Mendagri: Usulan Provinsi Baru di Sumut Belum Penuhi Syarat
JAKARTA, NIASONLINE – Gegap gempita rencana pemekaran provinsi Sumatera Utara menjadi empat provinsi, di antaranya Provinsi Kepulauan Nias sepertinya masih jauh dari harapan. Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengatakan bahwa rencana pembentukan sejumlah provinsi baru di daerah itu belum memenuhi syarat.
Gamawan Fauzi, seperti dikutip dari hariansumutpos.com, mengatakan, pihaknya akan mengkaji ulang semua usulan pemekaran, baik pemekaran provinsi, maupun kabupaten/kota. Bahkan, dia mengharapkan adanya moratorium rencana pemekaran, termasuk di Sumatera Utara.
“Kita minta moratorium dulu. Kalau dulu, pemekaran begitu longar. Dan sekarang harus ditata ulang. Pada 2011 saja, ada 205 rencana pemekaran daerah. Tahun ini sebanyak 181 daerah pemekaran. Secara keseluruhan yang sudah kita terima sebanyak 409 kabupaten/kota pemekaran. Saya sendiri tidak hapal,†ujar dia saat menyampaikan ceramah pada Rapat Koordinasi Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara Bersama Menteri Dalam Negeri RI di Hotel JW Marriott Medan, Jalan Putri Hijau Medan, Senin (13/3).
Untuk pemekaran provinsi Sumatera Utara, tiga usulan provinsi baru adalah Provinsi Sumatera Tenggara (Sumtra), Provinsi Tapanuli (Protap) dan Provinsi Kepulauan Nias.
Revisi UU 32/2004
Gamawan juga menegaskan, pembahasan provinsi baru, termasuk usulan tiga provinsi baru tersebut tidak akan dibahas hingga kelarnya revisi Undang-Undang 32 tentang pemerintahan daerah. saat ini, seiring dengan kebijakan moratorium pemekaran, pemerintah sedang menyusun grand designnya, dimana UU 32 yang direvisi itu nanti akan menjadi payung hukumnya.
“Nanti, persyaratan pemekaran harus tunduk pada granddesign baru tersebut,†tegas dia.
Dia menjelaskan, grand design baru tersebut dibuat karena banyaknya persoalan di daerah yang ingin mekar. Misalnya, ada kabupatan/kota yang jumlah penduduknya mencapai 4,8 juta orang.
Sebaliknya, juga ada kabupaten yang penduduknya hanya 6.000 orang. Kemudian, secara geografis juga banyak bermasalah. Misalnya, ada daerah yang isinya cuma 85 persen hutan lindung. Kalau seperti itu, kata dia, tidak mungkin bisa memakmurkan rakyatnya. Sementara tujuan pemekaran itu, salah satunya untuk kesejahteraan rakyat di wilayah itu.
Sebelumnya, seperti dikutip dari Tribunnews.com, Kepala Pusat Penerangan dan Hukum Kementerian Dalam Negeri Reydonnyzar Moenek juga mengatakan, sampai saat ini pihaknya belum menerima usulan pemekaran provinsi Sumut tersebut. Padahal, DPRD Sumatera Utara sendiri telah lama menyetujui usulan itu. (EN/*)
Kalau bisa kita bertanya, apa saja peryaratan yang di penuhi agar menjadi sebuah propinsi? Saya pikir, peryaratan yang sudah di siapkan oleh kita telah terpenuhi, tetapi jika masih dikatakan belum mencukupi syarat maka yang kita lakukan adalah mencari sisi kelemahan itu agar kita ubah lagi menjadi kekuatan..
Waduh … Saudaraku di Nias bersabarlah ..ntar kalau Nias secara utuh telah mempunyai sumberdaya ekonomi yang dapat diandalkan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat … barulah kita coba usulkan kembali Provinsi Nias … Saya juga berharap kepada Pemerintah untuk tidak pro kepada cita-cita masyarakat yang lucu-lucu dan imut … ha … ha…. ha ….
Perjuangan itu, tak bisa berhenti karena ada kendala atau persoalan.
Perjuangan itu, hingga titik akhir dari sebuah harapan yg diinginkan.
Perjuangan untuk Pembentukan Propinsi Kepulauan Nias,itu sangat bagus, karena salah satu tujuan pemekaran wilayah adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya di daerah yg dimekarkan, mengejar ketertinggalan banding dengan daerah yg lain.
Jadi dari hal ini Kepulauan Nias wajar kalau jadi sebuah Propinsi.
Dan bahkan kalau saya usulkan Kepulauan yg ada di Barat Indonesia itu, Pulau Sinabang, Pulau Nias dan Pulau Mentawai dijadikan menjadi SATU PROPINSI, katakanlah PROPINSI KEPULAUAN INDONESIA BARAT. Dan hal ini lebih mantap untuk bisa menggolkan Pemekaran jadi sebuah Propinsi.
Terkadang saya sedih melihat Provinsi Sumatera Utara, yang katanya kaya dengan sumber daya alam, sumber daya manusia, tetapi apa yang bisa dilihat dari istilah tersebut…?
Infrastruktur misalnya, coba kita liat di daerah kami (padangsidempuan sekitarnya), jauh dari harapan, istilahnya “marbatur- batur” berlobang- lobang jalan menuju sidempuan.
Mana perhatian PemProv???
kami juga pengen maju kok seperti kota Medan”
Mekarkan daerah kami Pak Mendagri……he he he
wassalam….
rencana pembentukan itu harusnya berdasarkan kelayakan spt infranstruktur,indusri,penambangan,luas wilayah,akses jln perusahaan swasta misalnya mall apartemen atau BUMN yg bisa mendukung kelayakanya.yaahowu
Saya dukung 100% propinsi Nias Mentawai
saya dkung provinsi sumatra tenggara