Gebrakan penting untuk mencapai sebuah perubahan positif dalam satu daerah memerlukan ide yang brilian dan revolusioner tanpa mengabaikan kebijakan lokal yang dianut oleh masyarakat setempat. Ide yang hendak diterapkan memerlukan perjuangan dan pengorbanan tanpa harus melindas tujuan yang hendak dicapai. Berikut ini adalah sebuah laporan dari Prof Dr Haryono Suyono yang bersumber dari berita sebuah situs internet :http://www.hupelita.com/baca.php?id=33521, tertanggal 22.07.2007. Semoga pembaca di Situs Ya’ahowu tertarik untuk menyimak. (Pengirim: Restu Jaya Duha)

[Swadaya Mandiri]

Kabupaten Jembrana, salah satu kabupaten di ujung pulau Bali, berbatasan dengan pulau Jawa di Jawa Timur, dan dipimpin oleh Bupati Prof. Dr. dr. (gigi) IG Winasa, dalam dua bulan terakhir ini membuat gebrakan baru. Gebrakan pertama yang membuat Kabupaten ini sangat terkenal adalah dukungannya terhadap anak-anak usia sekolah SD, SMP dan SMA yang di salah interpretasikan oleh banyak pihak sebagai sekolah gratis. Padahal yang terjadi adalah pemberian subsidi kepada sekolah-selolah SD, SMP dan SMA, termasuk sekolah swasta, yang kuat oleh pemerintah daerah sehingga rakyat tidak perlu harus memberikan bantuannya, atau membayar uang sekolah atau SPP.

Subsidi yang diberikan itu tidak melarang orang tua membantu sekolah, hanya sifat bantuannya menjadi bukan lagi keharusan, tetapi bantuan untuk meningkatkan mutu dan pelayanan sekolah. Gebrakan dalam bidang pendidikan itu tidak berdiri sendiri tetapi diikuti dengan efisiensi yang ketat untuk mengurangi biaya subsidi yang kemudian diarahkan untuk meningkatkan mutu sekolah yang diukur melalui indikator tingkat kelulusan ujian akhir nasional atau UAN.

Sekolah-sekolah yang dianggap tidak proporsional, dalam hubungan manajemen dan proporsi guru murid, karena keberhasilan program KB, misalnya, mempunyai siswa terlalu sedikit, atau gurunya tidak lagi cocok dengan jumlah siswa yang ada, maka sekolah-sekolah itu direalokasi. Sekolah yang kekurangan murid digabung dengan sekolah yang ada di dekatnya. Dengan demikian jumlah kepala sekolah bisa berkurang tetapi ratio guru dan siswa bisa bertambah baik. Biaya administrasi bisa ditambahkan menjadi biaya operasional berupa fasilitas dan insentif untuk guru dan tenaga pendukung dengan lebih baik.

Hasil gebrakan yang secara sepintas diuraikan diatas membawa perbaikan mutu sekolah yang diukur dengan kelulusan yang mendekati angka 100 persen. Anak-anak keluarga miskin, biarpun jauh di pinggiran pulau Bali, bisa bersaing dengan anak-anak dari ibukota propinsi itu, Denpasar. Kelulusan dan nilai yang mereka peroleh tidak mengecewakan. Lebih dari itu guru-guru di sekolah-sekolah di Jembrana merasa mendapat penghargaan berupa perlengkapan dan nilai insentif yang makin baik.

Gebrakan pada bidang pendidikan dibarengi gebrakan dalam bidang kesehatan dengan memberi dukungan terhadap pengobatan yang disubsidi sesuai kemampuan keluarga yang bersangkutan. Dukungannya diarahkan langsung kepada penduduk dan keluarganya, bukan kepada unit-unit pelayanan kesehatan yang ada. Karena itu setiap unit pelayanan harus memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya agar dicintai rakyat dan dipergunakan oleh rakyat di Jembrana. Unit pelayanan yang tidak bekerja dengan baik akan ditinggalkan rakyatnya.

Karena sukses kedua gebrakan itu, Bupati berkehendak melengkapi kemampuan rakyatnya dengan upaya pemberdayaan yang lebih paripurna dan selalu dianjurkan oleh Yayasan Damandiri di banyak kabupaten di Indonesia. Begitu gagasan ini didengar dan dipahami, Bupati Jembrana, Prof. Dr. IG. Winasa, memutuskan bahwa di setiap Banjar di Jembrana dikembangkan Pos Pemberdayaan Keluarga berbasis Banjar secara paripurna.

Banjar adalah suatu kesatuan terkecil dalam desa yang dipimpin oleh Ketua Banjar atau Klien Banjar. Klien Banjar merupakan pimpinan rakyat dan penyambung tangan pemerintah yang dikuatkan dengan budaya dan adat istiadat yang kuat di pedesaan. Setiap Banjar mempunyai anggota sekitar 200 sampai 300 keluarga. Banjar merupakan forum bersama seluruh anggotanya untuk membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan budaya, kegiatan sosial dan ekonomi masyarakatnya. Banjar juga menjadi forum untuk menggalang kegotong royongan diantara anggotanya.

Nilai luhur yang ada pada setiap banjar sangat cocok dengan upaya pemberdayaan keluarga yang sekaligus diarahkan untuk mensukseskan pencapaian target-target sasaran dalam Millennium Development Goals atau MDGs, utamanya untuk mensukseskan upaya peningkatan Index Mutu Manusia atau Human Development Index (HDI). Karena itu Bupati segera memutuskan bahwa Banjar akan dikembangkan tidak saja sebagai Pos Pemberdayaan Keluarga atau Posdaya, tetapi sekaligus dikembangkan sebagai Pos Pemberdayaan dan Pelayanan Keluarga. Pusat-pusat pelayanan yang ada di setiap Banjar akan dikembangkan, kalau perlu berlokasi di sekitar Banjar agar masyarakat, keluarga dan penduduk anggota suatu Banjar, dapat memperoleh kemudahan pelayanan untuk kehidupan yang sejahtera.

Untuk menggelar upaya pemberdayaan dan pelayanan di setiap Banjar, pada tanggal 14 Juli 2007, Bupati Jembrana meresmikan program itu untuk seluruh banjar, atau 244 Banjar yang ada di Jembrana. Untuk menangani program di seluruh banjar dikerahkan tidak kurang dari 41 Tim yang setiap timnya mempunyai 6 anggota. Setiap Tim bertanggung jawab mendampingi 6 Banjar. Tim terdiri dari dua para medis, yaitu seorang sanitarian, epidemiologis, seorang petugas lapangan KB (plkb) atau petugas pemberdayaan masyarakat (ppm), dan seorang petugas pendidikan luar sekolah (ppls).

Dengan enam orang petugas, setiap hari petugas dapat melakukan pendampingan secara bergilir pada enam banjar yang menjadi tanggung jawabnya. Berbagai sasaran dan target-target MDGs, utamanya dalam upaya pengentasan kemiskinan dengan peningkatan akses terhadap bidang kesehatan untuk menurunkan tingkat kematian ibu hamil, tingkat kematian anak, resiko terhadap penyakit menular seperti malaria, demam berdarah, flu burung dan penyakit menular lain dapat dicegah. Disamping itu dapat ditingkatkan partisipasi anak usia sekolah. Apabila dihadapi anak remaja yang tidak sekolah bisa diberikan dukungan untuk pelatihan ketrampilan sebagai bekal kehidupan yang mandiri. Dalam bidang wirausaha Pos Pemberdayaan dan Pelayanan bisa meningkatkan akses terhadap modal dan bahan baku, Dan akhirnya lingkungan hidup dapat lebih disegarkan untuk memberi dukungan terhadap pembangunan yang berkelanjutan.

Kegiatan itu dapat dilakukan dalam kunjungan harian atau mingguan. Apabila diperlukan, setiap Tim dapat menambah tenaga sesuai kebutuhan dan kematangan banjar yang menjadi binaannya. Dengan demikian prioritas MDGs dalam bidang kesehatan, pendidikan, wirausaha dan lingkungan akan dapat ditangani dengan baik. Semoga berhasil dan dapat ditiru oleh kabupaten lainnya. (Prof. Dr. Haryono Suyono, Pengamat Masalah Sosial Kemasyarakatan).

Facebook Comments