Pimpinan DPRD Nias Selatan Bertemu Pimpinan Komisi II DPR dan Dirjen Otda Depdagri
Jakarta (SIB)
Pimpinan DPRD Tingkat II Nias Selatan (Nisel), Ketua dan Wakil-Wakil Ketua Fraksi bersama Ketua Badan Kehormatan Dewan (BKD) Nisel, Senin (10/3) di gedung DPR RI Senayan, Jakarta bertemu dengan pimpinan dan anggota Komisi II DPR RI, terkait dengan pembentukan Propinsi Tapanuli. Selain Ketua Komisi II DPR RI AE Mangindaan dan Wakil Ketua Komisi II DPR RI H Fachrudin, juga hadir beberapa anggota Komisi II DPR RI antara lain Dahlia Johan Maki, H Anhar (PAN), Ibu Sofyah (FKB) dan lain-lain.
Sedangkan dari Nisel hadir antara lain, Marthalena Duha (Wakil Ketua DPRD Nisel), Satulo Tafone (Ketua Komisi III), Drs Fatolosa Hulu (Ketua Komisi I), Bambowo Laia, MA (Ketua Fraksi Kebangsaan), Fajolo Manao (Wakil Ketua Fraksi Pelopor) dan Ketua Badan Kehormatan Dewan (BKD) Faenamala E Sarumaha. Pada kesempatan itu, selain menanyakan perkembangan proses pembahasan pembentukan Propinsi Tapanuli yang “bolanya” kini berada di DPR RI, delegasi resmi DPRD Nisel tersebut juga mempertegas keputusan DPRD Nisel mendukung pembentukan Propinsi Tapanuli.
Wakil Ketua DPRD Nias Marthalena Duha menegaskan, bahwa sesuai hasil rapat paripurna,DPRD Nias telah menyetujui akan mendukung bahkan menyatakan akan bergabung dengan Propinsi Tapanuli yang akan dimekarkan sebagai daerah otonom baru dari Propinsi Sumut.
Karena itu, seandainya ada orang atau kelompok yang menemui pimpinan Komisi II DPR RI dan mengatas namakan lembaga Nisel, maka kehadirannya tidak resmi mewakili lembaga DPRD Nisel melainkan hanya sebagai pribadi.
Ketua BKD Nisel Faenamala E Sarumaha mengemukakan, dalam waktu dekat pihaknya akan bertanya bahkan mengklarifikasi oknum-oknum tertentu yang disebut-sebut datang ke Jakarta menemui Pimpinan Komisi II DPR RI dan Mendagri berkaitan dengan pembentukan Propinsi Tapanuli. Sebab, hingga saat ini, lembaga DPRD Nisel tidak pernah mengirimkan delegasi ke Jakarta, untuk merobah keputusan DPRD Nisel terkait dengan masalah pembentukan Propinsi Tapanuli.
“Sekali lagi kami tegaskan, sesuai dengan hasil rapat Paripurna DPRD, Kabupaten Nias Selatan telah dinyatakan akan bergabung dengan Propinsi Tapanuli”, tegas Faenamala E Sarumaha sambil menyebutkan bahwa hingga saat ini keputusan DPRD Nisel tersebut tidak berubah.
Menanggapi kehadiran sekaligus pernyataan DPRD Nisel tersebut, Ketua Komisi II DPR RI AE Mangindaan dan Wakil Ketua Komisi II DPR RI H Fachruddin sama-sama berpendapat bahwa sebagai wakil rakyat di lembaga DPR Pusat, baik sebagai anggota maupun sebagai pimpinan mereka selalu siap menerima masukan dari seluruh elemen masyarakat.
Tetapi, katanya, berkaitan dengan usulan pembentukan Propinsi Tapanuli, Komisi II DPR RI akan tetap berpedoman terhadap berkas dan atau keputusan institusi terkait sebelumnya yang kini sudah menjadi bahan pertimbangan untuk pembahasan.
“Semua masukan akan kami terima, tetapi apapun alasannya, Komisi II DPR RI tetap berpegang terhadap persetujuan institusi yang sudah disampaikan sebelumnya”, tegas Fachruddin.
Dia menyatakan, demi efisiensi waktu dan biaya, pembentukan Propinsi Tapanuli akan dibahas dalam satu Panitia Kerja (Panja) dengan pembentukan 15 Kabupaten/Kota. Sehubungan dengan itu, setelah tanggal 24 Maret mendatang. Komisi II DPR RI akan lebih dahulu mendengarkan pandangan dan pendapat pemerintah (Mendagri) dan pandangan dan pendapat Dewan Perwakilan Daerah (DPD).
