Sejumlah Kader PDI Perjuangan Nias Surati DPP Minta Coret Caleg Berstatus Terdakwa
Gunungsitoli – Sejumlah Kader PDI Perjuangan di Nias menyurati Ketua DPP PDI Perjuangan di Jakarta dan Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Nias agar konsisten mencoreng nama orang-orang yang diduga terlibat tindak pidana dan telah menjadi tersangka dari daftar calon anggota legislatif (caleg).
Permintaan itu, sesuai dengan pernyataan Sekjen DPP PDI Perjuangan Pramono Anung di berbagai media massa seusai Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) baru-baru ini, yang menyebutkan bahwa para kader PDI Perjuangan yang sudah berstatus tersangka tidak akan masuk dan diloloskan dalam daftar calon anggota legislatif.
Surat yang ditandatangai 9 orang mewakili sejumlah kecamatan di Nias itu dikirimkan, Sabtu (16/8) lalu dengan tembusan antara lain kepada, Ketua DPD PDIP Sumut, Ketua Panwaslu Propinsi Sumut, Ketua Panwaslu Nias dan Ketua DPC PDI Perjuangan Nias.
Dalam surat itu disebutkan, mereka merasa heran karena salah seorang Ketua PAC Nias berniail Y, yang kini berstatus terdakwa dalam kasus penipuan dan sedang proses persidangan di Pengadilan Negeri Gunungsitoli telah didaftarkan sebagai caleg di Nias dari PDI Perjuangan.
“Oleh karena itu melalui surat ini kami mengharapkan kepada DPP PDI Perjuangan agar membatalkan nama Y dalam daftar caleg dari PDI Perjuangan Nias dan memilih kader yang memang benar-benar bersih dan tidak cacat hukum,†harap mereka dalam surat yang ditandatangani Sanõtõna Harefa, kader dari Desa Madula Kecamatan Gunung sitoli, Faosokhi Bawamenewi dan Aluisokhi Lase (Bawõlato), Hela’aro Zebua (Gunungsitoli), Herdin Telaumbanua (Gunungsitoli Utara), Bualaziduhu Zega dan Ferius Zega (Tuhemberua) serta Otomosi Zendratõ (Lotu).
Selain itu, para kader PDI Perjuangan tersebut juga melaporkan kandidat caleg lainnya berinisial YL, yang pada pencalegan tahun 2004 lalu mundur karena keabsahan ijazahnya diragukan, namun pada pencalegan tahun ini yang bersangkutan didaftarkan lagi. Kepada DPP PDI Perjuangan juga dimintakan untuk mengusut kasus tersebut. (SIB, 15/09/2008)