*Sebuah Pengantar
Oleh Erix Hutasoit
Kemiskinan di Pulau Nias adalah anomali. Tidak seharusnya kemiskinan â€berjangkit†di daerah yang kaya akan sumber daya alam. Pulau Nias punya keindahan alam, punya tanah yang produktif, punya laut yang kaya akan ikan dan hasil lainnya, punya orang-orang yang kuat bekerja. Jika kita mengunjungi desa-desa di puncak gunung di daerah Gomo sana. Kita akan berjumpa dengan orang asli Nias yang tenaga nya begitu kuat. Dan mereka pun rajin bekerja.
Dari titik ini lah saya menyimpulkan kemiskinan di Pulau Nias bukan kemiskinan natural. Melainkan kemiskinan struktural. Kemiskinan yang disebabkan sistem yang tidak beres dan tidak adil (injustice system).
Mari saya ajak Anda menelusuri sejenak jejak-jejak injustice system itu. Kita berangkat dari segi pertumbuhan ekonomi. Jika kita baca laporan Badan Pusat Statistik (BPS). Kita akan temui fakta spektakuler bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten Nias jauh lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi Indonesia dan Sumatera Utara.
Fakta yang lebih fantastis terjadi di tahun 1998-1999. Di tahun 1998, perekonomian Nias ambruk ke angka sekitar minus 10 persen. Tapi kejatuhan ini dapat dimaklumi, karena pada tahun itu Indonesia sedang diguncang kekacauan ekonomi. Namun setahun kemudian, pertumbuhan ekonomi Nias melonjak sekitar 15 persen. Ini menunjukkan betapa produktif nya perekonomian Nias.
Jika kita ikuti teori pertumbuhan ekonomi. Harusnya pertumbuhan ekonomi yang tinggi itu akan membawa dampak pada pemerataan kesejahteraan. Akan tetapi Trickle Down Effect yang diyakini dapat mendistribusikan kesejahteraan, ternyata tidak â€tiba†di Nias.
Pertumbuhan yang tinggi itu, malah berbanding terbalik dengan angka kemiskinan. Kemiskinan terus meningkat. Alhasil pada tahun 2004, Kabupaten Nias Selatan dan Kabupaten Nias â€dinobatkan†sebagai kabupaten termiskin pertama dan kelima di Sumatera Utara.
Inilah yang menggiring nalar kita pada pertanyaan kritis, â€Siapa seh yang menikmati pertumbuhan ekonomi yang tinggi itu ?â€
Mari kita kembali telusuri perekonomian Nias untuk menemukan jawabnya. Berdasarkan data BPS di tahun 2005. Lebih dari 46 persen perekonomian Nias di topang oleh sektor pertanian; urutan kedua ditempati sektor perdagangan sebesar 21 %. Sektor jasa-jasa memberikan kontribusi sebesar 11 % dan berada di peringkat ketiga. Sedangkan peringkat keempat adalah sektor bangunan yang menyumbang 10 %.
Tapi yang terjadi adalah paradoks. Sektor pertanian malah menjadi penyumbang angka kemiskinan terbanyak. Artinya orang miskin di sini umumnya adalah petani. Kok bisa ?
Mari kita lihat kembali data BPS. Pada tahun 2004 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Nias adalah Rp.200.106.529.780,-. Dimana sektor pertanian menyumbang 41,09 persen. Dan sektor perdagangan hanya berkontribusi sebesar 21,78 persen .
Akan tetapi dari segi distribusi (penyebaran) terjadi kesenjangan yang besar. Petani yang berjumlah 341.130 jiwa hanya memperoleh bagian dari PDRB sebesar Rp.1.900.000,-/kapita. Sedangkan pedagang yang jumlahnya hanya 15.040 jiwa, meraup Rp.26.000.000,-/kapita. Artinya perbedaan PDRB perkapita antara petani dan pedagang sebesar 1 berbanding 13. Dan jurang antara si miskin dan si kaya di Nias semakin jauh terbentang.
Merujuk pada Gunawan Sumodiningrat dalam Pemberdayaan Sosial; Kajian Ringkas Pembangunan Manusia Indonesia (2007). Dia menyebut kesenjangan terjadi apabila 20 persen penduduk yang tergolong kaya meraih 50 persen atau lebih dari GNP (Gross National Product). Untuk tingkat kabupaten dari bisa lihat dari PDRB (Produk Domestik Regional Bruto).
