Problem Kebebasan Beragama

Friday, December 12, 2008
By susuwongi

Oleh Hendardi*

Hingga akhir 2008, intoleransi dan diskriminasi atas dasar agama atau keyakinan memang sebagai sumber persoalan terhadap kebebasan beragama atau berkeyakinan (the freedom of religion or belief) di Indonesia. Kendati demikian, persoalan ini justru diwadahi juga melalui dua kecenderungan politik.

Pertama, kecenderungan yang bersumber dari ketegangan elite politik dalam negara (elite political in the state) yang mempengaruhi derajat intoleransi dan diskriminasi berdasarkan agama atau keyakinan. Kedua, politik “perang melawan terorisme” (war against terrorism).

Secara global, agama-agama tidak hanya berasal dari Jazirah Arab, seperti Yahudi, Kristen, dan Islam, tetapi juga dari Iran (Majusi/Zoroaster dan Baha’i) India (Hindu, Buddha, Sikh, dan Jain Dharma), dari Tiongkok (Konghucu dan Tao), dari Vietnam (Cao Dai), dari Jepang (Shinto), serta agama atau keyakinan lainnya yang dianut sejumlah komunitas di Afrika dan komunitas Indian di Amerika Tengah dan Selatan.

Kenyataan beragamnya agama atau keyakinan tidak hanya terbentang di tingkat global, tetapi juga yang dianut penduduk di Indonesia. Selain agama yang berasal dari Timur Tengah, India, dan Tiongkok, terdapat juga penganut berbagai keyakinan atau kepercayaan lokal. Mereka menganut Sunda Wiwitan (Banten dan Jawa Barat), Kejawen (Jawa Tengah dan Timur), Parmalim (Batak Toba, Sumatera Utara), Kaharingan (Kalimantan Tengah), Tonaas Walian (Minahasa, Sulawesi Utara), Tolottang (Sulawesi Selatan), Wetu Telu (Lombok, NTB), Naurus (Pulau Seram, Maluku), serta kepercayaan dan tradisi sebagian penduduk Mentawai Arat Bulungan dan Pangureikan, juga penduduk Papua.

Tapi, kenyataan atas beragamnya agama atau keyakinan justru diingkari oleh negara Republik Indonesia (RI), karena sampai hari ini hanya mengakui enam agama, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha dan Khonghucu. Sebaliknya, agama atau keyakinan lainnya tak diakui sebagaimana mestinya, termasuk kepercayaan lokal.

Sumber Intoleransi

Mengingkari keberagaman agama atau keyakinan menjadi salah satu sumber intoleransi dan diskriminasi yang dipraktikkan negara atas para penganut agama atau keyakinan lainnya. Praktik oleh negara RI, seperti ini, jelas terbuka ancaman bagi para penganut agama atau keyakinan lainnya, apalagi mereka termasuk golongan minoritas.

Dengan pengakuan yang membatasi jumlah agama, negara RI-resmi atau diam-diam-juga menjalankan praktik diskriminasi terhadap kelompok minoritas agama yang telah diakuinya. Kesulitan dan pembatasan yang dialami sejumlah penganut agama dalam mendirikan dan menggunakan rumah-rumah ibadah suatu kenyataan mengenai praktik diskriminasi oleh pemerintah dan aparaturnya.

Persoalannya memang terletak pada pengakuan, karena negara RI tak mengakui semuanya tanpa diskriminasi. Ini menyebabkannya tak menghormati komuntas agama atau kepercayaan yang lain. Pengakuan ini juga sekaligus sebagai bentuk campur tangan negara atas agama atau keyakinan, padahal ia seharusnya hormati saja apa yang ada.

Pengakuan itu juga telah mendorong tampilnya organisasi kaum elite atas enam agama, yaitu Majelis Ulama Indonesia (MUI), Perwakilan Umat Buddha Indonesia (Walubi), Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI), Konferensi Wali Gereja Indonesia (KWI), Parisadha Hindu Dharma Indonesia (PHDI), dan Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia (Matakin).

Selain intoleransi dan diskriminasi yang menjadi persoalan pokok yang dialami golongan minoritas, bahkan dalam salah satu agama itu sendiri, konflik pun dapat meletus yang disokong oleh elite politik, termasuk elite militer.

Kepentingan Politik

Sejak lama, elite politik menanam kepentingan mereka di balik suatu agama. Ketika bergulirnya pergerakan menuju pembentukan negara pasca kolonial (post-colonial state), pertikaian antara golongan elite nasionalis-sekuler dan Piagam Jakarta (Islam) telah mewarnai politik mereka.

Kendati RI telah dibentuk dan militer Belanda mengakhiri peperangannya, beberapa tahun kemudian muncul pemberontakan Darul Islam (DI) yang menyebar di beberapa daerah, terutama Jawa Barat, Aceh, dan Sulawesi Selatan. Berakhirnya pemberontakan ini juga tak melenyapkan identitas politik agama ketika membahas rancangan konstitusi baru dalam Konstituante.

Bahkan setelah pemusnahan kaum komunis di bawah Orde Baru, ketegangan antargolongan agama tak juga berakhir. Provokasi rezim Soeharto atas Pancasila, sebagai satu-satunya asas, telah membangkitkan penganut Islam fundamentalis dan perlawanan mereka. Bahkan, aparat militer pun menghadapi protes yang dikenang sebagai Tragedi Tanjungpriok.

Setelah reformasi, politik agama kembali naik ketika amendemen UUD 1945 di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Beberapa fraksi kembali mengusung Piagam Jakarta, termasuk dengan aksi mobilisasi massa melalui berbagai organisasi pendukungnya. Sementara, Maluku dan Poso meledak menjadi “perang saudara” antar golongan agama.

Kepentingan politik agama itu dibarengi pula dengan “perang melawan terorisme” setelah Tragedi 11 September 2001. Beberapa golongan fundamentalis seolah menguat dan terkesan menunjukkan diri melalui sejumlah teror bom seperti yang terjadi atas dua kali serangan bom di Bali.

Teror lainnya ditujukan kepada berbagai golongan minoritas agama baik di dalam maupun di luar Islam. Tak mengherankan jika terjadi berbagai perusakan dan pembakaran masjid, penutupan gereja, penganiayaan, dan berbagai bentuk tindakan destruktif lainnya. Dan terkesan, pemerintah tak dapat berbuat apa-apa.

Oleh karena itu, dengan berbagai rangkaian intoleransi dan diskriminasi atas dasar agama atau keyakinan, pemerintah seharusnya mematuhi Pasal 18 Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik (International Covenant on Civil and Political Rights) yang telah disahkan melalui UU No. 12/2005. Pemerintah pun perlu merujuk pada Deklarasi tentang Penghapusan Segala Bentuk Intoleransi dan Diskriminasi Atas Dasar Agama atau Keyakinan (Declaration on the Elimination of All Forms of Intolerance and of Discrimination Based on Religion or Belief) 1981 serta Deklarasi Hak-hak Orang yang termasuk Bangsa atau Etnis, Agama, dan Bahasa Minoritas (Declaration on the Rights of Persons Belonging to National or Ethnic, Religious or Linguistic Minorities) 1993 dalam menghormati dan melindungi kebebasan beragama atau berkeyakinan.

* Penulis adalah Ketua Badan Pengurus SETARA Institute

Sumber: Suara Pembaruan

Leave a Reply

Comment spam protected by SpamBam

Kalender Berita

December 2008
M T W T F S S
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031