Oleh: E. Halawa*

Pendahuluan
Dalam artikelnya berjudul: “Sistem Adat Perkawinan Nias: Salah Satu Penyebab Kemiskinan Masyarakat Nias?“, Postinus Gulö menguraikan secara panjang lebar tentang adat perkawinan Nias, etimologi kata böwö, sisi-sisi positif dan negatif dari böwö dan sejumlah usulan untuk memecahkan masalah seputar sisi negatif dari böwö yang mahal.

Postinus berangkat dari pemahaman tentang arti kata böwö, kenyataan di lapangan berkaitan dengan böwö, usaha-usaha yang dilakukan gereja (khususnya usaha P. Mathias di wilayah Nias Barat) untuk menekan angka böwö, dan mengakirinya dengan sejumlah butir sumbangan pemikiran untuk mencoba mengatasi masalah yang berkaitan dengan “mahalnya” böwö.

Tulisan ini coba melihat sisi-sisi yang belum terungkap atau belum muncul ke permukaan dari apa yang telah dikemukakan Gulö dalam tulisannya. Sisi-sisi yang belum terungkap itu, kalau kita berhasil menyajikannya dalam tulisan singkat ini, barangkali sedikit banyak akan membantu kita memahami böwö dan posisinya, maknanya dan pesannya untuk masyarakat Nias. Tulisan ini dibagi dalam beberapa bagian dan akan ditayangkan secara berangsur di Situs Yaahowu.

Makna kata böwö
Dalam tulisannya, Gulö mengartikan böwö sebagai “hadiah, pemberian yang cuma-cuma”. Tulis Gulö: “Jadi arti sejati kata böwö mengandung dimensi aktualisasi kasih sayang orangtua kepada anaknya: bukti pehatian orangtua kepada anaknya!”

Dari uraian Gulö tentang arti böwö, kita lantas bisa bertanya: “Dalam konteks perkawinan secara adat Nias, apa yang menjadi “hadiah” atau “pemberian cuma-cuma”, siapa pemberi dan siapa penerima ?” Setelah membaca berulang-ulang tulisan Gulö, penulis tidak menemukan jawaban atas ketiga pertanyaan yang saling berhubungan itu.

Böwö dalam pengertian Gulö adalah kata benda konkrit: “hadiah, pemberian cuma-cuma”. Uang, emas, babi, ayam, tanah adalah beberapa contoh kata benda konkrit yang juga bisa dihadiahkan. Nah, mahar – uang jujuran dalam perkawinan adalah “böwö” dalam pengertian Gulö ini. Akan tetapi kalau kita mengadopsi pengertian ini untuk böwö maka kita dengan segera diperhadapkan dengan kontradiksi. Bagaimana mungkin “hadiah” atau “pemberian cuma-cuma” mencapai angka belasan atau puluhan juta, puluhan ekor babi, berkarung-karung beras ? Kalau kita menerapkan pengertian Gulö, maka kalimat: “Böwö sebua” atau “Ebua mböwö” tidak bisa kita fahami secara logis lagi, karena “kontradiksi internal” yang ada di dalamnya. Dengan kata lain, pemaknaan kata böwö versi Gulö, tidak berhasil melepaskan kita dari irasionalitas böwö dalam kaitannya dengan perkawinan adat Nias.

Apabila kita melanjutkan penggunaan pengertian böwö versi Gulö untuk menjawab pertanyaan siapa pemberi “hadiah” atau “pemberian cuma-cuma” itu, maka tetap saja kita mengalami kesulitan yang sama. Bagaimana mungkin sang pemberi “mengadiahkan mahar yang tinggi”, bagaimana mungkin si penerima “hadiah” menganggapnya sebagai “tanda kasih sayang dari sang pemberi hadiah” ?

Lantas bagaimama kita memaknai böwö dalam konteks adat perkawinan Nias ? Sebelum kita melakukan usaha pemaknaan baru itu (atau barangkali menggali kembali makna asli dari kata böwö itu), mari kita lihat secara singkat pihak-pihak yang memiliki peran dalam suatu perkawinan adat Nias.

