk menjadi bupati/walikota, hendaknya mempersiapkan diri dan bertarung secara fair. Sekali lagi penulis mengingatkan, pemekaran Kabupaten Nias Barat, Kabupaten Nias Utara, dan Kota Gunungsitoli dari Kabupaten Nias bukan moment bagi-bagi kekuasaan. Tujuan utamanya adalah komitmen demi kepentingan bersama, memajukan masyarakat Nias dari ketertinggalan selama ini.

Bukan sesuatu yang mustahil kalau pembangunan Pulau Nias dari awal ini kita kawal dengan baik, kelak akan lahir Provinsi Nias. Sebuah provinsi di pantai Barat Sumatera.

Terakhir, majulah Pulau Nias serta selamat datang Kabupaten Nias Barat, Kabupaten Nias Utara, dan Kota Gunungsitoli. Mudah-mudahan semuanya bisa membawa kemajuan dan kesejahteraan bagi masyarakat Nias. Semoga.

*Penulis adalah Kepala Bidang Lalu Lintas Angkutan Laut dan Kepelabuhanan Kantor Administrator Pelabuhan Kelas I Dumai – Riau

Facebook Comments