Bupati Nias Nilai Tuduhan Kasus PSDH Konspirasi Politik
Gunungsitoli, (Analisa)
Bupati Nias Binahati B Baeha nyatakan, tuduhan kasus proyek Pengembangan Sumber Daya Hutan (PSDH) senilai Rp 2,3 milyar hanya sebuah konspirasi politik yang sengaja dikasuskan.
Karena tuduhan yang melibatkan dirinya itu, prematur yang sengaja mematikan karir nya sebagai Bupati Nias, ungkap Bupati Nias dalam konferensi pers yang dilaksanakan di lantai III Kantor Bupati Nias Desa Ononamolo Lot I Kecamatan Gunungsitoli Selatan, Senin, (30/6).
Menurut bupati, ia sangat terkejut ketika dijadikan sebagai tersangka dalam kasus itu. Saat ia dijadikan sebagai tersangka belum ada pemeriksaan kepada para pelaksana dalam proyek. Ketika itu atau tahun 2001 ia baru saja menjabat sebagai bupati, sedang proyek itu sudah ada pada tahun 2000 sebelum ia menjabat sebagai bupati, seperti tender dan penetapan kontraktor pelaksana sudah ditentukan bupati sebelumnya.
Bupati Nias menambahkan, proyek itu terkendala dalam pelaksanaannya hal itu disebabkan bupati yang menjabat pada saat itu diketuk DPRD atau dalam artian pada Oktober 2000 bupati tidak dapat bekerja lagi, hingga pekerjaan terbengkalai pada pada saat itu sudah ada rekanan.
Selain itu, akhir-akhir ini ia mendengar khabar ada yang menginginkan bagaimana caranya dalam waktu sehari saja Bupati Nias bisa masuk dalam penjara dan difoto.
Menurut Bupati Nias, ini merupakan satu konspirasi politik dan ia mengakui, bukti-bukti untuk hal itu telah ada di tangannya dan hal ini akan disampaikan dalam pengadilannya nanti. Jiika kasus ini sampai di pengadailan bukti-bukti ini dapat didengar seluruh lapisan masyarakat, hingga semua bisa mengerti dan tahu kondisi yang sebenaranya.
“Dari mana bupati bisa menyolong atau mengkorupsi dana proyek sebesar Rp 2,3 milyar, kecuali proyek itu belum dikerjakan,” katanya.
Bupati menambahkan, sebelumnya telah ada 165 saksi yang diperiksa, hingga enam tahun kasus berjalan dengan pergantian perjabat Kajatisu dan lima Kejari Gunungsitoli namun tidak bisa membuktikan ada kesalahan atau kerugian negara.
Hasil itu menunjukkan ada konspirasi politik belaka. (kap) (Analisa, 2 Juli 2008)