Sekretaris Komisi A DPRDSU: Pemerintah Perlu Pikirkan Anggaran Pemeliharaan Asset BRR di Nias
Komisi A DPRD Sumut mengharapkan, pemerintah pusat dan daerah untuk memikirkan penyediaan anggaran bagi perawatan dan pemeliharaan aset-aset yang telah dibangun BRR (Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi) Nias pasca musibah gempa bumi yang melanda Kepulauan Nias, Maret 2005.
“Penyediaan dan pengalokasian anggaran pemeliharaan dan perawatan itu sudah perlu mulai dipikirkan karena masa tugas BRR segera berakhir April tahun depan,” ujar Sekretaris Komisi A DPRD Sumut Drs Penyabar Nakhe kepada wartawan, Selasa (20/5) di Medan.
Anggota dewan dari daerah pemilihan Kabupaten Nias dan Kabupaten Nias Selatan itu mengatakan, pekerjaan rekonstruksi dan rehabilitasi yang biayanya mencapai triliunan rupiah itu, harus dipelihara dan dirawat agar bisa dimanfaatkan masyarakat setempat untuk jangka waktu panjang.
“Sebagai putera daerah saya sangat bersyukur atas kehadiran BRR dan negara-negara donor di Nias. Bagi kami mereka ibarat ’sinterklas’, yang membuat kehidupan kami kembali bergairah setelah dilanda bencana,” katanya. Karenanya ia mengaku sangat tidak ingin berbagai aset dan infrastruktur yang telah dibangun di daerah itu cepat rusak hanya karena tidak terpelihara dengan baik.
Sekretaris DPW PDS Sumut itu menyarankan agar Pemkab Nias dan Nias Selatan, anggota DPRD Sumut dan Pempropsu segera menghadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta pengalokasian anggaran perawatan dan pemeliharaan infrastruktur di Kepulauan Nias.
“Bila perlu kita datang menghadap Presiden bersama dengan BRR dan perwakilan NGO maupun perwakilan negara-negara donor. Harapan kita benar-benar ada anggaran khusus untuk pemeliharaan aset yang nanti akan ditinggalkan BRR,” katanya.
Menurut Nakhe, setidaknya anggaran pemeliharaan dan perawatan itu diperuntukkan sesuai keberadaan asetnya. “Jika aset nasional harus ada anggaran pemeliharaan dari APBD, jika aset provinsi dari APBD provinsi dan demikian juga dengan aset kabupaten,” ujarnya. (M10/o) (SIB, 21 Mei 2008)
