Tuntutan Massa Pendukung Propinsi Tapanuli “Gol”

Medan (SIB)

Sekitar sepuluh ribu massa “menggeruduk” gedung DPRDSU di Medan Selasa (24/4) kemaren,dan hasilnya tuntutan massa pendukung Propinsi Tapanuli itu “gol”.

Massa yang mendemo DPRDSU itu datang bergelombang, sebab banyak juga rombongan yang datang dari luar kota Medan, seperti dari Tapteng, Sibolga, Taput, Tobasa, Humbahas, P Siantar, Deli Serdang, Langkat, Belawan dll.

Mereka terdiri dari mahasiswa, pemuda, tokoh-tokoh adat, marga-marga, ibu-ibu dll. Di antara pengunjuk rasa kelihatan banyak yang berpakaian Muslim (jilbab) dan berpakaian adat, bahkan ada yang membawa tongkat Tunggal Panaluan.

Demo sekali ini sungguh luar biasa. Belum pernah DPRDSU didemo oleh sedemikian banyak massa.

KETUA DPRDSU TANDATANGANI SURAT REKOMENDASI
Tuntutan pendukung Propinsi Tapanuli ‘gol’ setelah aksi unjukrasa 10.000 massa, Selasa (24/4) di DPRD Sumut. Ketua DPRD Sumut H Wahab Dalimunthe SH akhirnya menandatangani surat rekomendasi pembentukan Propinsi Tapanuli untuk diteruskan ke Presiden, Mendagri dan DPR-RI di Jakarta.

Penandatanganan rekomendasi tersebut dilakukan Ketua DPRD Sumut H Abdul Wahab Dalimunthe SH melalui suratnya bernomor 2266/18/Sekr perihal rekomendasi pembentukan Propinsi Tapanuli ditujukan ke Presiden, Ketua DPR-RI, Ketua Komisi II DPR-RI, Ketua DPD-RI, Mendagri dan Gubsu sesuai hasil kesepakatan rapat pimpinan dewan dengan pimpinan fraksi DPRD Sumut (FP Golkar, F-PDIP, F-PPP, FP Demokrat, F-PAN, F-PDS, F-PBR dan F-PKS).

Dalam surat rekomendasi pembentukan Propinsi Tapanuli tertulis, dengan adanya aspirasi masyarakat daerah dan pemerintah kabupaten/kota di Sumatera Utara untuk pembentukan Propinsi Tapanuli, DPRD Provinsi Sumatera Utara selanjutnya meneruskannya ke Mendagri. Hal-hal lain yang berhubungan diserahkan kepada pemerintah pusat.

Setelah surat persetujuan itu ditandatangani Abdul Wahab Dalimunthe, anggota Pansus pembentukan Propinsi Tapanuli Drs Burhanuddin Rajagukguk menyampaikannya kepada para pengunjuk rasa di halaman gedung dewan, dan spontan mereka bersorak-sorai dan berjoget ria.

Sebelumnya, dalam aksi massa menuntut rekomendasi persetujuan pembentukan Propinsi Tapanuli itu, massa sempat menduduki bahkan mengepung ruang Ketua DPRD Sumut yang di dalamnya terdapat H Abdul Wahab Dalimunthe, SH, Wakil Ketua Dewan Japorman Saragih, H Ali Jabbar Napitupulu, H Hasbullah Hadi, SH SPn, Ketua F-PDS Drs Toga Sianturi, Ketua dan anggota F-PKS Sigit Pramono Asri SE, H Arifin Nainggolan, SH MSi, Ir Kamaluddin Harahap, MSc (F-PAN), Ir Tosim Gurning (F-PBR), H Nurdin Ahmad dan Zaman Gomo Mendrofa (FP Golkar), Zakaria Bangun, SH, MH, Isrok Ansyari Siregar (F-PDIP), H Rahmad P Hasibuan (Ketua FP Demokrat), Ali Jabbar Napitupulu (F-PPP).

Melihat situasi itu, aparat keamanan melakukan pendekatan kepada tim panitia Pembentukan Propinsi Tapanuli beserta tim kordinator aksi dari mahasiswa, sehingga diutuslah tim lobby dari panitia di antaranya Drs Tahan Manahan Panggabean, MM, Hitler Siahaan, SH, Prof Datumira Simanjuntak, SH, Ir Raya Timbul Manurung, MSc, NP Manurung, Sanggam SH Bakkara melakukan negosiasi dengan pimpinan dewan dan pimpinan fraksi.

