Kejatisu Usul SP3 Kasus PSDA Nias
Gunungsitoli, WASPADA Online
Kasus dugaan korupsi dana Provinsi Sumber Daya Alam (PSDA) Kab. Nias senilai Rp2,3 miliar lebih yang melibatkan Bupati Nias tidak ditemukan bukti perbuatan melawan hukum, serta tidak menimbulkan kerugian keuangan negara.
Karenanya, Kejatisu yang menangani kasus ini telah mengajukan usul Surat Penghentian Penyidikan Perkara (SP3) kepada Kejaksaan Agung di Jakarta, sebut Kepala Kejaksaan Tinggi Sumut melalui Humas Kejatisu, AJ Ketaren kepada Waspada usai pelantikan Kejari Gunungsitoli di kantor bupati Nias, Selasa (10/9).
Kejatisu menyampaikan, sesuai hasil pemeriksaan mulai dari penyelidikan, penyidikan dan diperkuat hasil audit tim BPKP Medan mengenai kasus dugaan korupsi dana PSDA Nias yang melibatkan Bupati Nias tidak ditemukan bukti perbuatan melawan hukum, maupun yang mengakibatkan kerugian keuangan negara.
“Karena tidak memenuhi syarat dilanjutkan proses hukumnya, maka Kejatisu yang menangani kasus ini telah mengajukan usul kepada Kejagung agar dapat dikeluarkan SP3,” katanya, saat ini pihaknya menunggu realisasi pengajuan usul SP3 itu.
Ditanya mengapa kasus PSDA terkesan digantung penyelesaiannya, Ketaren mengatakan, pada awalnya proses penanganan kasus ini ditangani Kejari Gunungsitoli, kemudian diambil alih Kejatisu. “Tentunya untuk penyelidikan kasus PSDA dibutuhkan waktu yang cukup untuk memastikan apakah telah terjadi perbuatan melawan hukum atau tidak.”
Walau pada tingkat penyidikan di Kejatisu dan diperkuat hasil audit Tim BPKP Sumut tidak ditemukan kerugian negara, namun pihak penyidik kembali meminta second opinion dari tim audit BPKP. Ternyata hasilnya tetap negatif, atau tetap tidak ditemukan kerugian negara. Tentang status Bupati Nias yang ditetapkan sebagai tersangka, AJ Ketaren mengatakan, hal itu tidak perlu terlalu dipikirkan, karena pada proses salah satu perkara korupsi siapa saja bisa jadi tersangka. “Paling penting Bupati Nias tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi mengakibatkan kerugian keuangan negara. (a35)
(am)
Sumber: Waspada, 12 Juli 2007