Dalam perkawinan adat Nias ada tiga pihak yang memiliki peran penting tetapi dalam posisi yang berbeda. Ketiga pihak itu adalah: (1) “soroi tou”, (2) “sowatö atau sonuza” (keluarga pihak penganten perempuan), dan (3) “uwu nono alawe” (pihak saudara laki-laki dari ibu (calon) penganten peremuan – keluarga dari sibaya penganten perempuan.

Soroi Tou” – Yang datang dari bawah
Pihak pertama adalah: “soroi tou”, yang “datang dari bawah”. Ini adalah pihak laki-laki yang ingin menyunting seorang anak perempuan Nias. Dalam konteks adat Nias, “soroi tou” adalah pihak yang ‘lemah’ ! Mereka datang dari “bawah” dan harus memiliki sikap: lemah, tunduk, sopan, tutur kata harus dijaga, tidak boleh mensejajarkan diri dengan pihak kedua dan ketiga yang akan disebut di bawah. Dalam keluarga yang menjalankan adat Nias secara konsekuen, posisi ini tidak bisa ditawar-tawar ! Artinya apa ? Selaku “soroi tou”, pihak laki-laki harus menanggalkan segala atribut berkonotasi “agung” ketika berhadapan dengan pihak kedua dan ketiga ! Artinya apa ? “Sorou tou” harus “merendahkan diri” (dan tentu saja harus tahu diri): dia tidak boleh berlagak kaya atau menunjukkan bahwa ia kaya; ketika bertemu dengan pihak keluarga calon mertua, ia harus “tunduk”: hormat, tidak peduli apakah ia seorang pejabat atau orang biasa saja.

Ganjarannya ? “Soroi tou” yang mengikuti adat di atas akan sangat dihargai dalam keluarga pihak perempuan ! Ia akan dipanggil “Ono” (anak), bukan lagi hanya umönö (menantu).

Beberapa waktu lalu, penulis berada di Nias. Ada sebuah kisah nyata yang bisa memberikan gambaran jelas tentang apa yang telah diuraikan di atas. Ada seorang pemuda yang jatuh hati pada seorang pemudi, dan demikian sebaliknya. Menurut adat Nias, untuk “merealisasikan” kisah kasih ini, pihak laki-laki harus datang ke pihak perempuan. Pihak laki-laki biasanya mengirim “utusan” – sebaiknya orang yang cukup tahu keadaan keluarga pihak perempuan, dan orang yang berterima atau disenangi oleh pihak keluarga perempuan. Utusan inilah yang dengan sangat hati-hati menyampaikan niat pihak laki-laki sebagai berikut (kalimat berikut bisa bervariasi, tetapi intinya tetap sama: ungkapan rendah hati.)

So mena’ö zi möi mamakhai si tenga bö’ö, na lö fatimba khöda/khömi” (“Kalau tidak berkeberatan, ada pihak yang ingin sekali menjalin hubungan kekerabatan dengan keluarga kita ini”). Demikianlah kurang-lebih isi pesan dari pihak keluarga laki-laki yang disampaikan oleh “utusan” tadi kepada pihak keluraga perempuan. Biasanya, kalau pesan ini disampaikan dengan baik, maka pihak perempuan akan menjawab singkat:

Hana wa fatimba khöda da’ö” ? (Mengapa harus kita tolak (kalau ada yang ingin menjadi saudara kita ?)

Dalam kisah nyata di atas, ternyata pihak laki-laki “melanggar” aturan, orang tua sang pemuda “terjun langsung”: datang bersama anaknya laki-laki ke rumah keluarga pihak perempuan. Ini adalah langkah “blunder” karena ini tidak biasa. Dalam adat Nias, sangat janggal bahwa orang tua laki-laki langsung menjadi “juru bicara”, terlebih pada awal-awal proses penjalinan komunikasi kedua pihak.

Namun, karena dalam adat Nias, setiap yang datang dianggap sebagai tamu (kecuali tamu tak diundag seperti maling), maka orang tua tadi dan anaknya diterima dengan baik.

Sayangnya, “blunder” tadi diikuti oleh “blunder” berikutnya: pemakaian “bahasa pasaran” dalam perundingan dengan keluarga perempuan. “Ha’uga mböwö kira-kira ?” (berapa mahar kira-kira?) itu antara lain yang keluar dari mulut orang tua si laki-laki kepada keluarga pihak perempuan. Bahasa pasaran macam itu jelas tak biasa muncul dalam perundingan empat-mata macam itu, dan bahkan bisa berarti: (1) pihak laki-laki tidak tahu “sopan santun” berbicara dalam adat Nias, dan/atau (2) pihak laki-laki ingin “merendahkan” pihak perempuan.

Alkisah, pertemuan empat-mata itu gagal: pihak laki-laki memang dijamu dan dipersilahkan bermalam di rumah pihak perempuan, tetapi ketika mereka pulang, mereka tidak diberi “ni’odöra” (daging babi bagian dari jamuan tadi untuk dibawa sebagai “kabar” baik kepada keluarga pihak laki-laki).

Setiba di rumah, keluarga pihak laki-laki tadi mencium sesuatu yang tidak beres, terlihat dari “absennya” ni’odöra tadi. Singkat kata, ayah dari sang pemuda menyadari “kekeliruannya” dan menyerahkan persoalan kepada pihak keluarga. Pada akhirnya, setelah melalui proses yang normal, pendekatan dilakukan kembali kepada pihak perempuan. Kini, pihak perempuan lebih terbuka, merasa dihargai secara sewajarnya, dan pada akhirnya menerima dengan tangan terbuka keinginan pihak laki-laki untuk “mamakhai sitenga bö’ö” (menjalin hubungan kekeluargaan lewat sebuah perkawinan). Kedua sejoli tadi pada akhirnya menikah dalam suasana yang baik. Bukan hanya itu, böwö yang tadinya dikuatrikan akan sangat tinggi, ternyata tidak seperti yang diduga semula: sudah jauh diturunkan.

Pelajaran dari kisah nyata di atas adalah (1) pemahaman budaya sentral sekali dalam perkawinan adat Nias, (2) sopan santun bertutur dalam menjalin hubungan kekeluargaan lewat sebuah perkawinan sangat penting, (3) posisi pihak keluarga perempuan dan anak gadis dalam sebuah perkawinan adat Nias begitu sentral – dan Ono Niha yang mengerti akan hal ini tidak akan begitu saja menerima pernyataan bahwa gadis Nias hanyalah semacam ‘barang’ yang nilainya ditentukan oleh böwö. (Lebih lanjut tentang ini akan dibahas pada tulisan selanjutnya).

Tidak jarang, pihak luar yang ingin menyunting anak gadis Nias ‘salah masuk’, sehingga pada akhirnya memiliki kesan buruk. Barangkali mereka sudah membawa uang sekian juta ke Nias tetapi pulang ‘gigit jari’ karena böwö yang diminta jauh lebih tinggi. Masalah utama adalah karena mereka datang dengan pendekatan sebagai ‘pembeli‘ dan bukan sebagai pihak yang ingin menjalin hubungan kekeluargaan. Maka sangat kita sesalkan ucapan-ucapan semacam: “harga gadis Nias mahal sekali“, atau “jujuran di Nias mahal sekali“. Ucapan semacam itu hanya keluar dari pihak yang tidak memahami ‘pendekatan’ ala budaya Nias dalam hal perkawinan.

Pernyataan itu juga yang menyebabkan para imam katolik di masa lalu (dan sampai kini) gagal menurunkan besarnya ‘böwö‘ itu. Tetapi bukankah Gulö mengatakan P. Mathias telah berhasil ? Bisa jadi, tetapi perlu pembuktian lebih lanjut. Yang bisa kita lihat dengan mudah ialah bahwa orang-orang Nias yang dulu irasional dalam soal ini sudah semakin terbuka matanya, semakin sadar akan sisi-sisi negatif dari mahar yang tinggi. Dan tentu saja karena akhirnya orang Nias sendiri capek dengan sisi irasionalitas yang terkait dengan ini. (bersambung).