Dalam ‘negosiasi’ di ruang ketua dewan yang berlangsung hampir 2 jam itu belum membuahkan kata sepakat, sebab F-PBR dan F-PKS tampaknya tetap bertahan agar pimpinan tidak mengeluarkan rekomendasi pembentukan Propinsi Tapanuli hanya gara-gara tekanan massa, sehingga Tahan Panggabean dan tim panitia lainnya sempat berang dan menyatakan tidak bisa menjamin amukan massa, jika tidak dikeluarkan rekomendasi.

Setelah melontarkan pernyataan itu, hanphone Tahan Panggabean berdering. Ternyata salah seorang pimpinan aksi menginformasikan dari lapangan, bahwa massa mau menggebrak ruang ketua dewan tempat berlangsungnya pertemuan, jika para wakil rakyat tetap ngotot tidak bersedia menandatangani rekomendasi. Dalam hitungan detik massa mulai mengamuk, menggoyang-goyang sekaligus meruntuhkan pagar pembatas gedung dewan.
Dengan mengumandangkan lagu ‘Maju Tak Gentar’ massa bagaikan air bah tumpah-ruah mengepung ruang Ketua Dewan. Bahkan ada yang menggedor-gedor ruang kaca, pintu, sehingga suasana menjadi riuh dan tanpa dikomando pimpinan dewan, pimpinan fraksi, Pansus dan tim pemrakarsa pembentukan Propinsi Tapanuli sepakat membuat konsep rekomendasi pembentukan Propinsi Tapanuli untuk dibacakan di hadapan massa untuk meredam amarah rakyat.

Dengan pengawalan ekstra ketat dari aparat Kepolisian Wahab Dalimunthe, didampingi Wakil Ketua Japorman Saragih, Ali Jabbar Napitupulu, Elbiner Silitonga beserta pimpinan dan anggota Pansus (Panitia Khusus) pembentukan Propinsi Tapanuli Drs H Banuaran Ritonga, Drs Budiman Nadapdap, Drs Burhanuddin Rajagukguk, dan seluruh pimpinan fraksi dan tim panitia pemrakarsa Hitler Siahaan, Datumira Simanjuntak, Tahan Panggabean, Sanggam Bakkara menemui pengunjuk rasa untuk membacakan surat rekomendasi pembentukan Propinsi Tapanuli.
Dalam perjalanan menuju ‘podium’ yang telah disediakan massa di depan tangga utama gedung dewan, situasi semakin memanas. Ada yang berteriak-teriak mencari-cari Ketua dan anggota Pansus Drs H Banuaran Ritonga maupun Syukran Tanjung dan H Raden Safi’i, bahkan ada juga yang mau menyerbu Wahab Dalimunthe. Tapi Sanggam, Burhanuddin maupun Tahan Panggabean tetap berusaha menenangkan massa.

Di hadapan massa, Wahab Dalimunthe terlihat agak gemetar dan pucat, namun ia tetap meminta kepada masyarakat Tapanuli untuk menjaga ketertiban, sebab pembentukan Propinsi Tapanuli ini harus melalui mekanisme yang ada, yakni tata tertib dewan yang saat ini sudah dikerjakan Pansus dengan melakukan pengkajian-pengkajian, bahkan telah berkunjung ke Propinsi Babel (Bangka Belitung) dan telah menemui Mendagri dan DPR-RI.
“Namun demikian, dari mufakat pimpinan dewan dan pimpinan fraksi disepakati akan dikeluarkan surat rekomendasi pembentukan Propinsi Tapanuli guna meneruskan aspirasi rakyat Tapanuli ke Mendagri. Walaupun surat itu belum ditandatangani akan segera dikirim dan diperkirakan besok (Rabu) ditandatangani. Saya bukan pembohong. Pokoknya, tenang-tenang ma ho disi,” ujar Wahab dari atas mimbar, karena dipaksa massa agar detik ini juga ditandatangani.

Massa untuk sementara dapat menerima apa yang disampaikan Wahab berkat adanya ‘garansi’ tim lobby dari panitia pemrakarsa pembentukan Propinsi Tapanuli yang akhirnya membiarkan Wahab memasuki ruangannya. Tapi, sesampai di ruangannya, sejumlah massa dan panitia pemrakarsa kembali mengejar Wahab dan mendesak agar rekomendasi tersebut harus ditandatangani “hari ini juga”.