Inilah yang menggiring kita pada pertanyaan lain, â€Bagaimana caranya 20 persen penduduk kaya itu mampu meraup lebih dari setengah perekonomian Nias ?â€
Nias dalam Pusaran Hukum Pasar: M-C-M`
Bagian ini saya mulai dengan mengutip Noniwati Telaumbanua dalam Kepulauan Nias: Konsekuensi Sebuah Ketidakstabilan dan Ketidakpastian Kondisi Alam (Bagian II) (2007):
“Dunia bisnis berpusat di Gunungsitoli, Teluk Dalam dan Lahewa, namun tidak diimbangi dengan ketangguhan penduduk untuk menguasai sektor-sektor vital, melainkan dipegang oleh pendatang, baik sebagai badan tunggal maupun sebagai pemodal kuat. Wilayah ini menjadi bergantung sekali dengan fluktuasi pasaran yang ditetapkan secara otonom oleh penguasa pasar yang berada di tiga kota di atas…â€
Dari paragraf ini saya menyimpulkan. Pertama, sektor bisnis di Pulau Nias terpusat pada tiga kota yaitu Gunungistoli, Teluk Dalam dan Lahewa. Kedua, sektor bisnis itu dikuasai oleh para pendatang sebagai pemilik modal (kapitalis). Ketiga, kelompok ini secara otonom menjadi “decision of price†(penentu tingkat harga-harga).
Nah, sebentar kita beralih ke teori-teori seputaran pertukaran (perdagangan). Karl Marx dalam buku babon nya Das Capital: A Critique of Political Economy Volume I (1954) pada bagian kedua The Transformation of Money into Capital. Menyebut bahwa pertukaran dalam masyarakat kapitalis mengambil rumus Money – Commodity – Money (M-C-M).
Menurut hukum ini, si kapitalis memulainya dengan uang (M) untuk membeli komoditi (C). Komoditi tersebut kemudian dijualnya untuk memperoleh uang lagi (M2). Marx menamakan tahap pertama ini (M – C) sebagai kapital pendahuluan (Advanced Capital), dan tahap kedua (C – M) sebagai kapital kerja (Relation of Capital).
Tetapi, Marx mengingatkan bahwa keseluruhan proses ini (M – C – M ), tidak ada maknanya, jika si kapitalis hanya mendapatkan uang sebesar uangnya semula. Misalnya, jika semua ia memiliki Rp. 1000,- (M), kemudian digunakannya untuk membeli atau memproduksi sepatu seharga Rp. 900.- (C), dan menjual sepatu itu dengan harga dasar Rp. 1.000,- (M).
Bagi Marx, pertukaran model ini bukanlah cara produksi kapitalis. Karena itu, Marx menuliskan kembali rumusnya ini menjadi M – C – M’, dimana M’ (M plus) mewakili jumlah yang lebih besar dari M atau M’ > M. Uang senilai Rp. 1000,- (M) yang digunakan untuk membeli atau memproduksi sepatu senilai Rp. 900,- (C). Sepatu itu kemudian dijual menjadi Rp. 1.100 (M’). Dari proses ini, si kapitalis mendapatkan tambahan uang senilai Rp. 100,- yang kemudian sirkuit ini terus berputar tanpa henti. M’ inilah yang nantinya disebut Marx sebagai “nilai lebih“.
Pada tahap M – C – M’, yang disebut Marx dengan istilah sirkuit uang, si kapitalis memproduksi komoditi bukan untuk konsumsi tapi, untuk dijual dengan tujuan semata-mata akumulasi nilai uang. Demikian pula, si konsumen membeli barang bukan semata-mata bertujuan memenuhi kebutuhannya. Proses M – C – M’ ini terjadi dalam situasi yang tidak pernah usai dan diam, sehingga terjadi apa yang disebut surplus product (kelebihan produksi).
Dalam konteks Pulau Nias, hukum inilah yang berlaku dalam dua fase. Fase pertama, pemilik modal menggunakan uangnya (M) untuk membeli komoditas (C) seperti karet, kopra, coklat dengan harga yang murah. Kemudian menjual kembali Komoditas itu dengan harga mahal (M2). Dari sana pemilik modal mendapat keuntungan. Tapi fase kedua adalah keuntungan yang dapat dari memasok barang-barang dari Sumatera daratan ke Nias dengan cara yang sama.
