Dua Pulau Dilego, Depdagri Minta Klarifikasi Pemda NTB

Jakarta, (Analisa)

Departemen Dalam Negeri (Depdagri) akan meminta klarifikasi kepada Pemda Nusa Tenggara Barat terkait penjualan Pulau Panjang dan Meriam Besar di Sumbawa, NTB, yang ditawarkan via internet.

“Depdagri akan berkoordinasi dengan pihak terkait di tingkat pusat dan meminta klarifikasi Pemda NTB,” kata Kapuspen Depdagri Saut Situmorang di Gedung Depdagri, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Senin (10/12).

Saut menegaskan, tidak ada dasar aturan dan pasal-pasal yang menjadi celah bagi penjualan wilayah teritorial Indonesia.

Berdasarkan pasal 33 ayat 3 UUD 1945, menurut dia, bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara, bukan oleh daerah.

“Yang ada otonomi daerah itu desentralisasi kewenangan mengelola, bukan kepemilikan. Jika berbicara batas-batas wilayah itu adalah batas-batas wilayah pengelolaan, bukan kepemilikan. Itu milik negara,” ujarnya.

Dugaan keterlibatan pejabat pemerintah dalam penjualan Pulau Panjang dan Meriam Besar di Sumbawa, NTB melalui internet menjadi sorotan. Depdagri diminta jangan segan-segan memecat pejabat bersangkutan.

“Itu nggak bisa dibenarkan. Depdagri harus mencari tahu siapa yang menjual pulau itu dan apa motivasinya. Itu sudah menjual kedaulatan,” kata Ketua FPG DPR Priyo Budhi Santoso di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (10/12).

Menurut anggota Komisi II DPR ini, seharusnya pejabat tersebut memelihara dan mengembangkan pulau, bukan sebaliknya malah menjual pulau.

“Pada rapat Komisi II nanti saya akan pertanyakan masalah ini kepada Mendagri, bagaimana pemeliharaan pulau-pulau itu. Kalau ada pejabat yang terkait, harus dipecat itu,” cetus Priyo.

Jika penawaran Pulau Panjang dan Meriam Besar dimaksudkan untuk dikembangkan, Priyo dapat memahami. Sebab jika kedua pulau itu dikelola dengan profesional, akan mendatangkan keuntungan bagi negara.

“Kalau lego itu untuk investasi bagi negara ya nggak apa-apa. Bagus itu. Tapi kalau dijual ke asing, itu menjual kedaulatan namanya,” pungkas Priyo.

Tak Mungkin Dijual

Menanggapi hal itu, Dirjen Kelautan, Pesisir, dan Pulau-pulau Kecil (KP3K) Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP), Syamsul Maarif mengatakan, pulau tidak mungkin dijual. Bahkan pengelolaannya saja harus seizin menteri.

“Penjualan itu adalah melanggar hukum. Kami memang baru menerima laporannya tetapi kami akan mengambil tindakan,” ujar Syamsul Maarif di sela-sela pertemuan UNCCC di Hotel Ayodya, Nusa Dua, Bali, Senin (10/12).

“Kami akan lihat aturannya ke aparat hukum sesegera mungkin setelah data dikumpulkan,” katanya.

Dituturkan dia, UU No. 27/2007 tentang pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil menegaskan pulau kecil tidak mungkin dijual. Pengelolaan oleh pihak asing pun harus seizin Menteri Kelautan dan Perikanan.

DKP, lanjut Syamsul, sudah berkomunikasi dan menyatukan visi dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Joyo Winoto. Pulau kecil tidak dilihat sebagai sebidang tanah, namun sebagai entitas lingkungan.

“Kalau dijual ada proporsinya. Misalnya 5 persen dari luas wilayah. Jadi tidak seluruh pulaunya bisa dijual,” kata Syamsul.

Situs Pelego Pulau “Error”

Sementara itu situs internet untuk melego Pulau Panjang dan Meriam Besar di Sumbawa, NTB setelah menjadi bahan perbincangan DPR, Depdagri, Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP, www.karangasemproperty.com itu kini “error”.

“In order to view your homepage, please name your main page ‘index.htm’ (using lower case letters).”

Hanya itulah yang tertulis dalam situs yang sebelumnya menampilkan foto Pulau Panjang seluas 33 hektar dan Meriam Besar seluas 5 hektar nan indah pada halaman utamanya.

Tulisan itu muncul sekitar pukul 18.00 WIB, Senin (10/12). Padahal sebelumnya situs ini penuh dengan foto-foto dan spesifikasi Pulau Panjang dan Meriam Besar yang hendak dilego oleh Karangasem Property.

Saat situs berbahasa Inggris ini masih bisa diakses, tertulis Karangasem Property, sang penjual kedua pulau, mengklaim sebagai spesialis real estate dan properti di Indonesia yang mengembangkan sayap di Eropa.

Perusahaan yang berkantor di Jalan Dharmawangsa Kerta Sari, Padang Kerta Karangasem, Bali, ini mengaku berwenang menemukan properti-properti unik untuk dibawa ke pasar internasional. (dtc)

Sumber:http://analisadaily.com/, tgl. 11 Des. 2007

This entry was posted on Tuesday, December 11th, 2007 at 10:01 PM and is filed under Berita Lain Lain. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed.