Sidang Paripurna DPD-RI Setujui Pembentukan Propinsi Tapanuli

Saturday, December 8, 2007
By katitira

Jakarta (SIB)
Sidang Paripurna ke-7 Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD-RI), Kamis (6/12) secara bulat menyetujui pembentukan Propinsi Tapanuli. Di samping itu, DPD juga menyetujui usul pemekaran 7 kabupaten.

Sidang yang dipimpin oleh ketua DPD Ginanjar Kartasasmita diawali pembacaan laporan perkembangan pelaksanaan tugas Panitia Ad-Hock (PAH) I yang dibacakan Ir Marhany VP Pua. Dalam laporan itu diputuskan satu propinsi yakni Tapanuli dan tujuh kabupaten disepakati dibawa ke sidang paripurna untuk diputuskan.

Ketujuh kabupaten yang disetujui untuk dimekarkan adalah Buru Selatan dan Maluku Tenggara Barat di Propinsi Maluku, Panukal Abab Pematang Ilir dan Musi Rawas Utara di Propinsi Sumatera Selatan, Pringsewu dan Pesisir Barat di Propinsi Lampung, sera Banggai Laut di Sulawesi Tengah.

Sedangkan usul pemekaran Propinsi Sulawesi Timur yang akan dimekarkan dari Sulawesi Selatan dan Kabupaten Toraja Utara pembahasannya ditunda. Selain persyaratan yang kurang dan administratif yang kurang lengkap, juga disebabkan adanya penolakan dari warga dan kelompok masyarakat.

Terkait usul Pembentukan Propinsi Tapanuli, PAH 1 menyimpulkan calon Propinsi Tapanuli layak dibentuk menjadi daerah otonom baru sebagai pemekaran dari Propinsi Sumatera Utara dengan ibukota terletak di Siborong-borong, Kabupaten Tapanuli Utara sebagaimana kesepakatan dari 7 daerah se-calon Propinsi Tapanuli.

‘Sehubungan hal tersebut di atas, PAH I meminta persetujuan anggota melalui sidang paripurna ini atas pandangan dan pendapat atas usulan pembentukan Propinsi Tapanuli untuk selanjutnya disampaikan ke DPR,’ ujar Marhay VP Pua.

Dalam pandangan dan hasil pengamatan PAH 1 juga dilaporkan bahwa DPD meyakini melalui pemekaran Propinsi Sumatera Utara akan lebih terbuka peluang bagi peran aktif masyarakat dan penyesuaian terhadap pelaksanaan beban tugas dan volume kerja penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan.

Pembentukan Propinsi Tapanuli juga diyakini DPD RI akan mampu mendekatkan rentang kendali pemerintahan sehingga memudahkan penyelenggaraan pemerintahan yang berimplikasi pada percepatan dan pemerataan pembangunan. Dengan demikian pelayanan publik yang berkualitas pun akan tercipta.

Ginanjar: Selamat Atas Terbentuknya Propinsi Tapanuli
Usai pembacaan pandangan PAH 1, pimpinan sidang Ginanjar Kartasasmita meminta persetujuan seluruh anggota DPD atas usul Pembentukan Propinsi Tapanuli.

‘Selamat atas terbentuknya propinsi baru Propinsi Tapanuli,’ ujar Ginanjar sembari mengetukkan palu pertanda sahnya persetujuan.

Sementara itu, anggota DPD asal pemilihan Sumatera Utara Lundu Panjaitan SH, MA mengungkapkan kegembiraannya atas disetujuinya usul pembentukan Propinsi Tapanuli untuk selanjutnya disampaikan ke DPR.

‘Tentu saja saya senang atas keputusan ini. Namun perjuangan belum selesai, ini masih tahap awal. Kita masih perlu berjuang nanti di DPR,’ ujar Lundu saat SIB memintai tanggapannya. (Jos/d)

Sumber: Harian SIB, 8 Desember 2007

One Response to “Sidang Paripurna DPD-RI Setujui Pembentukan Propinsi Tapanuli”

  1. 1
    A.ajas Says:

    Sy sebagai warga banggai suda merasa bosan dgn iming2 pemekaran kami suda merasa lelah dngn janji pemprof sul-teng yg sarat akan korupsi

Leave a Reply

Comment spam protected by SpamBam

Kalender Berita

December 2007
M T W T F S S
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31