Pansus DPRDSU Memperlambat Pembentukan Provinsi Tapanuli Harus Dibubarkan
Medan (SIB)
Pansus DPRD Sumut memperlambat proses pembentukan ProvinsiTapanuli, karena itu harus segera dibubarkan. Hal itu disampaikan Ketua Parsadaan Borsak Mangatasi Nababan Boru Bere (PBMNBB) se-Kota Medan, Jhon V Nababan SE, Senin (23/4) dalam temu pers yang digelar sehari menjelang aksi masyarakat Tapanuli ke DPRDSU untuk mendesak percepatan rekomendasi pembentukan ProvinsiTapanuli dan desakan agar Pansus segera dibubarkan.
Proses pemekaran daerah di Indonesia yang membentuk Pansus hanya kabupaten Batubara dan ProvinsiTapanuli. Hasinya menjadi lama dibanding daerah lain yang diproses tanpa melalui Pansus.
Jhon V Nababan yang juga sebagai salah seorang tokoh Pemekaran Kabupaten Batubara mengakui sangat setuju dengan pembentukan ProvinsiTapanuli dan mengajak semua elemen masyarakat untuk memberikan dukungan karena dengan adanya pemekaran akan terjadi percepatan pembangunan yang lebih nyata. “Semakin lebih banyak pemekaran daerah akan semakin nyata percepatan pembangunan,†tandasnya.
Seluruh elemen masyarakat harus menyatukan semua tenaga dan pemikiran bagaimana menjadikan ProvinsiTapanuli segera terwujud. Gorontalo hanya 3 kabupaten sudah menjadi Propinsi, Cianjur yang hanya memiliki wilayah sangat kecil sudah menjadi kabupaten, katanya.
PBMNBB Kota Medan yang memiliki anggota 1300 KK terdiri dari 33 sektor dikerahkan bergabung dengan elemen masyarakat lainnya ke DPRDSU, mendesak dikeluarkannya rekomendasi dan menuntut Pansus segera dibubarkan karena dinilai akan memperlama proses pembentukan ProvinsiTapanuli.
Jadi tidaknya ProvinsiTapanuli ada di tangan Dewan Perwakilan Daerah dan DPR RI yang melakukan pembahasan sesuai dengan data-data yang disampaikan dari tingkat daerah. Jadi Pansus tidak terlalu berarti dan harus segera dibubarkan, ujarnya.
Menyikapi adanya statement dari anggota DPRD Sumut yang seolah-olah mengganggu kekondusifan Sumut, diingatkan supaya menjaga ucapannya sehingga kekondusifan tetap terjaga dengan baik.
Anggota dewan harus sadar bahwa dirinya duduk karena dukungan rakyat, sehingga harus hati-hati dan menggunakan otak untuk mengeluarkan statement. Kalau tidak, akan membuat rakyat kecewa dan akan datang menuntut pertanggungjawaban moral.
Panitia Pemekaran yang sudah berjuang tanpa lelah dan penuh kegigihan memperjuangkan Pembentukan ProvinsiTapanuli mendapat simpati dari warga PBMNBB. Kalau ProvinsiTapanuli terbentuk rakyat akan memberikan penilaian tersendiri karena suara rakyat adalah suara Tuhan (lex populi lex dei).
Jhon V nababan yang juga didampingi Sekretaris Marihot Nababan dan Ketua Sihombing Mambir Jalang Dohot Boruna, Buliga Nelson Sihombing menegaskan akan mendukung semua hal-hal yang membawa kebaikan bagi masyarakat khususnya bagi masyarakat Tapanuli.
Buliga Sihombing memaparkan pemandangan pertama yang dapat dilihat ketika memasuki daerah Siborong-borong, adalah bangunan Mesjid dan tidak pernah ada terdengar di daerah Siborong-borong tindakan yang menghambat kehidupan beragama. Jadi jangan ada satu pihak pun terutama para politisi yang mengaitkan pembentukan ProvinsiTapanuli dengan SARA.
Para Politisi juga harus mempertimbangkan emosional rakyat untuk mengeluarkan statement khususnya upaya-upaya menghalang-halangi pembentukan ProvinsiTapanuli. Bagi para politisi dan anggota DPRDSU yang sudah terlanjur supaya segera mencabut pernyataannya.
Buliga menghimbau seluruh keturunan Borsak Sirumonggur agar secara khusus berdoa dan berjuang terwujudnya pembentukan ProvinsiTapanuli sebagai tempat hidup yang lebih layak bagi masyarakat Tapanuli. (B10/u)
Sumber: www.hariasib.com
Tanggal: 2 Mei 2007
kami dari punguan pomparan Tuan Nahoda Nababan Bonapasogit khususnya, Desa Lumban Tongatonga, Kecamatan Siborongborong, mendukung agar pansus segera dibubarkan, kalau memang benar-benar memperlambat propinsi tapanuli, dan seluruh pomparan Borsak Mangatasi Bonapasogit umumnya yang berada di Siborongborong.