Setelah mendengar pandangan dan pendapat kedua institusi itu, maka Komisi II DPR RI akan mengambil kesimpulan untuk kemudian disampaikan kepada Panitia Kerja (Panja). Hasil Panja ini dibawa ke rapat Paripurna DPR RI, dan apabila semua setuju maka RUU Pembentukan Propinsi Tapanuli akan disahkan menjadi Undang-Undang (UU).
Wakil Ketua Komisi II DPR RI dari Fraksi PDI-P ini meminta agar keputusan rapat paripurna DPRD Nisel yang mendukung dan akan bergabung dengan Propinsi Tapanuli hendaknya disosialisasikan secara luas kepada masyarakat, sehingga tidak ada lagi riak-riak di belakang hari. Sebab, sambungnya, apabila sudah menjadi keputusan DPRD, seluruh masyarakat harus menghormatinya.
Yang jelas, sambungnya, Komisi II DPR RI akan tetap berpegang teguh terhadap persyaratan dalam melakukan pemekaran, antara lain adanya Surat Keputusan (SK) Pemda dan DPRD tingkat Propinsi dan SK dari Pemkab/Pemkot dan DPRD Tingkat II Kabupaten/Kota. Seandainya ada perubahan, harus ada SK yang menganulir SK sebelumnya.
Dapat ditambahkan, delegasi DPRD Nisel ini, Selasa (11/3) juga bertemu dengan Mendagri di Jakarta.
TERKAIT PROTAP, DPRD NISEL TEMUI DIRJEN OTDA DEPDAGRI
Delegasi DPRD Kabupaten Nias Selatan, Selasa (11/3) menemui Dirjen Otda Depdagri DR. Sodjuangon Situmorang guna memperoleh informasi tentang proses pembahasan pembentukan Propinsi Tapanuli.
Wakil Ketua DPRD Nisel Marthalena Duha usai pertemuan mengaku pihaknya telah memperoleh informasi yang jelas dari Dirjen Otda. “Pemerintah akan memenuhi undangan DPR untuk memberikan pandangan atas usul inisiatif RUU Propinsi Tapanuli,” ujar Martha mengutip Dirjen Otda Sodjuangon Situmorang.
Sementara anggota delegasi lainnya yang terdiri dari Bambowo Laia, MA (Ketua Fraksi Kebangsaan), Satulo Tafone (Ketua Komisi III), Fatolosa Hulu (Ketua Komisi I), Fagolo Manao (Ketua Fraksi Pelopor) dan Faenamala Sarumaha (Ketua BKD) mengatakan, selain mencari informasi tentang tahapan proses pembentukan Protap, mereka juga menyampaikan tetap komit dengan keputusan DPRD Nias Selatan yang tetap akan bergabung dengan calon Propinsi Tapanuli. “Kita juga menegaskan kembali Keputusan DPRD Nisel yang tetap bergabung dengan Protap,” ujar Bambowo Laia, MA.
Ditambahkan oleh Marthalena Duha, jika ada yang berpendapat berbeda dari keputusan DPRD, itu adalah pendapat pribadi. “Sampai saat ini keputusan DPRD tetap mendukung dan bergabung dengan Propinsi Tapanuli,” ujar Marthalena Duha. (Jos/Jl/d) (SIB, 20/03/08)
Related Posts
Ferry: More survivors found
Australia Menjadi Sorotan Dunia Karena Berbagai Tindakan Berlebihan Menghadapi Pandemik
Gempa Sumatera, Pemerintah Tidak Belajar dari Pengalaman
Pemda Nias Selatan Akan Santuni Korban Longsor
BRR Serahkan 2 Pelabuhan dan 2 Bandara ke Menhub- Kejari Gunungsitoli Imbau Bupati Nisel Kooperatif Berikan Izin kepada Stafnya
March 21st, 2008 at 10:55 AM
Kita harap semua pihak memahami posisinya seperti ditegaskan oleh Bp. Mangindaan. Jangan hanya karena kepentingan kontemporer menjadi aneh-aneh seperti tidak memahami.
Hendaklah DPRD NISEL tidak hanya memikirkan keinginan DPRD NISEL sendiri, tetapi harus juga dalam diri DPRD-NISEL keinginan mengetahui perkembangan keinginan Rakyat NISEL. Ingat bahwa DPR dan DPRD tidak dibentuk untuk menghilangkan hak rakyat (kedaulatan rakyat). Berkat cara berpikir demikian itulah bisa bijak menghadapi kenyataan sesuai dengan seharusnya. Bisa meneliti, bagaimana kita sendiri atau orang lain sekarang ini berpikir menghadapi kenyataan seperti ini (Bp. Mangindaan mengingatkan jangan timbul riak-riak yang tidak perlu). Ini adalah suatu analisa atas proses pemikiran yang nyata.