Bahkan salah seorang pimpinan aksi Ottonier Simanjuntak kembali mengultimatum agar surat rekomendasi itu segera ditandatangani pimpinan dewan, sebab itu merupakan keinginan rakyat. Jika tidak, massa sudah siap mati dan mengancam bermalam di gedung dewan, sebab masyarakat Tapanuli tidak ingin lagi ‘diobok-obok’ dan diberi janji-janji yang tak kunjung ada realisasinya.

Suasana semakin menegangkan dan massa mulai merengsek masuk ke ruang ketua dewan, maka Ketua dan Wakil Ketua Tim Pemrakarsa Pembentukan Propinsi Tapanuli Ir GM Chandra Panggabean dan Jumongkas Hutagaol memasuki ruang ketua sekaligus menekankan agar pimpinan dewan hari itu juga harus menandatangani rekomendasi pembentukan Propinsi Tapanuli.

“Pimpinan dewan harus menandatangani rekomendasi pembentukan Propinsi Tapanuli, jika tidak rakyat akan marah dan sudah siap mati memperjuangkan rekomendasi tersebut. Apakah harus ada yang mati di antara kita di sini, baru pimpinan mengeluarkan rekomendasi,” ujar Chandra dan disambut massa dengan yel.yel..teken…teken….teken …!!!

Melihat situasi yang semakin menegangkan, apalagi massapun sudah mulai berdesak-desakan menerobos ruang ketua dewan, Wahab Dalimunthe akhirnya meminta massa bersabar dalam waktu setengah jam untuk menandatangani surat rekomendasi. Wahab akhirnya menepati janjinya dan menandatangani surat rekomendasi untuk selanjutnya dibacakan dan diperlihatkan oleh anggota Pansus Drs Burhanuddin Rajagukguk di hadapan massa, sehingga Ottonier Simanjuntak dan sejumlah massa berpakaian muslim memeluk Wahab sembari meneteskan air mata.

Duduki
Sebelumnya, sedikitnya ratusan mahasiswa Universitas Sisingamangaraja XII dan UNITA (Universitas Sisingamangaraja XII Tapanuli) dari Tapanuli Utara dan pemuda pendukung Propinsi Tapanuli menerobos masuk ke ruang rapat paripurna bersamaan sedang digelarnya rapat paripurna laporan pertanggung-jawaban pimpinan DPRD Sumut tentang progresreport.

Pembacaan progressreport oleh Wakil Ketua DPRD Sumut Japorman Saragih terhenti ketika massa sudah masuk dan berteriak-teriak menuntut Ketua DPRD Sumut Wahab Dalimunthe segera menandatangani surat rekomendasi persetujuan pembentukan Propinsi Tapanuli, serta minta dibubarkan Pansus pembentukan Propinsi Tapanuli.

Massa yang masuk ke ruang paripurna tidak hanya dari pintu masuk depan, tapi juga pintu masuk belakang membawa spanduk dan poster-poster di antaranya bertuliskan antara lain, pembentukan Propinsi Tapanuli sudah paku mati, bubarkan Pansus DPRD Sumut. Syukran Tanjung provokator, bahkan massa mahasiswa US XII dan UNITA sudah menduduki ruang paripurna.

Melihat aksi pendudukan dan pengambil-alihan ruang paripurna, pimpinan dewan dan pimpinan fraksi beserta pimpinan Pansus melakukan rapat di ruang tunggu paripurna membahas masalah aspirasi yang disampaikan massa. Bersamaan itu, salah seorang pimpinan massa Juhal Siahaan dan Ottonier Simanjuntak mengambil alih mikropon di podium dan digunakan menyampaikan aspirasi.

“Wahai lembaga legislatif, dengarkan jeritan anak cucu kami yang ingin keluar dari kemiskinan dan ketertinggalan. Aspirasi isak tangis ini disampaikan dengan harapan goresan tandatangan di selembar kertas putih tanda persetujuan pembentukan Propinsi Tapanuli. Kami minta Wahab Dalimunthe dan Ali Jabbar Napitupulu benar-benar membicarakan konteks persetujuan Propinsi Tapanuli. Kami sangat mengharapkan kehidupan kami untuk masa depan anak cucu kami dan untuk anak bangsa ini, bukan untuk mencabik-cabik atau keuntungan sesaat, tapi untuk kepentingan rakyat Tapanuli sekitarnya,” ungkap Simanjuntak.

