7 Fraksi DPRD Nias Minta Pemkab Bagikan Hasil Audit BPKP
Gunungsitoli (SIB)
Rapat Paripurna DPRD Nias penyampaian pemandangan Umum Fraksi terhadap Nota Perhitungan APBD TA 2006 yang dipimpin Ketua M Ingati Nazara AMd, Sabtu (17/11) di Gedung DPRD Nias dihadiri Bupati Nias Binahati B Baeha SH dan Sekda Nias Drs FGM Zebua, Wakil Ketua DPRD Nias Arisman Harefa, Srila Baeha dan seluruh Kepala Dinas/Kaban, kantor berlangsung Alot karena 7 Fraksi DPRD menyoroti kelemahan Pemkab Nias dan mendesak penyerahan hasil Audit BPKP (Badan Pemeriksa Keuangan Pembangunan).
Fraksi Golkar, Fraksi Rakyat Bersatu, Fraksi PPD, Fraksi Partai Pelopor, Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Partai Demokrat, meminta Bupati Nias menyerahkan hasil audit BPKP sebelum penyampaian pendapat akhir fraksi sebagai bahan untuk menentukan sikap dalam pembahasan Nota Realisasi APBD TA 2006.
Fraksi Rakyat Bersatu DPRD Kabupaten Nias dalam pemandangan umumnya menilai penyampaian nota perhitungan APBD TA 2006 oleh Bupati Nias tergolong terlambat dan tidak sesuai dengan tahapan yang sebenarnya yang diamanatkan peraturan perundang-undangan.
Program kegiatan KPIPPK pada umumnya banyak yang masih belum terealisasi sebagaimana yang telah diprogramkan maka dampaknya masyarakat dirugikan dan tidak dapat menikmati kegiatan tersebut pada TA 2006.
Fraksi Golkar dalam pemandangan umumnya mengatakan sesuai dengan undang-undang No 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara pada pasal 31 ayat 1 dan 2 mengatakan: Gubernur/Bupati/Wali Kota menyampaikan RPD tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh BPK selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah TA berakhir. Laporan keuangan dimaksud meliputi realisasi APBD, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan yang dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan daerah.
Kalau melihat neraca per 1 Januari 2007, maka nilai aset Pemerintah Kabupaten Nias Rp 1.002.319.485.019.94,- melihat data tersebut masih banyak aset-aset Pemkab Nias yang belum terdata, maka fraksi Golkar menghimbau agar segera mendata aset tersebut.
Fraksi Golkar menyoroti pemasukan PAD Nias TA 2006 yang hanya mencapai realisasi sebesar Rp 10.306.887.634.05,- dan target Rp 13.663.188.967,- atau hanya 75,43% membandingkan dengan realisasi PAD TA 2005 mencapai realisasi 92,49%, maka hal ini akan menunjukkan kinerja yang belum optimal untuk itu diminta penjelasan dari pihak Eksekutif.
Program penanggulangan kemiskinan melalui BPM yang menggunakan anggaran Rp 1,8 M lebih, sesuai hasil kunjungan lapangan DPRD Kabupaten Nias bahwa program tersebut perlu mendapat penjelasan dari Bupati Nias termasuk petunjuk pelaksanaan pencairan dana bantuan PAP-PPK untuk 14 Kecamatan lokasi PPK TA 2006.
Dana DAK TA 2006 Rp 9.200.000.000,- yang dialokasikan untuk 42 sekolah dasar diseluruh Kabupaten Nias Rp 220.000.000,- per sekolah dimana sebesar Rp 140.000.000,- dialokasikan untuk pembangunan fisik sekolah 3 lokal + meubeler + kamar mandi.
Alokasi dana sebesar Rp 80.000.000,- untuk pengadaan buku perpustakaan, mesin tik satu unit, lemari 2 unit dan beberapa alat peraga lainnya ditemukan banyak kejanggalan seperti untuk alokasi dana tidak secara langsung melainkan diserahkan kepada Dinas Pendidikan dan Kepala Sekolah tidak dapat menunjukkan SPJ atau daftar buku yang dibelanjakan atau dengan kata lain sedang dibuat oleh Dinas Pendidikan.
Dari peninjauan secara fisik jumlah buku sebanyak 2 rak bila diperkirakan harganya hanya sebesar Rp 30.000.000,- dan jumlah yang diterima sekolah ada yang menyatakan 3010 exsemplar ada yang mengatakan setelah dihitung lebih 1000 exsemplar sesuai pengakuan guru saat peninjauan lokasi sekolah, diminta Bupati Nias agar memberi penjelasan agar Kepala Sekolah tidak menjadi sasaran empuk para penegak hukum akibat ulah tersebut.
Fraksi Golkar menyoroti bidang kesehatan yaitu, pendistribusian obat-obatan ke Puskesmas, pembekalan kesehatan kepada keluarga miskin melalui Puskesmas, kebersihan RSU Gunungsitoli dan ketersediaan air bersih, kekurangan para tenaga para medis di RSU dan Puskesmas, kemudian operasional Puskesmas keliling agar benar-benar dimanfaatkan untuk pelayanan masyarakat.
Fraksi Golkar mengharapkan sebelum penetapan perhitungan APBD ini agar fotocopy hasil audit BPKP dapat dibagikan kepada fraksi-fraksi sebagai bahan dalam menentukan sikap pada pendapat akhir fraksi, pemandangan umum dibacakan oleh Sinema Gulo Wakil Ketua Fraksi Partai Golkar yang ditandatangani oleh Ketua Fraksi Orudugo Halawa, Sinema Gulo Wakil Ketua, Todoaro Gulo, SPd Sekretaris, M Ingati Nazara Anggota, Arimei Zega, SE Anggota Yasaro Daeli Anggota. (T15/h) (SIB, 20 Nov. 2007)