Berharap pada Pemerintah Pusat
Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) Nias berharap pada 2009 ada peningkatan anggaran di Kabupaten Nias dan Nias Selatan. Dana alokasi umum dan khusus (DAU/DAK) yang diterima kedua kabupaten itu tidak cukup untuk merawat infrastruktur yang dibangun setelah bencana.
“Rumus yang berlaku sekarang belum berpihak pada daerah-daerah tertinggal seperti Nias dan Nias Selatan,” kata Kepala Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Nias (dan Nias Selatan) William P. Sabandar di pendapa Kabupaten Nias, Gunung Sitoli, Selasa pekan lalu.
BRR meminta pemerintah pusat menaikkan DAU/DAK Nias dan Nias Selatan tahun 2009 sampai ke standar rata-rata secara nasional untuk daerah-daerah terbelakang. Saat ini, kata dia, penerimaan publik (public revenue) Nias Rp 490 ribu per individu, dan Nias Selatan Rp 200 ribu per individu. Padahal rata-rata nasional sekitar Rp 700 ribu per individu. Sedangkan di Aceh mencapai Rp 1,3 juta per individu.
Uang itu, kata William, habis untuk membayar gaji pegawai. Anggaran itu tidak cukup untuk memelihara infrastruktur serta pembangunan sektor pendidikan dan kesehatan. Penerimaan di Nias dan Nias Selatan selama rekonstruksi meningkat lima kali lipat dibanding penerimaan normal sebelum bencana. “Jadi, kalau semua bantuan (dari donor) dilepas, mereka tidak akan mampu, katanya.
Menurut Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Nias Baziduhu Zebua, hingga kini BRR belum menyerahkan data aset yang akan dialihkan ke pemerintah daerah. Padahal pemeliharaan aset itu sudah dimulai tahun depan. Pemerintah daerah membutuhkan data itu untuk penganggaran tahun 2008.
“Pemda meminta data aset BRR yang akan diserahkan ke Nias untuk dianggarkan perawatannya. Tapi sampai bulan ini belum ada,” ujarnya.
William mengatakan pembangunan infrastruktur ekonomi meliputi pembangunan jalan, jembatan, pelabuhan, dan bandara. Pelabuhan yang dibangun adalah Gunungsitoli, Teluk Dalam, Lahewa, Sirombu, dan Pulau Tello. Sedangkan bandara yang dibangun adalah Binaka, Pulau Tello, dan Teluk Dalam.
Pelabuhan Gunung Sitoli mengalami kerusakan akibat tsunami pada 2004. Tsunami berakibat fondasi dermaga goyah. Padahal selama ini arus distribusi komoditas masyarakat melalui laut. Rekonstruksi Pelabuhan Gunung Sitoli, Nias, akan dimulai akhir tahun ini. Rencananya, pembangunan akan selesai sekitar 18 bulan.
Pemulihan Nias dan Nias Selatan pascabencana juga mencakup pembangunan listrik dan telekomunikasi. Tempo sempat mengalami beberapa kali aliran listrik terputus dalam satu hari. Selain itu, sarana telekomunikasi seperti telepon masih sulit dijumpai di pedesaan. Bahkan Tempo kesulitan mencari warung Internet di Gunung Sitoli, yang merupakan ibu kota Kabupaten Nias.
Menurut dia, saat ini anggaran untuk perawatan aset pemerintah Nias dan Nias Selatan hanya dua persen dari total anggaran daerah itu. Dia meminta pemerintah mengubah formula DAU agar daerah-daerah terbelakang memiliki anggaran yang cukup untuk pemeliharaan aset. “Nias merupakan gambaran dari kondisi daerah-daerah tertinggal di Indonesia. Perlu keberpihakan pemerintah dalam penganggaran,” ujarnya.
Anggota Panitia Anggaran dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Chozin Chumaidy, mengatakan, jika kedua daerah itu minta agar anggaran naik, keduanya harus mengajukan usulnya ke pusat. “Daerah harus mengajukan usul ke pusat,” katanya. KURNIASIH BUDI
Sumber: Koran Tempo, 10 September 2007 – dikirim ke Redaksi oleh Emanuel Migo Communication & Public Information Manager – BRR NAD-Nias (Nias Representative Board)