October 5th, 2008 at 12:37 AM
Pulau Nias sangat tidak tepat untuk bergabung dengan Protap karena letak Geografi,bahasa dan budaya.Apalagi kab.Nias selatan rela berpisah dengan saudaranya yang sedaratan hanya untuk kepentingan seseorang atau sekelompok yang lebih didasari oleh sentimen terhadap Bupati Nias Baeha.Berbagai LSM dan Pimpinan Partai di Kab.Nisel menolak bergabung dengan Protap.
October 9th, 2008 at 7:10 PM
Tak dapat diragukan lagi bahwa setelah Pengesahan Protap oleh DPR RI maka kita usulkan agar jalur Pelayaran Sibolga Gunungsitoli dirubah ke Sibolga- Telukdalam untuk lebih memudahkan menambah pemasukan daerah, yang selama ini diraup Kabupaten Nias.
Kita berterimakasih akan terbentuknya Protap maka 7 orang putra Nias Selatan yang akan duduk di DPRD Protap, kemudian kita siapkan Putra Nias Selatan menjadi Calon Gubenur atau Wagubtap.
Pejabat Nias Selatan yang berpretasi akan duduk di eselon II di Pempropta setidaknya 4orang
Kalu kurang tenaga kita nantinya kita minta dari dari Kabupaten Nias, walupun mereka tolak tolak saya yakin akan mereka incar juga.
Kemudian kita akan usulkan Kota Telukdalam kelak untuk calon Ibu Kota Provinsi Nias.
Gunungsitoli tidak memenuhi syarat ibu kota provinsi karena potensi alam sangat lemah dan perluasan tidak memungkinkan.
Dulu masiih satu kabupaten Nias, orang-orang Nias Selatan di Nomorduakan, Syukurlah pejuang Nias Selatan Hadirat, Herman,Hukuasa,Alio Fau, Efendy, Pdt. S.Manao, Pdt FL Bidaya,F. F laia, dll menggebrak pisah dari Kabupaten dari Nias.
Tabologo dododa kho Niha silo setuju bergabung ba Protap dania ba gafuriata mengangguk-angguk.
Borota Nias Selatan : Fahuwusa laia, Daniel tidak setuju Pemekaran Nisel, ehh setela jadi ” menjadi Bupati. Simano goi Asaludin laia,Bowoasa, Fohayama, Aladin,Budieli laia dll setelaj jadi” JADI PEJABAT” boi tobali ita ono niha hanya tau mengeritik tapi tak tahu apa solusi. Dulu Moale mau dibangun, tetapi Samaga- Agus Damai kaliru, setelah batal tak ada solusi agar moale bisa berkembang. Hafaobou dodo mano khoda. Tebai gogoda ba faebua mbawa mano. nalo sanggup ami miduho mano mbawami
October 22nd, 2008 at 11:48 AM
SALAM SEJAHTERA BERSAMA
Pulau nias tujuannya mau berkembang terus, hanya saja kalau Kabupaten Nias selatan gabung dengan PROTAP, bagaimana dengan kabupaten Nias, apa kebersamaan itu masih bisa dijalin kalu seandainya sedarat terpisah, tapi alangkah baiknya kalau kita sebaga “ONO NIHA” bersama dan bersatu membangun Pulau Nias, apa kita tidak malu kalau seandainya Kabupaten Nias lebih sejahtera dari pada Kabupaten Nias Selatan, atau sebaliknya Kabupaten Nias Selata lebih sejahtera dari pada Kabupaten Nias, semuanya kembali atas nama “PULAU NIAS” tapi harapan masyarakat sama2 membangun dan saling kerjasama untuk pencapaian tujuan masyarakat “PULAU NIAS” BERSATULAH TETAP MAJU DAN BANGUN PULAU NIAS,…….
SALAM,
YA’AHOWU
October 22nd, 2008 at 9:46 PM
ini menandakan sebuah fenomena “Disintegrasi Nias”. apakah ini yang dicita-citakan para leluhur kita. tanya pada diri anda mw kemana Nias ini akan kita bawa…………..
kenapa elit suka merumuskan sendiri kesimpulan, tanpa mau lebih memahami, lebih mendengar dan akhirnya dapat memutuskan mana langkah terbaik yang harus diambil.
bukankah budaya “musyawarah mufakat” berupa “Gorahua” yang lekat dalam budaya Nias Selatan bisa menjadi acuan. mana diplomasi………. kenapa cuma ada keras kepala lalu pemaksakan kehendak…… yang akhirnya diaplikasikan menjadi kekerasan yang seringkali ditutupi oleh topeng demonstrasi. apa itu????? budaya Nias kah????
alangkah lebihbaik permasalahan bangsa ini khususnya Tano Niha yang kita cintai ini bisa diselesaikan dengan lebih arif dan bijaksana serta kepala dingin.