PT Devara Somasi Satker Sapras BRR Nias Karena Tunjuk PT Budi Graha Tanpa Proses Tender

Friday, December 22, 2006
By katitira

Gunungsitoli (SIB)
Kepala BRR-Pnk Sapras Kantor Pemerintahan Nias mencabut dan membatalkan penetapan penyediaan barang/jasa (SPPBJ) PT. Devara untuk pembangunan gedung kantor DPRD Kabupaten Nias tanpa alasan yang jelas dan menetapkan PT Budi Graha untuk melaksanakan pembangunan tanpa proses tender sesuai dengan pengumuman lelang No. 024/Pan. Um.02/F/BRR-PSPKPN/XII/2006 tanggal 5/12-2006.

Sebelumnya pada paket pekerjaan tersebut BRR telah menetapkan PT. Devara sebagai pemenang tender pada tanggal 19/8 tanpa ada sanggahan dari peserta lelang hingga dikeluarkannya SPPBJ 25/8 untuk mempersiapkan dokumen kontrak dan jaminan pelaksanaan sebesar 5% dari nilai kontrak.

Direktris PT Devara Irya Lucida Benu kepada wartawan, Minggu (17/12), di kantor perwakilannya Jalan Anggrek No. 43 Gunungsitoli menjelaskan telah membuat dan menyerahkan Bank Garansi sebagai jaminan pelaksanaan (Performance Bond) serta menyetor dana sebesar 5% dari nilai kontrak yang dimaksud.
Menurut Kepres 80/2003, BAB II, A, 1, bagian (n) tentang penandatanganan kontrak dilakukan paling lama 14 hari setelah diterbitkan SPPBJ dan penyedia barang/jasa menyerahkan jaminan pelaksanaan, namun hingga saat ini PT Devara belum diminta panitia untuk menandatangani kontrak tetapi yang terjadi malah sebaliknya pihak panitia membatalkan dan mencabut SPPBJ yang pernah dikeluarkan tanpa alasan yang jelas sehingga PT. Devara menderita kerugian materi dan moril.

Untuk memperjuangkan hak-hak PT Devara Karya Mulia sebagaimana diamanatkan dalam Keppres 80/2003, telah menghunjuk pengacaranya Law Firm Eva Nora & Associates untuk bertindak atas nama PT. Devara Karya Mulai berdasarkan surat kuasa khusus No. 136/SKK/E-ADV/XII/2006 tanggal 9 Desember 2006 dan telah mensomasikan HD sebagai Kasatker BRR-Pnk Sarana dan Prasarana Kantor Pemerintahan Nias.

Kuasa Hukum PT Devara Karya Mulia Eva Nora SH MH, Minggu (17/12) via telepon selulernya membenarkan telah mensomasi HD karena telah melakukan diskriminasi terhadap kliennya dengan mencabut dan membatalkan SPPBJ terhadap kliennya. Sementara SPPBJ mana yang dicabut dan dibatalkan serta nomor SPPBJ yang dimaksud tidak jelas.

Dijelaskan, pembatalan SPPBJ klien kami (Eva Nora, red), oleh HD adalah cacat hukum karena HD tidak ada kewenangan mencabut dan membatalkan SPPBJ tersebut karena telah mengacu pada Kepres 80/2003, BAB II, A I, (1) sebab setelah pengumuman lelang tanggal 19 Agustus 2006 tidak ada sanggahan dari peserta lelang.

Sementara Sekretaris Gabpeknas Kabupaten Nias Harlis Gea SH, kepada wartawan mengatakan bahwa tindakan yang dilakukan Satker BRR Sapras Kantor Pemerintahan Nias untuk mencabut SPPBJ yang sudah dikeluarkan adalah cacat hukum dan mengandung unsur KKN dengan mengangkangi Kepres 80/2003 dan hasil evaluasinya sendiri.

Kalaulah memang dilakukan evaluasi hasil pekerjaan panitia yang lama maka harus diputus dan diboboti dulu pekerjaan yang sudah dilakukan oleh penyedia barang/jasa serta jangan hanya paket tertentu yang dievaluasi dan untuk menghunjuk penyedia barang/jasa yang baru dilakukan proses tender secara keseluruhan (10) paket proyek, tidak seperti penghunjukan PT Budi Graha yang ditetapkan tanpa proses tender dan masa berlaku penawaran dan jaminan penawarannya sudah kadaluarsa.

Sejumlah LSM, kalangan masyarakat Nias tuntut Perwakilan BRR Nias bertindak cepat sebelum kasus ini meluas dan besok para LSM akan laksanakan demo di Gunungsitoli dalam rangka mengecam praktek KKN yang terus menerus terjadi di berbagai Satker BRR Nias.

Kuasa Hukum PT Devara telah menyampaikan somasi sesuai surat No. 138/SK/E-AD/XI/2006 tgl 9 Desember 2006 yang ditujukan kepada Hotben Doloksaribu,ST sebagai kepala kerja sementara BRR-Pnk Sarana dan prasarana kantor Pemerintahan Nias. (LZ/d)

*Sumber: http://www.hariansib.com, 22-12-2006

Leave a Reply

Comment spam protected by SpamBam

Kalender Berita

December 2006
M T W T F S S
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031