Sistem Pendidikan Nasional Mengambang, Tidak Ada Kepastian Kurikulum

Tuesday, July 8, 2008
By nias

Gunung Sitoli (SIB)
Anggota DPR RI Drh Jhony Allen Marbun MM di Gunung Sitoli Nias mengatakan, berdasarkan undang-undang, anggaran pendidikan harus mencapai 20 persen dari APBN, tapi karena anggaran terbatas yang dicapai masih berkisar 18 persen. Tahun 2007 lalu anggaran pendidikan sekitar Rp 39 triliun, 2004-2005 sekitar Rp 20 triliun dan direncanakan anggaran 2009 mencapai Rp 51 triliun.

Walaupun belum mencapai 20 persen dari APBN, namun penggunaan dana pendidikan dinilai Allen tidak efektif khususnya di dalam hal mencetak buku-buku. Seharusnya buku itu ditentukan saja modulnya, jangan ada monopoli, lalu serahkan ke pasar agar dapat dibeli siswa.

“Buku jangan sering gonta-ganti karena “high cost” (biaya besar) karena bahan buku itu (kertas) diimpor dari luar negeri. Saya akan sampaikan ini kepada Menteri Pendidikan Nasional,” kata Wakil Ketua Panitia Anggaran DPR RI ini didampingi Wakil Ketua DPD Partai Demokrat Sumut Drs Tahan M Panggabean MM di sela-sela ceramah sehari, Jumat (4/7) di Wisma Soliga Gunung Sitoli, Nias.

Kepastian kurikulum secara periodik tidak ada, kurikulum sering berubah tanpa dikaji dulu lebih mendalam. Singkatan nama sekolah yang dulu Sekolah Menengah Pertama (SMP) diganti dengan Sekolah Lanjutan Pertama, Sekolah Menengah Atas (SMA) diganti menjadi Sekolah Menegah Umum (SMU) memakan anggaran yang sangat besar.

“Untuk merubah itu saja memakan biaya ratusan miliar, untuk apa sih itu, kan toh tujuannya mencapai satu tahap tingkatan sekolah dari sekolah dasar, sekolah lanjutan dan sekolah menengah atas, gak usah dirubah-rubah, rautusan miliar hanya untuk merubah itu saja,” jelas Ketua DPP Bidang OKK Partai Demokrat ini.

Jangan setiap pergantian Menteri Pendidikan peraturan jadi berubah, selain menambah biaya hasilnya tidak bermanfaat dan menciptakan masalah di setiap ujian akhir. Contohnya, Ebtanas diganti menjadi Ujian Akhir Nasional (UAN) kemudian berubah lagi jadi Ujian Nasional (UN). Mestinya Pemerintah menciptakan satu konsistensi yang sudah teruji dan berkesinambungan.

Bagi yang tidak lulus UN, diadakan Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan (UNPK) atau sejenis ujian susulan. Tapi pengumuman kelulusan tidak ditetapkan pemerintah, bisa 3 bulan atau 5 bulan dan ijazahnya keluar setahun kemudian. Akibatnya peserta UNPK SMA gagal mendaftar ke SMA dan SMA sulit mendaftar ke Perguruan Tinggi.

Menurut Allen, keadaan ini menunjukkan sistim pendidikan nasional Indonesia mengambang dan perlu pembenahan. Padahal pendidikan adalah satu konsistensi kepastian dan kesinambungan untuk masa depan anak bangsa. Pendidikan mestinya diarahkan meningkatkan wajib belajar 9 tahun, meningkatkan “knowledge” (pengetahuan) dan anggaran pendidikan dimanfaatkan untuk pemberdayaan sumber daya manusia. Khususnya pembangunan fisik sekolah, pengembangan sumber daya manusia para guru serta kepastian kurikulum.

Jika melihat kilas balik ke belakang, sistim pendidikan pada zaman Orde Baru lebih tertata, lebih konsisten dibanding setelah reformasi. Pendidikan tidak boleh diarahkan ke bisnis, tapi Negara harus menjadi tanggung jawab Negara, kalau keuangan Negara sudah mampu pendidikan milik Pemerintah mesti digratiskan.

Penerapan bea siswa di perguruan-perguruan tinggi negeri harus terbuka dan transparan. SPP perguruan tinggi negeri dinilainya sangat mahal dan kedepan harus benar-benar dibenahi. Walaupun perguruan tinggi negeri itu sesuai undang-undang dikelola oleh universitas itu sendiri tapi pemerintah harus bisa mengontrol. Pembiayaan perguruan tinggi negeri itu tidak boleh murni berasal dari uang masuk perguruan tinggi karena nantinya akan mengarah kepada semi bisnis.

“SPP harus ditetapkan pemerintah, berapa kekurangan SPP untuk kebutuhan sekolah itu pemerintah harus memenuhinya,” tegas Allen. (M24/T15/o) (SIB, 7 Juli 2008)

5 Responses to “Sistem Pendidikan Nasional Mengambang, Tidak Ada Kepastian Kurikulum”

  1. 1
    Edi Says:

    ” BUKU PAKET MATA PELAJARAN MAHAL ”
    dimohon kpd Pemerintah Vtk subsidi Buku paket mata pelajaran di SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK, karena harganya Mahal. Dengan subsidi harga, buku jadi murah dan dpt terjangkau oleh komunitas pendidikan.

  2. 2
    Edi Says:

    ‘PENDIDIKAN BIAYA TINGGI’, Istilah ‘high cost’ pada dunia pendidikan di Indonesia saat ini adalah suatu fenomena ibarat lingkaran setan tak berujung pangkal. Kita semua harapkan agar biaya Pendidikan yg 20 % dari Pemerintah benar2 disalurkan pada sasarannya, demi tercapainya tujuan pendidikan nasional.

  3. 3
    bobi Says:

    pendidikan hari ini jauh mengalami degradasi,baik kurikulum yg diberikan maupun moralitas tenaga pengajarnya sangat jauh dari visi yg dicita2kan oleh para pendiri negara ini,seharusnya pendidikan yang akan diberikan dan ditetapkan menjadi kurikulum haruslah merupakan satu sistem pendidikan yang mampu mengangkat harkat dan martabat hidup kitasebagai bangsa yang merdeka.

  4. 4
    anton sarumaha Says:

    anggaran pendidikan besar namun hanya memperkaya pejabat dan pimpinan daerah.

  5. 5
    Foera Says:

    Ada di mana di nias paket B. . .?
    Siapa yg tau. . .mohon informasinya. . .
    085371074888

Leave a Reply

Comment spam protected by SpamBam

Kalender Berita

July 2008
M T W T F S S
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031