Inilah yang membuat kelompok pemilik modal seperti pedagang mampu menguasai lebih dari 50 persen perekonomian Nias.
Sampai disini, saya menyimpulkan bahwa kemiskinan di Pula Nias sangat dipengaruhi oleh sistem kapitalisme. Pemilik modal terlalu “berkuasa†dalam mendikte tingkat harga. Dan mereka seolah tidak terjamah oleh kekuatan apapun.
Tidak anehlah kalau Komite Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) menepatkan Pulau Nias sebagai daerah yang paling amburadul tata kelola ekonominya.
Sampai disinilah untuk sementara penelusuran kita tentang akar kemiskinan di Nias. Akan lebih menarik lagi, jika ada yang berminat untuk melakukan pendalaman. Menemukan siapa aktor-aktor yang terlibat dan bagaimana pola keberlangsungan sistem kapitalisme di Pulau Nias ini. Salam***
Erix Hutasoit, bekerja untuk salah satu lembaga sosial di Nias.
he…he.. he… sesama komentator saling mengomentari nih…Sayangnya topik diskusi jadi melebar kemana-mana, jauh dari pusat episentrum.
Anyway salut deh buat erix karena berhasil memprovokasi pemikiran pembaca melalui artikel ini.
Sekedar usulan nih buat Redaksi, bung Erix dan netters semuanya. Hasil diskusi diatas saya pikir merupakan dokumen yang sangat berharga. Gimana kalau hasil diskusi ini dibuat menjadi sebuah buku mungkin dengan judul “Pro dan Kontra Seputar Menilik Akar Kemiskinan di Pulau Nias”
Heeeeeeeeeeeeeeeeheeeeeeeeeeeeeeeee!
Ada yang merasa menjadi pahlawan. Tetapi sayang tidak mengerti masalah yang terkait dengan artikel ini.
Saudara Berton. Saya mengikuti diskusi ini dari awal. Saya lihat tidak ada diantara para penanggap yang mengatakan bahwa tidak ada kemiskinan di Nias. Kemiskinan di mana-mana ada. Ada di daratan Sumatera, Jawa, dan diseluruh dunia. Masalah kemiskinan adalah masalah kemanusiaan. Saudara Berton pasti lebih menyadari hal itu sebagai aktivis salah satu LSM.
Saya mengikuti diskusi ini sejak awal. Saya tidak memberi komentar karena saya lihat ketidak konsistenan Saudara Erix dalam memberi jawaban atau tanggapan terhadap pertanyaan atau permintaan penjelasan dari penanggap. Namun saya menghargai Saudara Erix dalam tulisan-tulisannya tidak emosi dan tidak menunjukkan bahwa dia bukan dari Nias.
Kalau Saudara Berton benar mengikuti diskusi ini dengan baik, maka tentu tidak akan memberi tanggapan seperti itu. Tetapi baiklah, Saudara Berton sebagai aktivis (Pemimpin ?) salah satu LSM saya minta tolong untuk memberi penjelasan (sedikit saja) mengenai teori kemiskinan. Juga mengenai keunikan kemiskinan itu apa. Dan bagaimana pula pola-pola penyebab kemiskinan itu ? Terima kasih kalau dapat menyebut literatur penunjangnya. Tolong juga dijelaskan secara logika sehat hubungan analisa George Junus Aditjondro dengan artikel yang didiskusikan ini.
Para netters, dalam berdiskusi hendaklah menghindari “masalah ini bukan masalah golonganku†dan lain-lain yang sejenisnya. Mari kita tenang sajalah berdiskusi. .
Yaahowu.
Selamat Pagi Pak Yahoowu
Saya coba kasih jawaban cepat. Mohon maklum ya pa..
(1) Soal teori kemiskinan. Lebih tepatnya yang saya maksud itu adalah soal pendefenisian tentang apa itu kemiskinan (defenisi kemiskinan). Kemiskinan banyak sekali defenisinya. Tapi secara universal, kemiskinan selalu diidentikkan dengan kata â€kekuranganâ€. Inti jawaban saya kepada pak Syahrial adalah bahwa secara defenisi, kemiskinan memang bisa diuniversalisasi. Tapi ditingkatan praktek, kemiskinan itu diartikan dengan cara berbeda.
(2) Soal keunikan. Yang saya maksud disitu adalah situasi khas yang tidak ada (jarang) diwilayah lain. Sebagai contoh : Jika bapak membaca buku yang dieditori Dr. Theodor Rathgeber,†Hak-Hak Sosial, Ekonomi, Sosial dan Budaya di Papua Barat (2006)†bapak bisa membaca bagaimana orang-orang papua mendapatkan marjinalisasi (diskriminasi) karena budaya mereka. Orang-orang papua â€diusir†dari tanah moyang mereka demi kepentingan ekonomi pemerintah. Pada hal ditanah itulah, orang-orang papua itu sejak ratusan tahun bertani dan mengembangkan budaya untuk bertahan hidup. Kita sama-sama tahu, konflik Papua tidak lagi sekadar konflik politik tapi menjadi konflik bersenjata.Dan disana aktor yang bermain bukan lagi tingkatan nasional namun sudah internasional. Nah, inilah situasi khas di Papua yang berhubungan dengan kemiskinan.
Bagaimana dengan Pulau Nias kita ini ?
Ada dua contoh dari sektor pendidikan yang bisa saya berikan. Pertama : Sebagaimana yang kita tahu hampir 70 persen warga Pulau Nias mengantungkan hidupnya dari pertanian. Ironisnya, pendidikan yang digelar di Pulau Nias tidak mendukung sektor pertanian itu. Umumnya anak-anak kita disini tamat dari SLTA. SLTA itukan sekolah umum yang lebih pada penguasa ilmu ketimbang hal-hal yang sifatnya aplikasi teknis. Ditingkat pendidikan tinggi, yang lebih banyak di Pulau Nias adalah sekolah teologia ketimbang sekolah aplikasi teknis. Dan dampaknya, anak-anak kita tidak melihat pertanian sebagai potensi. Mereka lihat tanah sebagai sesuatu yang tidak bisa dimanfatkan. Akhirnya anak-anak kita lebih memilih pergi merantau ke daratan sumatera. Disana mereka bekerja disektor informal seperti buruh pabrik, penarik becak dll (Di Medan, orang Nias selalu diasosiasikan sebagai penarik becak). Pada hal dikampung halaman, masih terhampar tanah dan laut yang belum dikelola.
Kedua : banyak orang tua yang â€jera†menyekolahkan anak-anaknya ketingkat yang lebih tinggi. Karena si-anak yang disekolahkan itu, setelah kembali ke desanya, malah jadi pengangguran. Bahkan si-anak tidak â€kuat†lagi bekerja di ladang, karena sudah terbiasa hidup â€manja†di kota. Maka tak heran kalau banyak orang tua menganggap sekolah itu tidak penting.
Jika seperti ini, pendidikan bukannya membantu mengurangi kemiskinan, tapi malah membuat kemiskinan bertambah.
(3) Soal pola-pola. Maksud saya adalah keadaan-keadaan yang menyebabkan kemiskinan itu bisa terjadi. Sebagai contoh : saya sudah tulis dalam penjelasan saya sebelumnya, rendahnya anggaran pembangunan untuk Pulau Nias membuat wilayah ini mengalami keterbelakangan (under development) dari wilayah lain di Sumatera Utara. Itu yang membuat warga kita di Pulau Nias ini mengalami keterbelakangan yang berketerusan. Contoh lain : kuatnya haegomoni negara (melalui pemda) tidak dibarengi dengan kehadiran organisasi masyarakat sipil yang tangguh. Imbasnya adalah tidak ada kekuatan yang mampu memaksa negara untuk bertanggung jawab memenuhi hak-hak sipil-politik dan hak ekonomi-sosial-budaya. Untuk penjelasan lebih jelas silahkan baca dokumen-dokumen tentang hubungan individu dan negara (A relations between Human (as individual) with State). Pendapat saya ini, saya tulis berdasarkan kesimpulan Kongres Ilmu-Ilmu sosial di tahun 1978. Kongres itu berkesimpulan, bahwa kemiskinan yang dihadapi masyarakat bukan karena faktor masyarakatnya, melainkan faktor relasi-relasi sosial yang tidak memungkinkan mereka dapat mengentaskan dirinya sendiri.â€
(4) soal George itu cuma sekadar contoh untuk menujukkan bahwa disetiap daerah ada kekhasan yang mempengaruhi kemiskinan.
Nah sekarang giliran saya bertanya kepada Pak Yahoo`wu : jika menurut bapak semua kemiskinan itu sama, berarti penanganan (solusi) yang diberikan juga harusnya bisa seragam. Lantas :
(1) Kalau memang demikian, berarti pendekatan lokal tidak dibutuhkan lagi. Artinya partisipasi warga tidak lagi dibutuhkan dalam mengentaskan kemiskinan. Bagaimana menurut bapak ?
(2) Lantas, Otonomi Daerah tidak berguna lagi lah. Toh solusi bisa dipasok dari Jakarta sana ? Mohon penjelasannya..
salam,
Erix
Met sore pak Erix.
Thank’s ya sudah membuka mata hati kami.
namun, setelah bapak baca komentar-komentarnya ada dua pembelajaran yang bapak ambil, pertama begitu banyak yang anak-anak Nias yang sebenarnya memiliki kapasitas untuk beranalisa dan menghasilkan teori-teori yang cukup intelektual dan akademik. kedua bapak kecewa karena semua hanya berkutak dalam analisis teoritis, sedangkan Nias saat ini tidak hanya membutuhkan analisis teoritis tetapi implementasi.
bapak menantang kita semua sekarang untuk mengadakan gerakan bersama yang lebih real dan intelektual.
Ya’ahowu iraonogu fefu.
Ama Warisa,
Saya sangat menghargai apresiasi ama. Tapi tanpa bapak Syahrial P, bapak M.J Daeli, Bapak Agus Sarumaha, Bapak Laso, Bapak Ya`haowu, Redaksi dan ononiha yang lain serta semua komentator, saya pikir diskusi kita ini tidak akan ada artinya. Karena itu, terima kasih ama kepada saya, saya teruskan kepada mereka semua yang telah ikut berkomentar…
Pada dasarnya kita semua punya keingin yang sama yaitu melihat Pulau Nias yang lebih baik.
Saohagölö
Ya`haowu Fefu
Erix
Selamat Sore Pak Ya`ahowu,
Saya sempat kan berkunjung ke internet, tapi belum saya lihat jawaban dari bapak. Karena itu, saya tambah empat pertanyaan baru, biar sekaligus bapak jawab ya.
***
Saya setuju sekali dengan bapak, kalau kemiskinan itu ada dimana-mana. Di belahan dunia mana pun, kemiskinan itu ada. Saya cukup lama tinggal di Birmingham, Inggris. Pas disana orang-orang Inggris juga bilang kepada saya, †I am poor (saya miskin).†Juni kemarin saya diberi melawat ke Jerman, orang disana juga bilang bahwa kemiskinan juga ada disana.
Dari situ saya mau tanya bapak :
(1) Apakah menurut bapak, kemiskinan yang dialami orang Inggris atau Jerman itu, sama dengan kemiskinan yang dialami saudara-saudara kita di Pulau Nias ini ?? Saya persilahkan bapak mengutip teori atau buku sebanyak mungkin untuk memberikan penjelasan kepada saya.
(2) Kalaupun kemiskinan itu ada dimana-mana dan universal. Apakah tidak dibutuhkan lagi pengkajian-pengkajian yang sifatnya lokalitas yang berhubungan dengan kemiskinan? Apakah suara-suara dari akar rumput seperti petani yang tak ada sekolahnya, tidak perlu pantas dijadikan narasumber ? Sudah cukupkah dengan mengutip buku teks, kita langsung bisa mendapatkan gambaran yang valid tentang kondisi kemiskinan disuatu wilayah ?
(3) Kembali ke Pulau Nias. Bisakah bapak membantu saya memberikan gambaran bagaimana kondisi warga di Pulau ini sebelum gempa? Mengalami keterbelakangan kah atau tidak ? Karena dari kritikan yang masuk membuat saya jadi khawatir, mana tahu cuma saya saja yang berpikiran bahwa Pulau Nias ini mengalami keterbelakangan sehingga tidak bisa berkembang. Mana tahu orang seperti bapak ternyata mengganggap sebaliknya. Bahwa warga Pulau Nias baik-baik saja, normal-normal saja, dan tidak mengalami keterbelakangan (ketertinggalan) dari daerah-daerah lainnya.
(4) Bapak menyebut saya tidak konsisten. Bisakah bapak membantu saya untuk menemukan ketidak konsistenan itu. Biar saya bisa memperbaikinya.
Saya sangat butuh penjelasan bapak, agar saya bisa memahami apa yang ada dipikiran bapak. Tanpa itu, saya kita hanya memperdebatkan pepesan kosong.
To mr. Syarial, I would like to inviting you to give comment or argue according to my question above.
Saya tunggu jawabnya..
Jabat Erat,
Erix
Bapa Erix: “To mr. Syarial, I would like to inviting you to give comment or argue according to my question”
Kebetulan saya tak pernah ke Inggris dan tidak begitu faham bahasa Inggris, jadi saya agak susah memahami kalimat Bapa Erix.
Namun – mumpung lagi saya punya waktu senggang selama akhir minggu ini – saya coba masuk kembali dalam diskusi ini.
***
Kelihatan sekali trik-trik Bapa Erix ‘memperlebar’ masalah agar ada sedikit peluang keluar dari kesulitan menghadapi serangan terhadap artikel singkat yang dia siapkan “selama bertahun-tahun” mengabdi di Nias.
Trik itu adalah ini: melemparkan pertanyaan yang seharusnya dia jawab kepada para penanggap, dan menambah pertanyaan baru yang memperlebar persoalan.
***
Yang mana pertanyaan yang seharusnya dijawab Bapa Erix? Pertanyaan itu adalah: apa ‘keunikan’ kemiskinan di Nias ? Pertanyaan ini saya ajukan sebelumnya, dan sampai sekarang belum ada jawaban, kecuali rujukan terhadap tulisan George Aditjondro soal Sulawesi sana.
***
Apa saja pertanyaan-pertanyaan tambahan yang dimunculkan Bapa Erix? Antara lain adalah pertanyaan no 2 – 4 terhadap Sdr. Yaahowu (komen 106). Dan semua pertanyaan itu adalah pertanyaan yang tak relevan, karena jawabannya sudah banyak disinggung dalam berbagai komentar sebelumnya.
Pertanyaan 2: Pengkajian lokalitas … siapa bilang tak perlu? Yang jadi masalah adalah: Pertanyaan 1 belum dijawab Bapa Erix: keunikan kemiskinan di Nias. Kalau pertanyaan itu sudah dijawab, maka pemecahan lokalitas bisa kita temukan. Dengan mengambil contoh Sulawesi semakin memperkuat sinyalemen saya bahwa Bapa Erix tak memahami makna lokalitas ! Sampai sekarang Bapa Erix tak mampu menjelaskan ‘keunikan’ kemiskinan di Nias.
Bapa Erix boleh berbicara kemiskinan di mana saja: Birmngham, Moskow, Sulawesi atau di Gomo (yang beliau sebut di artikelnya) .. tetapi tak ada relevansinya sebelum Bapa Erix secara jelas lugas mengidentifikasi ‘keunikan’ kemiskinan di Nias.
Pertanyaan 3: Kondisi pulau Nias sebelum gempa. Ini juga pertanyaan retorik … Sejauh saya ikuti, tak ada seorang pun peserta diskusi yang menyangkal kemiskinan di Nias pra, selama dan pasca gempa. Hanya ilusi yang menghinggapi Bapa Erix yang membuatnya menganggap ada pihak lain yang berpendapat sebailknya.
Pertanyaan 4: Soal ketidak-konsistenan … Bukan hanya Sdr. Yaahowu yang mengendus ketidakonsistenan Bapa Erix. Hampir semua peserta diskusi itu telah melihat itu (baca kembali komentar-komentar mereka).
***
Jadi, mari kembali ‘meluruskan’ diskusi. Caranya ?
Bapa Erix seharusnya menjelaskan dulu ‘keunikan’ kemiskinan di Nias. Bukankah Bapa Erix sudah cukup lama di Nias? Bukankah Bapa Erix sangat peduli dengan masalah-masalah yang dihadapi masyarakat Nias? Bukankah Bapa Erix membutuhkan waktu ‘beberapa tahun’ melahirkan karya tulis singkat tentang kemiskinan di Nias?
***
Sebelum pertanyaan itu dijawab dengan gamblang oleh Bapa Erix tanpa harus menyebut contoh dari Sulawesi atau Birmingham, maka diskusi kita tidak akan maju-maju.
