Anggota DPRDSU Tanya Dishubsu, Kenapa Kapal Ferry Rute Pulau-pulau Batu-Sibolga Distop

Wednesday, July 9, 2008
By nias

Medan (SIB)
Komisi D DPRD Sumut tanya Kadishubsu (Kepala Dinas Perhubungan) Sumut soal dihentikannya operasional Kapal Ferry melintasi Pulau-pulau Batu Nisel (Nias Selatan) menuju Sibolga atau jurusan Pulau-pulau Batu menuju Teluk Dalam, sehingga banyak masyarakat yang kecewa, karena tidak dapat menikmati sarana transportasi ke daerah terisolir tersebut.

Hal itu diungkapkan anggota Komisi D DPRD Sumut Aliozisokhi Fau SPd dalam rapat dengar pendapat dengan Kadishubsu Drs H Naruddin Dalimunthe yang dipimpin ketua Komisi D Jhon Eron Lumban Gaol SE, Selasa (8/7) di DPRD Sumut.

“Pada awal perencanaan pengoperasian Kapal Fery, diprioritaskan melewati rute Pulau-pulau Batu menuju Sibolga atau Pulau-pulau Batu menuju Teluk Dalam. Tapi kenyataannya sekarang justru lain, yakni melewati Pelabuhan Gunung Sitoli Nias menuju Pelabuhan Sibolga,” jelas Alio.

Akibatnya, tambah Alio, menjadi tanda tanya serta menimbulkan protes dari masyarakat Nisel, karena tidak bisa menikmati sarana transportasi laut yang sudah dirancang untuk daerah kabupaten yang baru dimekarkan itu, sehingga masyarakat kuatir Nisel akan tetap terisolir.

Berkaitan dengan itu, Alio sangat mengharapkan peran dari Dishubsu agar Kapal Fery bisa kembali beroperasi melewati rute Pulau-pulau Batu menuju Sibolga atau Pulau-pulau Batu menuju Teluk Dalam.

Dalam kesempatan itu, politisi dari Partai Demokrat ini juga menyampaikan tentang masih adanya Pungli (pungutan liar) di Pelabuhan Sibolga, termasuk, jika ada masyarakat yang diketahui tidak memiliki KTP dikenakan denda Rp25.000 – Rp50.000 dan hal ini perlu perhatian serius dari pihak yang berwenang.

Menanggapi pertanyaan dewan, Kadishubsu Drs H Naruddin Dalimunthe menyatakan, soal rute Kapal Fery di Nias dan Nisel bukan merupakan kewenangannya, melainkan kewenangan Dishub Kabupaten/Kota berkordinasi dengan UPT Perhubungan Laut di Nisel.

“Soal adanya Pungli di Pelabuhan Sibolga, kita akan melakukan koordinasi dengan Dishub Kabupaten/Kota, karena bagaimanapun segala bentuk pelangaran hukum harus segera dihentikan, jika ada bukti-bukti yang kuat yang terkait perlu segera dicopot dari jabatannya,” ujar Naruddin dengan tegas.(M10/d) (SIB, 9 Juli 2008)

Leave a Reply

Comment spam protected by SpamBam

Kalender Berita

July 2008
M T W T F S S
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031