Nias dan Tapanuli, Bagian Tak Terpisahkan Baik dari Sejarah Maupun Wilayah

Thursday, September 14, 2006
By nias

Nias (SIB)

Warga atau rakyat daerah Kabupaten Nias mendukung sepenuhnya rencana dan perjuangan pembentukan Propinsi Tapanuli sebagai realisasi pemekaran daerah Propinsi Sumatera Utara, dan minta dilibatkan dalam proses dan gerakan perjuangan perwujudan propinsi baru itu karena Nias sejak awalnya memang bagian tak terpisahkan dari rangkaian wilayah pemerintahan Keresidenan Tapanuli dulunya.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Nias M Ingati Nazara Amd menyatakan salah satu wujud kepedulian dan dukungan pihaknya (DPRD Nias) terhadap upaya dan proses pembentukan propinsi Tapanuli adalah sikap mengundang langsung Panitia Pemrakarsa & Pembentukan Propinsi Tapanuli (P4T), agar segera datang ke Nias untuk melakukan dialog dan sosialisasi profil dan program atau visi dan misi pembentukan Propinsi Tapanuli baik dengan wakil-wakil rakyat, tokoh-tokoh masyarakat, maupun kalangan pemerintah daerah setempat.

“Pada prinsipnya kami di DPRD Nias mendukung gerakan pembentukan Propinsi Tapanuli ini. Itulah sebabnya saya langsung minta pihak Panitia Pemrakarsa (P4T) agar segera datang ke Nias untuk berdialog dengan masyarakat atau wakil-wakil rakyat di DPRD. Padahal, saya baru sekali itu berjumpa dengan panitia, khususnya Sekjen P4T Hasudungan Butar-butar”, ungkap Ingati Nazara di Gunung Sitoli, Selasa (12/9) kemarin.

Hal senada juga dicetuskan Bupati Nias Binahati B Baeha SH selaku moderator dialog dan memaparkan kata sambutan selamat datang kepada tim gabungan (P4T dan utusan Pemerintah Propinsi Sumut), bahwa penghimpunan dukungan dari warga atau daerah Nias terhadap pembentukan Propinsi Tapanuli semata-mata hanya didasarkan pada prinsip “Tak Kenal Maka Tak Sayang”. Sehingga, tindak sosialisasi untuk kesatuan pemahaman memang mutlak dilakukan kepada semua lapisan masyarakat agar tahu soal plus minusnya bergabung dalam Propinsi Tapanuli.

“Sekali lagi saya ungkapkan soal wacana dan rencana pembentukan Propinsi Tapanuli ini sudah dicetuskan sejak 1991-1992 dan saya dari Nias terlibat langsung di dalamnya sebagai Ketua III Komite Pemrakarsa (Komsa) yang ketika itu diketuai Mayjen Pol MB Hutagalung dari Jakarta. Terlibat juga di dalamnya Bomer Pasaribu, Adnan Buyung Nasution dll, dan kami langsung memaparkannya ke sejumlah tokoh-tokoh Batak seperti Jenderal M Panggabean, Faizal Tanjung, Cosmas Batubara, dll”, papar Binahati B Baeha ketika mengisahkan kembali salah satu kronologi wacana pembentukan propinsi Tapanuli ketika masih menjabat pejabat Otonomi Daerah di Depdagri, Jakarta.

Mereka (Ketua DPRD dan Bupati Nias) mengutarakan hal itu dalam acara dialog antara Tim Gabungan Pembentukan Propinsi Tapanuli di aula Pendopo Pemkab Nias di Gunung Sitoli. Tim Gabungan itu terdiri dari Panitia Pemrakarsa Pembentukan Propinsi Tapanuli (P4T) dan Pejabat Utusan Pemerintah Propinsi Sumut, yaitu Asisten I Tata Pemerintahan (Tapem) Pemda Sumut Drs Edward Simanjuntak dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Propinsi Sumut Drs RE Nainggolan. Para unsur P4T terdiri Ketua Umum Dr (HC) Manaor Silitonga, Sekjen Dr Ir Hasudungan Butar-butar MSc, dan dr (HC) Drs Toga Sianturi.

Hadir pada acara dialog itu antara lain Wakil Bupati Nias Temazaro Harefa, Sekda Kab Nias Drs PG Martin Zebua, Kepala Bappeda Nias Drs Baziduhu Zebua, Asisten I Drs Kemurnian Zebua, Asisten II Fashaluddin Daely, Ketua Tim Penggerak PKK Lenni B Baeha bersama Yohana Zebua dan sejumlah pejabat dari Pemkab Nias. Dari pihak wakil rakyat tampak hadir sejumlah anggota legislatif seperti Ketua DPRD Nias M Ingafi Nazara Amd, Ketua Komisi A Gatot Yaatoziduhu Laoli, Ketua Komisi C Ronald Zai, Ketua Fraksi Partai Golkar Drs Orudugo Halawa, Ketua Fraksi Rakyat Bersatu Alfonsius Telaumbanua, Asli Zalukhu dari Fraksi Bela Rakyat, Drs Evolut Zebua dari Fraksi PDIP, Armansyah Harefa dari Fraksi Rakyat Bersatu, Samiaro Zendrato dari Fraksi Demokrat, dan Aluizaro Telaumbanua dari PPD.

TIGA SOLUSI PENTING
Ada tiga kesepakatan bersama yang dijadikan sebagai solusi penting dari dialog antara wakil-wakil rakyat Nias dengan Tim Gabungan (P4T dan Pemprop SU) soal percepatan pembentukan propinsi Tapanuli itu. Ke-3 hal itu adalah: perlunya keterlibatan warga Nias sebagai wakil atau delegasi dalam struktur kepanitiaan (P4T), perlunya forum sosialisasi massal berupa seminar umum tentang Propinsi Tapanuli di Nias, dan perlunya ketegasan dari pihak berkompeten soal penetapan calon ibukota Propinsi Tapanuli nantinya. “Soal personil mewakili rakyat atau daerah Nias di kepanitaan, kami dengan senang hati siap mengakomidirnya dan memang kebersamaan seperti itulah yang kami inginkan dalam perjuangan ini. Bila perlu sekarang juga ajukan nama-namanya, apakah 3-4 atau 10 orang. Soal perlunya seminar, dirundingkan bersama, dan soal apakah nantinya ibukota itu di Tarutung, Sibolga, atau mungkin bahkan di Nias ini… bukan urusan atau wewenang panitia. Kami di panitia (P4T) ini hanya bertugas bagaimana agar Propinsi Tapanuli jadi terbentuk,” papar Manaor Silitonga, Ketua Umum P4T dengan optimis dan semangat.

Acara dialog itu memang berlangsung seru namun tampak konstruktif, khususnya setelah usai paparan soal profil, program, potensi, visi-misi, prospek, kondisi dan perkembangan terakhir, tantangan, dsb dalam perjuangan pembentukan Propinsi Tapanuli tersebut, oleh masing-masing personil dari P4T maupun pejabat Pemprop SU. Dialog seru itu diawali paparan, serius anggota DPRD Nias Ronald Zai, yang antara lain menyoroti kenapa sepertinya tak ada wakil dari Nias di kepanitiaan selama ini, sehingga selama ini kurang jelas apakah porsi Nias sebagai pihak, terlibat atau hanya penikmat dalam gerakan Propinsi Tapanuli.

Menanggapi hal ini, Ketua Umum P4T Manaor Silitonga dan Sekjen Hasudungan Butar-butar menegaskan bahwa sesungguhnya pihak panitia selama ini melibatkan atau mengakomodir sejumlah personil dari Nias dalam kepanitiaan. Hanya saja, para personil tersebut tak dapat aktif dalam setiap aktivitas karena alasan tertentu. Lalu, Bupati Nias Binahati B Baeha menegaskan pihaknya akan mengajukan sendiri nama-nama orang yang akan mewakili warga dan daerah Nias setelah berkonsultasi dengan para anggota dewan (DPRD) atau tokoh masyarakat dan pejabat setempat.