“Kami berharap pimpinan dan anggota DPRD Sumut segera merealisasikan keinginan dan harapan anak cucu kami. Tidak terbersit sedikitpun pembentukan Propinsi Tapanuli untuk menggelindingkan SARA, seperti yang dilontarkan anggota dewan H Syukran Tanjung dan H Raden Safi’i, SH,” ujarnya.

Di tengah ramainya dan riuhnya tuntutan massa, tiba-tiba sepasukan aparat kepolisian memasuki ruang paripurna dan melakukan pagar betis mengamankan anggota dewan sekaligus menutup seluruh pintu masuk untuk menghalau massa menerobos ruang paripurna, sehingga sempat terjadi aksi dorong-dorongan dengan massa GMD (Gerakan Masyarakat Demokrat) Indonesia.

Sementara itu, salah seorang pimpinan aksi Raya Timbul Manurung melalui mikropon podium paripurna di hadapan beberapa anggota dewan yang masih duduk di kursinya masing-masing menginstruksikan mahasiswa untuk menjemput pimpinan dewan agar menandatangani surat rekomendasi persetujuan pembentukan Propinsi Tapanuli yang sudah dikonsep dan sebagian mahasiswa tetap bertahan menduduki ruang paripurna.

Namun puluhan mahasiswa tidak menemukan pimpinan dewan dan pimpinan fraksi, sehingga penjemputan dikosentrasikan ke ruang Ketua Dewan, karena rapat pimpinan dewan dan pimpinan fraksi sudah pindah dari ruang tunggu paripurna. Tapi massa dihadang aparat keamanan tidak dibenarkan masuk, sehingga mahasiswa terpaksa menunggu berjam-jam di depan pintu ruang kerja Ketua DPRD Sumut, dan akhirnya surat rekomendasi pembentukan Propinsi Tapanuli dikeluarkan.

Terbagi-bagi
Aksi massa pendukung Propinsi Tapanuli ini terbagi dalam berbagai kelompok, di satu sisi dikonsentrasikan menjaga pintu ruang Ketua Dewan, di sisi lain dikosentrasikan di ruang paripurna, selanjutnya dikosentrasikan di tangga dan halaman luar gedung dewan, seluruh pintu masuk dikunci sehingga tidak bisa orang keluar masuk. Hari itu seluruh ruang fraksi maupun komisi tertutup rapat.

TANDATANGAN GUBSU
Setelah surat rekomendasi ditandatangani Ketua DPRDSU, maka sebagian pengunjuk rasa berangkat ke Kantor Gubernur Sum. Utara, untuk meminta agar surat rekomendasi itu juga ditandatangani Gubsu. Ternyata Gubsu Drs Rudolf Pardede tidak berada di kantornya, maka dicari ke rumahnya. Di sana didapat informasi, Gubsu baru saja berangkat ke Bandara Polonia karena mau ke Jakarta.

Prof Datumira Simanjuntak bersama pendemo lainnya menyusul ke Polonia, dan bertemu dengan Gubsu. Semangat para pendemo itu luar biasa. Dari gedung DPRDSU ke Kantor Gubsu, kemudian ke rumah Gubsu, lalu ke Polonia, mereka berjalan kaki.

Gubsu berjanji akan menandatangani surat rekomendasi itu sekembali dari Jakarta. Tidak ada masalah.
Ketika hasil perjuangan pengunjuk rasa itu dilaporkan kepada DR GM Panggabean selaku Ketua Umum Dewan Penasehat Panitia Pembentukan Propinsi Tapanuli, dia berkata, “doa rakyat Tapanuli sudah didengar Tuhan”. Dia mengucapkan terimakasih kepada semua pengunjuk rasa, dan juga mengucapkan terimakasih kepada Ketua DPRDSU Bapak H Wahab Dalimunthe yang dengan bijaksana telah menandatangani surat rekomendasi itu.
Pak GM menyerukan supaya terus merapatkan barisan, sebab perjuangan belum selesai. (A13/R1/c)

Sumber: Harian SIB, 25 April 2006

This entry was posted on Wednesday, April 25th, 2007 at 8:24 PM and is filed under Berita Lain Lain. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed.