PNS di Sumut Dilarang Pakai Mobil Dinas Untuk Mudik Lebaran
Penggunaan mobil dinas untuk mudik | Atjehpost.com
“Semestinya, mobil dinas itu hanya digunakan untuk tugas kedinasan. Kalau acara keluarga ya jangan menggunakan mobil dinas,” ujar Wakil Gubernur Sumut Tengku Erry Nuradi di Medan, Kamis (18/8/2013).
Dia mengatakan, instruksi itu akan diikuti dengan penerbitan surat edaran.
Pakai Mobil Dinas = Korupsi
Di Jakarta, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga menegaskan larangan penggunaan kendaraan dinas untuk mudik Lebaran.
Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas bahkan menyebutkan, penggunaan kendaraan dinas di luar keperluan kedinasan tersebut sebagai penyalahgunaan wewenang (abuse of power), yang juga berarti sebagai bentuk korupsi.
“Itu abuse of power, abuse of amanah (penyalahgunaan amanah). Masyarakat bisa melaporkan (ke KPK),” ujar dia dalam jumpa pers di kantor KPK, Rabu (31/7/2013).
Dia juga menilai kebijakan beberapa Pemerintah Daerah (Pemda) yang mengizinkan penggunaan kendaraan dinas untuk berlebaran tidak bisa dibenarkan. Sebab, menurut tujuannya, penggunaan mobil dinas itu untuk melayani masyarakat dan bukan kepentingan pejabat.
“Lebih parah lagi kalau sudah pakai mobil dinas dan PNSnya meminta biaya bahan bakar dari kantor. Itu bentuk korupsi, berapa pun jumlahnya,” tegas dia.
KPK, kata dia, juga telah mengirimkan surat edaran kepada seluruh instansi pemerintahan agar tidak menerima pemberian berupa barang atau fasilitas, termasuk penggunaan mobil dinas untuk mudik.
Bukan hanya fasilitas untuk mudik, tetapi termasuk perjalanan keluar kota atau keluar negeri bila difasilitasi.
Sudah menjadi kebiasaan sebelumnya, tidak sedikit PNS menggunakan mobil dinas untuk mudik Lebaran. Pihak Pemda pun biasanya tidak menolak. Alasannya, efisiensi karena selama libur, kendaraan itu tidak difungsikan.
Selain itu, bila PNS menggunakannya untuk mudik, biaya perawatan dan BBM dibebankan kepada PNS yang menggunakannya. Juga bertanggungjawab untuk mengganti mobilnya bila terjadi kehilangan. (EN/*)