Gagasan perlunya seminar sebagai forum sosialisasi massal dan formal dilontarkan Ketua Fraksi Partai Golkar Orudugo Halawa. Pada seminar itu nantinya akan diundang seluruh tokoh dan warga Nias di Jakarta, Medan, dan daerah Nias atau kota Gunung Sitoli sendiri, plus wakil dan tokoh masyarakat dari seluruh (33) kecamatan se-Kabupaten Nias, serta dari Kabupaten Nias Selatan. Hal ini dinilai perlu agar terkikis kesan bahwa Nias selama ini telah ditinggalkan karena jarang diangkat atau disebut-sebut dalam berbagai forum bahasan, baik tentang hubungan antar daerah maupun tentang pembangunan daerah.

Soal ketegasan lokasi calon ibukota, diungkapkan senada oleh anggota DPRD Asli Zalukhu, Samiaro Zandrato, Gatot Yaatoziduhu Laoli, Armansyah Harefa, bahkan Bupati Nias sendiri. Intinya, para wakil rakyat Nias ini berharap agar ibukota Propinsi Tapanuli itu ditetapkan nantinya pada posisi titik tengah wilayah Propinsi, yaitu di Kota Sibolga. Alasannya antara lain adalah faktor masa tempuh dari Nias dan Toba, bahwa jarak dari Toba (Taput, Tobasa, Samosir, Humbang) ke Sibolga via darat dan dari Nias ke Sibolga via laut, relatif sama. Begitu juga masa tempuh dengan transportasi udara.

“Kalau sempat ibukotanya nanti di Tarutung atau Siborong-borong, wah, bisa-bisa kami dari Nias ini sudah ‘muntah-muntah’ sebelum sampai di ibukota untuk urusan pemerintahan dsb,” ungkap Samiaro Zendrato dengan nada bercanda, tapi disambut respon tepuk tangan riuh.

Menanggapi pernyataan pengurus P4T Toga Sianturi soal fakta ketimpangan pembangunan di kawasan Pantai Barat (yang akan dijadikan Propinsi Tapanuli—Red) dan Pantai Timur sehingga timbul kesenjangan selama ini, dengan pedas Samiaro menyebutkan hal itu tak terlepas dari kenyataan para pemimpin Sumut pada umumnya berasal dari Pantai Barat tetapi tak membangun daerahnya sendiri. Dia juga mencontohkan banyak sebenarnya orang-orang Batak yang hebat dan sukses di berbagai penjuru negeri, namun entah kenapa kurang peduli dengan pembangunan di daerah atau kampung halamannya sendiri. Hal serupa juga terjadi di Nias dengan banyaknya pengangguran intelektual di daerah tersebut.

Itulah sebabnya, menurut Wakil Bupati Nias Temazaro Harefa dan anggota DPRD Gatot Yaatoziduhu Laoli serta Alfonsius Telambanua, upaya peyakinan kepada masyarakat bahwa Propinsi Tapanuli kelak adalah solusi dan jawaban untuk menjamin kesinambungan pembangunan sosial ekonomi bagi daerah Nias, harus direalisir dengan sosialisasi marathon yang selama ini memang terasa kurang bagi masyarakat Nias sendiri.

“Kalau Nias tak bergabung dalam Propinsi Tapanuli, memang Nias akan mengalami kendala dalam hal rentang kendali karena Nias (yang tetap tinggal di Propinsi Sumut) nantinya harus melintasi Propinsi Tapanuli bila berurusan ke ibukotanya di Medan,” ujar Temazaro Harefa mengungkapkan perbandingan prospektif.

Tapi yang jelas, menurut mereka, ada kemajuan yang positif sebagai semangat baru dari sikap konstruktif yang dicetuskan acara dialog itu. Bahkan, bupati Nias Binahati Baeha dan Sekjen P4T Hasudungan Butar-Butar dengan senada pula mencetuskan situasi serunya dialog yang diwarnai debat dan sorotan serius soal aspirasi rakyat Nias terhadap pembentukan Propinsi Tapanuli itu, itu bukanlah indikasi sikap ‘mundur’ atau tak mendukung, melainkan semata-mata hanya ‘gugatan peran’ untuk terlibat sama-sama kerja dan berjuang karena merasa ikut memiliki (sence of belonging) eks Keresidenan Tapanuli itu. (A14/LZ/c)
Sumber: Harian SIB Online, 13 September 2006.

Leave a Reply

Comment spam protected by SpamBam

Kalender Berita

September 2006
M T W T F S S
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930