Medan (SIB) – Anggota DPRD Sumut minta KPK untuk mengusut dan menelusuri kasus pembebasan tanah kantor Bupati Nisel maupun pembebasan tanah untuk landasan bandara Silambo, karena diduga sebagian besar aliran dana sebesar Rp40 milyar dari APBD Nisel dan BRR itu tidak jelas atau tidak transparan. »
Archive for July 25th, 2008
“Jeritan Hati†Para Bupati Sumut
Friday, July 25th, 2008
*PLN Nias akan dinaikkan status dari “Ranting” menjadi “Cabang”. Medan – Para senator (anggota dewan perwakilan daerah-DPD) RI dan anggota DPR RI asal Sumut setuju dan mendesak pemerintah mulai dari tingkat daerah (Sumut) hingga pusat segera menerbitkan kebijakan hukum berupa peraturan daerah (Perda) atau peraturan Presiden (Perpres) sebagai payung hukum otoritas pengelolaan kawasan wisata... »