James T Riady, Kunci Utama Pembangunan Nias Berada di Tangan Pemerintah

Oleh Etis Nehe
Nias, Investor Daily — Pendiri Yayasan Pelita Harapan (YPH) James T. Riady mengungkapkan, kunci utama pembangunan Pulau Nias agar keluar dari ketertinggalan berada di tangan pemerintah, terutama pemerintah pusat. Dengan adanya pembangunan infastruktur akan membantu masuknya investasi dari luar ke Nias.“Kita tidak bisa menyelesaikan semuanya dalam satu malam. Ujung-ujungnya adalah tetap kunci utamanya di tangan pemerintah. Pemerintah pusat semestinya lebih memperhatikan tempat-tempat seperti ini,” jelas James pada pertemuan dengan para pemimpin gereja, dan dinas pendidikan di Gunungsitoli, Kabupaten Nias, Selasa (14/1).
 
Dalam pertemuan tersebut hadir antara lain mantan Duta Besar Indonesia di Australia Sabam Siagian yang juga wartawan senior Suara Pembaruan dan Rektor Universitas Pelita Harapan Jonathan Parapak.
 
Menurut James, investasi di bidang infrastruktur akan mengangkat Pulau Nias dari ketertinggalan, khususnya pembangunan jalan dan listrik. Dia mengatakan, kalau infrastruktur jalan tidak memadai dan mengalami banyak kerusakan, investor akan berpikir panjang untuk investasi. “Mengenai listrik, bagaimana orang mau memulai usaha kalau listriknya saja tidak memadai,” jelas James.
 
Dia mencontohkan dengan kurangnya daya listrik pada Rumah Sakit Umum Gunungsitoli yang dibangun dengan fasilitas modern oleh berbagai lembaga dari negara asing. Beberapa peralatan pada RSU tersebut tidak dapat dioperasikan karena keterbatasan daya listrik.
 
 Dia mengatakan, Pulau Nias akan sulit keluar dari ketertinggalan bila kurang diperhatikan pemerintah pusat. “Karena itu, unsur-unsur masyarakat dan politik juga harus memberi pressure lebih kepada pusat agar meningkatkan anggaran infrastruktur,” kata dia.
 
Dia menegaskan, harus ada tekad dan kerja keras dari semua pihak untuk memanfaatkan aset yang ada untuk digunakan sebagai modal. Dia mencontohkan, sikap warga di Republik Rakyat Tiongkok yang bermukim di beberapa provinsi terpencil dan tertinggal.
 
“Semuanya disana tidak kehilangan harapan, tidak bicara negatif meskipun kondisi yang mereka alami negatif. Mereka berusaha menjalin kerjasama yang lebih giat, lebih bersemangat lagi,” papar dia.
 
Nias Termarjinalkan
 
Sementara itu, Sabam mengatakan, Pulau Nias merupakan bagian dari daerah-daerah yang termarjinalkan di Indonesia. Menurut dia, daerah-daerah marjinal tersebut seringkali tidak mendapat perhatian pemerintah pusat.
 
Namun kata dia, yang paling penting adalah daya tahan masyarakat menghadapi ketertinggalan tersebut. Karena itu, peran Gereja dan lembaga terkait lainnya sangat penting untuk mencari solusi atas ketertinggalan. Dia mengusulkan agar pemerintah daerah mendapatkan data mengenai situasi akurat kondisi pendidikan di Pulau Nias dan apa yang harus dilakukan, misalnya tiga tahun ke depan.
 
“Selanjutnya minta pendapat ahli pendidikan melalui workshop yang intensif sesuai kondisi social ekonomi Nias sehingga dapat dipetakan apa yang ada sekarang dan apa yang harus diperbaiki,” jelas dia.
 
Sementara itu, Bupati Kabupaten Nias Binahati B. Baeha membenarkan, Kabupaten Nias masih berada dalam jajaran daerah tertinggal di Indonesia dan salah satu daerah dari enam daerah tertinggal di Sumatera Utara. “Pulau Nias tertinggal dalam hal ekonomi, infrastruktur, sarana prasarana kesehatan dan juga pendidikan.
 
Kondisi tersebut diperparah oleh tsunami pada 2004 dan gempa tektonik pada 2005 yang merenggut nyawa sekitar 1.000 orang. Kedua bencana alam tersebut, menurut dia, telah merusak seluruh sendi-sendi kehidupan masyarakat Nias
 
Walau pun ada perhatian pemerintah pusat melalui Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) namun kondisi Pulau Nias tetap masih jauh tertinggal dibanding daerah-daerah lainnya. “Kami baru merasakan jalan hotmix 62 tahun setelah Indonesia merdeka. Selain itu, hanya sekitar 4% yang lulus SLTA yang dapat melanjut ke perguruan tinggi karena keterbatasan ekonomi keluarga. Itu artinya 96 % lulusan SLTA terpaksa menganggur,” papar dia.
 
Kondisi tersebut diperburuk dengan masih rendahnya pendapatan daerah yang hingga saat ini baru mencapai Rp 16,5 miliar sementara kebutuhan pembangunan mencapai sekitar Rp 500 miliar. “Angka pendapatan daerah tersebut telah meningkat sejak tujuh tahun lalu. Saat itu, pada 2001, jumlah pendapatan daerah hanya Rp 1,5 miliar per tahun,” papar dia.
 
Karena itu, kata dia, Pemerintah Kabupaten Nias telah menetapkan tiga pilar utama pembangunan sejak 2001. ketiga pilar itu adalah memajukan pendidikan, memacu pembangunan infrastruktur dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. (*)
 
Sumber: http://www.investorindonesia.com/index.php?option=com_content&task=view&id=48411

Komentari

Elyardman Sarumaha says:

Pernyataan ini sangat tepat sekali. Dan …kiranya mengemuka di hati pemerintah kita. Ya’ahowu

susuwongi says:

Ya’ahowu…

Prihatin, memang benar. Tidak ada alasan untuk tidak prihatin. Sepanjang pengamatan saya di sana selama liputan tersebut, memang ada perubahan di sana-sini. Tapi, juga terpampang nyata sejumlah keprihatinan. Salah satunya, apa yang akan terjadi setelah semua NGO dan BRR tidak lagi ada di sana.

Ada semacam kesan kecenderungan berharap pada dukungan eksternal. Tapi, setidaknya, saat ini ada semacam kesadaran bersama bahwa saat ini Pulau Nias dalam kondisi kritis, bahkan setelah masa rehabilitasi dan rekonstruksi selesai. Ada semacam ‘ketakutan’ yang membayang.

Tks.

etis nehe

sandro w says:

Saya sependapat Bung Nazara, belum ada terobosan strategis yg dilakukan para stake-holder Nias, semacam program pembangunan yg menyentuh ekonomi rakyat. Selama ini kita hanya menerima uang (dana bantuan) saja, lalu membangun ini-itu … dan acapkali pula direcoki dgn berbagai sinyalemen korupsi.

Selain mengelola bantuan uang, apa kebijakan mandiri yg telah dikeluarkan para stake-holder? Gak ada kedengaran, gak ada inisiatif… kita dibikin terlena dlm “ketergantungan” pada proyek bantuan dan melihatnya sebagai kueh yg harus dibagi-bagi. Kelak setelah BRR dan para pendonor pergi… maka habis lah kita… kita gagal mengembangkan potensi diri… rakyat tetap miskin… pendapatan daerah tetap rendah… bahkan membiayai pegawai dan operasional rutin saja gak mampu, apalagi membangun dengan nilai 500 milyar IRD pertahun. Alamak!

F. Nazara says:

Yang bisa bangun seribu candi dalam satu malam hanya Bandung Bondowoso, itu pun gagal, tinggal 1 candi lagi, karena ayam lebih cepat berkokok di pagi hari, dan itu hanya ada dalam cerita rakyat (di Jawa).

Bahan pertanyaan buat Bupati Binahati B. Baeha, bila Pemkab Nias sejak tahun 2001 telah menetapkan 3 pilar utama (pendidikan, infrastruktur, derajat kesehatan), bagaimana evaluasinya setelah berjalan 6 tahun (jangka pendek)? Apakah pilar itu dapat mengangkat kondisi sosial-ekonomi masyarakat dan mendongkrak pendapatan daerah dalam kurun waktu 6 tahun?

Tampaknya belum ada terobosan progam (pilar) pembangunan jangka pendek, semua bentuk investasi jangka panjaaaang…. yang dikuatirkan akan menimbulkan kesenjangan… prasarana-sarana fisik dibangun modern tapi rakyat tetap melarat tak punya akses ke bangunan modern itu.

Lalu apa program Pemkab Nias untuk membangun perekonomian rakyat Nias? Apa upaya Pemkab Nias selain (mengharap) bantuan dari luar misal BRR (pemerintah pusat) dan lembaga donor?

Nefos Daeli says:

Redaksi yang baik,

Terima kasih report berita ini.

Saya setuju pemaparan analisis pak James Riyadi dan pak Sabam Siagian, dan sekaligus langkah-langkah jangka pendek yang harus diperhatikan atau ditindak-lanjuti.

Betul bahwa pemerintah (pusat dan kabupaten) menjadi kunci akselarasi pembangunan di Nias. Tetapi perlu dipikirkan kunci lain yaitu masyarakat, baik yang tinggal di daerah Nias maupun di perantauan. Sebab masyarakat yang menjadi pelaku sekaligus sasaran pembangunan itu sendiri. Bila masyarakat belum memadai dalam hal: mind-set dan kapasitas (pengetahuan dan ketrampilan), kunci (tanggung jawab) pemerintah itu kurang memberi dampak bagi masyarakat.

Yang dimaksud masyarakat dalam kerangka ini adalah seluruh komponen, termasuk segenap komunitas, lembaga ke-agama-an, lembaga adat. Nias di perantaun dikategorikan sebagai komunitas, yang bila diorganisasi dan dimobilisasi dengan baik, akan memberi dampak yang signifikan. Pengorganisaian dan mobilisasi ini, tidak hanya pada tataran ide dan gagasan, tetapi juga materi (dana dan ketrampilan). Begitu banyak orang-orang Nias di perantauan, walaupun belum semuanya “sukses”, memiliki potensi yang luar biasa. Yang layak diberi tanggung jawab untuk mengorganisasi dan memobilisasi potensi ini adalah pemerintah (kabupaten), gereja dan lembaga adat. Bila diantara ke-tiga-nya terjadi sinergis, kunci masyarakat sebagai pemacu pembangunan, akan berhasil.

Dari pengorganisasian ini akan berkembang hal-hal yang dapat ditindak-lanjuti, baik pada jangka pendek, menengah dan panjang.

Salam, Nefos Daeli