DPR Putuskan Pilkada Melalui DPRD, SBY dan Partai Demokrat Dikecam
Salah satu ungkapan kekecewaan untuk SBY di media sosial | liputan6.com
KMP memenangkan voting dengan total suara 226 untuk posisi pemilihan kepala daerah melalui DPRD atau tidak lagi langsung seperti selama ini. Sedangkan koalisi PDIP bersama PKB dan Hanura yang mempertahankan penyelenggaraan pilkada langsung hanya meraih 135 suara.
Voting tersebut digelar pada Jum’at (26/9/2014) dinihari dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Priyo Budi Santoso. Rapat itu sempat diskors untuk lobi dan juga diwarnai kericuhan.
Semula diperkirakan, pendukung pilkada langsung akan melenggang setelah Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono berbalik arah dengan mendukung pilkada langsung. Namun, dalam rapat paripurna yang dimulai pada Kamis (25/9/2014) tersebut, partainya justru ‘membelot’ dengan memilih walk out. Padahal, bila konsisten, dalam voting tersebut pendukung pilkada langsung dipastikan akan menang.
Sikap ambigu Partai Demokrat itu sontak memicu kecaman. Dimulai dari juru bicara Fraksi PDI-Perjuangan Yasonna H. Laoly mewakili fraksinya dalam rapat paripurna. Demikian juga dari PKB dan Hanura yang mana sebelumnya mereka telah menyatakan dukungan pada usulan Partai Demokrat dengan 10 usulannya yang mesti diakomodir.
Kecaman meluas hingga ke publik. Di media sosial dan di berbagai pemberitaan, dihiasi dengan kecamaan keras bahkan berbagai bentuk meme yang mengolok SBY dan partainya. Di Twitter saja, tercatat, dalam 10 jam terakhir sebanyak 100 ribu kecaman ditujukan ke SBY dengan hastag #ShameOnYouSBY. SBY bahkan digelari sebagai Pahlawan Pilkada Tak Langsung.
Reaksi lainnya juga bermunculan dalam bentuk sikap untuk melakukan gugatan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK) atas UU baru tersebut. Berbagai organisasi telah menyatakan sikap untuk menggugat UU itu. Termasuk Walikota Bandung yang diusung oleh Partai Gerindra dan PKS Ridwan Kamil, langsung menyatakan akan menggugat UU itu ke MK.
Juga muncul penggalangan dukungan publik bagi yang ingin ikut ambil bagian menggugat UU itu. Hal itu difasilitasi dengan penyediaan nomor khusus dan disebarluaskan oleh aktivis Kontras, Harris Azhar.
Sementara itu, Presiden SBY, dalam konferensi pers di Washington mengaku kecewa dengan keputusan partainya yang memilih walk out dari paripurna. Dia bahkan menyatakan juga akan menggugat UU tersebut. Termasuk memerintahkan untuk mengusut dalang dibalik perubahan sikap partainya tersebut yang berakhir dengan walk out dari paripurna. (en)
Sikap Partai Demokrat dan “kekecewaan” SBY ditafsirkan macam-macam: sandiwara, drama politik, aktor politik, politik dua kaki, ingkar janji. Hal itu cocok utk Demokrat dan SBY yg cenderung peragu dan bersikap ambigu.
Toh ada yang sama sekali baru di dalam pilkada “KMP” ini ialah pemilihan tidak berdasarkan paket lagi. Kepala Daerah sendiri yang akan mengajukan tiga calon wakilnya untuk selanjutnya dipilih oleh DPRD. Selama ini banyak Wakil Kepala DAerah yang tidak tahu diri dan menyejajarkan diri dengan Atasannya. Itu sebabnya jarang ada pasangan yang langgeng hingga akhir periode; ketidakharmonisan antara Bupati dan wakilnya yang membuat kacau balaunya pemerintahan di daerah-daerah, misalnya saja di Nisel, Sumut.