Dan kalau disksusi kita tidak maju-maju, waktu kita semua habis sia-sia (saya boleh dikecualikan, karena pergi ke warnet bagi saya merupakan hiburan setelah seharian penat di pekerjaan yang menuntut keprimaan fisik). Waktu Bapa Erix juga habis, dan karena Bapak Erix sedang mengabdi di Nias untuk masyarakat Nias, setiap jam yang Bapa Erix habiskan di warnet akan sangat mempengaruhi produktivitas Bapa Erix yang seharusnya ditujukan untuk kemajuan saudara-saudari kita di P. Nias.
Syahrial P.
Buat pak Erix, dan Teman-teman sesama netters, Ya’ahowu fefu
Beberapa minggu saya tidak ikut nimbrung dalam diskusi artikel pak Erix ini, tapi saya setia membaca komentar-komentar netters dan pak erix.
pada komentar-komentar saya sebelumnya, mencoba menggiring pak erix ini supaya dapat meng-elaborasi sebab-sebab kemiskinan di nias ditinjau dari dimensi ekonomi dan kebijakan pemerintah daerah, kalau memang akar kemiskinannya adalah struktural, mari kita coba petakan:
1. Apakah selama ini tata-kelola PEMDA yang salah, sebab hasil survey KPPOD, Nias dan Nisel adalah masuk pada peringkat 10 terbawah dalam tata kelola ekonomi daerah, perizinan, interaksi PEMDA dengan pelaku usaha, integritas bupati, dan pengelolaan infrastruktur fisik daerah. Jangan-jangan ini yang dimaksud pak erix ini yang menjadi akar permasalahannya sehingga efek dominonya adalah masyarakat, atau mungkin yang lain ?
2. Kalau memang permasalahannya ada pada no. 1, menurut saya sudah seyogianya bupati yang menjadi ujung tombak dalam melakukan perubahan dalam menuju tata kelola pemerintahan dan ekonomi yang baik, sehingga masyarakat merasa aman, nyaman, dan tenteram dalam melakukan usaha sekecil apapun.
3. Konsep Reinventing Goverment (New Public Management) merupakan alternatif solusi dalam memperbaiki tatakelola pemerintahan dan ekonomi kedepan.
Warm Regards,
Agus Pierce Paterson Sarumaha
Pak Erix (59): Nah, sekarang Indonesia sudah merdeka, tapi kok Pulau Nias ngak banyak berkembang. Malah kalah dari daerah lain. Nah, dari titik itulah saya berangkat menganalisis untuk menulis artikel diatas.
Pak Otomend (61): Artinya mas Erix bukan bicara soal kemiskinan Nias melainkan bergeser soal upaya pembangunan Nias, termasuk melihat TDE tidak menetes. Setelah gempa yang notabene menimbulkan kemiskinan natural, Nias dibangun sangat spesial, mengapa tidak masuk dalam konteks analisis Erix, bagaimana Nias setelah intervensi “pembangunan dari luar†paska gempa itu? Diskusi kita ternyata terkondisi berputar-putar…
Pak Sarumaha (108): 1. Apakah selama ini tata-kelola PEMDA yang salah, sebab hasil survey KPPOD, Nias dan Nisel adalah masuk pada peringkat 10 terbawah dalam tata kelola ekonomi daerah, perizinan, interaksi PEMDA dengan pelaku usaha, integritas bupati, dan pengelolaan infrastruktur fisik daerah. Jangan-jangan ini yang dimaksud pak erix ini yang menjadi akar permasalahannya sehingga efek dominonya adalah masyarakat, atau mungkin yang lain ?
…sayangnya artikel ‘Menelusuri Akar Kemiskinan Nias’ ini sampai pendapat yg ke 108 pun masih belum dipahami jg apa isinya…… 🙂
Bung Liong, Mana komentar Anda………………….???
Untuk para peserta diskusi: lalu apa solusinya ???? udah ga sabar nih???
Emang teori sih penting……… tapi kalau ga nemu solusi gimana tuh………….
Menindaklanjuti usulan Bung Agus P. Sarumaha pada #108, mohon kiranya redaksi niasonline menyediakan data-data tentang nias biar ga bolak balik ngakses ke situs lain semacam http://www.kppod gitu lho…. soalnya suka repot dan kadang ga ngakses pula tuh. Jadi kalau kita harus mulai dari Reinventing Goverment seperti yang Bung Sarumaha usulkan, kita dapat ajukan tata pemerintahan yang bagaimana dan berorientasi pada program apa yang harus kita dorong.