Forum STPDN Tetap Tolak Protap

Saturday, November 10, 2007
By nias

* Kehadiran Pansus DPD RI Tak Diketahui Masyarakat

Medan, WASPADA Online

Forum perwakilan masyarakat Sibolga, Tapteng, Pakphak, Dairi dan Nias (STPDN) menyatakan menolak bergabung dengan Provinsi Tapanuli (Protap). Pasalnya, pembentukan provinsi ini, berdasarkan hasil penelitian akademis, tidak memenuhi persyaratan sesuai PP 129 Tahun 2000 dan UU No 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah.

“Kami (forum STPDN-red), sampai saat ini tetap konsisten dan solid tidak bergabung dengan Provinsi Tapanuli serta menilai dukungan DPD terhadap Protap liar karena tidak diketahui masyarakat Sibolga, Tapteng, Dairi, Nias dan Pakpak Bharat,” kata Koordinator Forum STPDN, Drs H Mustafa Sibuea kepada wartawan, Jumat (9/11). Dia didampingi fungsionaris Forum Komunikasi Masyarakat Tapanuli Tengah – Sibolga, masing-masing Drs Zahrin Piliang, H Irmansyah Batubara, SH., Sp.N dan Sekjen Majelis Pakphak Islam Ir Baharuddin Berutu.

Sibuea juga mempertanyakan kehadiran Pansus DPD RI tanpa diketahui masyarakat Sibolga dan Tapteng. Sibuea mengatakan, penolakan untuk bergabung bersama Provinsi Tapanuli bukan bermaksud menghambat kemajuan percepatan pembanguan di Tapanuli. Namun, semata-mata berdasarkan kajian akademis pembentukan Provinsi Tapanuli belum layak dibentuk atau dimekarkan dari Provinsi Sumatera Utara (Sumut).

“Justru forum STPDN melihat, pembentukan Provinsi Tapanuli hanya berpotensi menimbulkan konflik etnis dan agama,” kata Sibuea juga mantan Sekda Tapteng 1971-an ini. Sibuea mengecam sikap tim pemrakarsa Provinsi Tapanuli terkesan emosional. Bahkan, tim mengatasnamakan pemrakarsa dalam mengajukan proposal Provinsi Tapanuli itu terbagi dalam dua proposal berbeda. Proposal pertama, usulan pembentukan Provinsi Tapanuli disampaikan ke DPRDSU No.130.8719 tanggal 7 Desember 2006. Proposal pertama menyebutkan, Provinsi Tapanuli didukung tujuh daerah yakni Tapteng, Sibolga, Taput, Humbahas, Tobasa, Samosir dan Nias Selatan.

Namun, proposal kedua disampaikan kepada DPR RI didukung 10 daerah, dengan mengikutsertakan Dairi, Pakphak Barat dan Nias. Sibuea menilai, dua proposal usulan Provinsi Tapanuli tersebut, keduanya tidak benar dan termasuk pembohongan publik kepada rakyat Tapanuli. Awalnya, katanya, Tapteng menerima dan menyetujui pembentukan Provinsi Tapanuli, namun belakangan Tapteng menolaknya karena Ibukota Provinsi Tapanuli dipindahkan dari Sibolga ke Siborongborong.

Begitu juga dengan Sibolga. Pemko ini justru tidak setuju kalau bergabung dengan Provinsi Tapanuli dengan alasan tidak menetapkan Sibolga sebagai ibukota Provinsi Tapanuli. Penolakan ini dikuatkan SK Ketua DPRD Sibolga No.151 tahun 2006 tentang pencabutan SK DPRD dan penolakan bergabung dengan Provinsi Tapanuli.

Menanggapi dukungan DPD RI mengatasnamakan perwakilan legislatif mendukung Provinsi Tapanuli, Sibuea menilai dukungan itu tidak pasti. “Bahkan kalau saya menilai dukungan oknum DPD RI kepada Provinsi Tapanuli itu ilegal dan liar,” kata mantan Biro Keuangan Pemprov Sumut tahun 1980-an itu. Dia mengimbau kepada seluruh instansi pemerintah maupun Ormas, OKP di Sumut untuk lebih berpikir jernih menanggapi dukungan pembentukan Provinsi Tapanuli. Pasalnya, dari segala aspek, syarat-syarat untuk memenuhi pembentukan provinsi itu tidak terpenuhi. (m22) (Sbr: Waspada, 10 November 2007)

Leave a Reply

Comment spam protected by SpamBam

Kalender Berita

November 2007
M T W T F S S
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930