DPRD Sumut Nilai, BRR Perlu Dievaluasi Atas Kegagalan Programnya
Gunungsitoli, (Analisa)
DPRD Sumatera Utara menilai, Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) Perwakilan Nias dirasa perlu dievaluasi atas kegagalan selama dua tahun menjalankan program di Pulau Nias. Lebih khusus pada program BRR di bidang pendidikan.
Hal itu dikatakan Ketua Komisi E DPRD Sumut, Timbas Tarigan kepada sejumlah wartawan sesusai mengikuti pertemuan Komisi E dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Nias di Lantai II Kantor Bupati Nias.
“Dari berbagai informasi dan data yang diporoleh dengan banyak pengaduan yang merupakan sebagai rasa kekecewaan masyarakat yang disampaikan kepada DPRD Sumut. Menurut penilaiaan, BRR perlu dilakukan evalusai kinerja secara administratif.
Ia menambahkan, dari berbagai permasalahan yang terjadi, pihaknya juga sangat kecewa dengan kinerja BRR di Kabupaten Nias khususnya di bidang pendidikan. Sementara anggaran itu ada.
Anggaran rata-rata dari tahun 2005, 2006 hingga saat ini hanya mampu diserap BRR sekitar 50 persen saja.
Ia melanjutkan, tentunya dalam hal itu BRR perlu melakukan evaluasi dengan cara yang proporsional. Dengan ada evaluasi dapat dilihat sejauhmana BRR mencapai target yang diprogramkan sebelumnya. Jika dalam evaluasi mengecewakan, tentunya konsukwensi logis dari kegagalan kinerja harus ada sanksi dan reward.
“Jika perlu dicopot, itu tergantung dari kebijakan BRR itu sendiri dan jika ada kebijakan seperti peringatan, ya itu sah-sah saja,†ujar Timbas.
Sebelumnya, Bupati Nias mengatakan, BRR dalam melakukan pembangunan kembali di Kabupaten Nias khususnya di bindang pendidikan pemerintah daerah menilai baru sekitar 40 persen yang dapat tersentuh.
Sementara dari pembangunan itu, sekitar 60 persen lagi pembangunan belum tersentuh, lebih khusus di daerah-daerah yang tidak dapat dilalui kendaraan.
Karena Nias sebelumnya memang sudah tertinggal dari dulunya dan banyak pekerjaan BRR tidak sesuai dengan ketentuan yang ada.
Selain itu, pihaknya juga beberapa kali melakukan kordinasi dengan pihak BRR agar pembuatan rencana aksi RR dilakukan bekerjasama dengan Kabupaten Nias, hingga prioritas pembangunan di Kabupaten Nias dapat ditentukan dengan baik.
Namun dalam hal itu, pihak Bapenas memberikan alasan bencana yang terjadi di Nias hanya bencana lokol bukan bencana nasional, hingga hal itu tidak dapat terwujud .
Menyangkut masalah asset BRR kedepan setelah melakukan program di Kabupaten Nias Bupati Nias, agar aset diserahkan pengelolaanya kepada pemerintah daerah, hingga tujuan dari pembangunan itu dapat dirasakan masyarakat Nias. (kap)