Pemerintah Isyaratkan Tolak Bahas Pembentukan Protap
Jakarta, WASPADA Online
Pemerintah mengisyaratkan menolak usul pembahasan Pembentukan Provinsi Tapanuli (Protap) dan empat daerah otonom baru kabupaten/kota, lainnya di Sumatera Utara.
Keempat daerah usulan pemekaran itu yang diisyaratkan ditolak yakni, pembentukan Kota Gunung Sitoli, Kabupaten Nias Barat, Kabupaten Nias Utara dan pembentukan Kota Berastagi. Sedangkan terhadap pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Utara dan Kabupaten Labuhanbatu Selatan, pemerintah berjanji akan merealisasikan untuk dibahas di Komisi II DPR RI.
Isyarat penolakan pemerintah dikemukakan Mendagri Mardiyanto dalam rapat kerja dengan Komisi II DPR dan PAH I DPD di Gedung DPR Jakarta, Senin (24/3). Rapat kerja yang dipimpin Ketua Komisi II EE Mangindaan dari F-PD, itu mengagendakan mendengar pandangan dan pendapat pemerintah dan DPD tentang usul inisiatif DPR tentang pemekaran 15 daerah.
Sekalipun Mendagri tidak secara eksplisit menyatakan menolak 15 usul inisitif DPR, namun dalam Raker itu Mendagri justru meminta Komisi II fokus membahas 12 RUU pemekaran yang sudah diusulkan sebelumnya, agar pembahasan RUU pemekaran tidak mengganggu proses persiapan Pemilu 2009. “Agar tidak mengganggu persiapan Pemilu, sebaiknya kita fokuskan pada 12 RUU usul inisiatif DPR terdahulu,” tegas Mendagri.
Dari ke-15 RUU tersebut, terdapat lima usul inisiatif pembentukan daerah otonom di Sumatera Utara (Sumut). Yakni Pembentukan Provinsi Tapanuli, Kabupaten Nias Utara dan Kabupaten Nias Barat, serta Kota Gunung Sitoli dan Kota Berastagi. Sementara dua usul inisiatif yang akan ditindaklanjuti di 12 RUU, adalah Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Utara dan Labuhanbatu Selatan.
Kendati menyatakan akan menindaklanjuti ke-12 RUU itu, pemerintah kata Mendagri, membutuhkan waktu untuk melakukan klarifikasi persyaratan administrasi, observasi lapangan, dan kajian teknis agar pemekaran benar-benar berorientasi untuk peningkatan kemakmuran masyarakat di daerah.
Sedangkan terhadap 15 usulan pemekaran, pemerintah meminta agar proses pemekaran dilakukan secara bertahap berdasarkan prioritas dan mengacu pada PP No. 78/2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penggabungan dan Penghapusan Daerah.
“Hasil kajian pemerintah terhadap 48 daerah pemekaran sebelumnya terkesan terlalu dipaksakan untuk kepentingan tertentu. Jadi belum ada jaminan bagi peningkatan kesejahteraan rakyat,” kata Mendagri.
Wakil Ketua Komisi II Sayuti Assyatiri dari F-PAN mendukung upaya Mendagri mendahulukan pembahasan Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu dan Labuhanbatu Selatan dari pada membahas Pembentukan Provinsi Tapanuli, Kabupaten Nias Utara dan Kabupaten Nias Barat, serta Kota Gunung Sitoli dan Kota Berastagi. “Saya kira bagus agar ada urutan yang jelas, sehingga tidak tumpang tindih,” katanya.
Dalam hal pemekaran, menurut Sayuti, posisi pemerintah lebih menentukan, karena pemerintah memiliki tugas mengevaluasi pemekaran yang sudah ada, apakah sesuai harapan yang dijanjikan. “Karena itu suara pemerintah soal pemekaran harus didengar karena pemerintah itu ada di tengah. Kalau DPR kan harus menerima semua aspirasi masyarakat,” kata Sayuti.
Sayuti meminta agar pemekaran daerah dilakukan kajian lebih cermat, bukan hanya terkait peningkatan kesejahteraan rakyat. Sebab, ada kecenderungan pemekaran menjadi alat pengelompokan etnis. “Gejala ini perlu dicegah karena bisa memunculkan separatisme lokal yang akhirnya mengancam NKRI. Bahkan Komisi II tidak akan membahas usulan pemekaran selama tidak mendapat dukungan dari provinsi induk, ” tegasnya.
Sementara Wakil Ketua PAH I DPD Haryanti Syafrin menyatakan ke-12 RUU itu secara administratif dan fisik sudah siap untuk dimekarkan. Data tersebut diperoleh DPD dari hasil kunjungan kerja ke daerah itu belum lama ini. (j07) (ags) (Waspada, 25 Maret 2008)
March 26th, 2008 at 4:04 AM
Pemekaran Kabupaten Nias menjadi beberapa kabupaten dan kota adalah perjuangan masyarakat Nias dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan dan mempercepat pembangunan yang dirasakan selama ini sangat lambat. Dan perjuangan tersebut dengan berbagai kendala yang dihadapai sudah sampai pada pembahasan secara politik di DPR dan pemerintah pusat.
Dengan adanya usul pemerintah pusat kepada DPR untuk menunda/menolak pemekaran tersebut tentu masyarakat Nias tidak perlu patah semangat tetapi terus berjuang dengan tulus. Dan seandainya keputusan nantinya tetap menolak atau menunda maka hendaknya semua mengambil hikmahnya dengan meanfaatkan waktu untuk membenahi segala seuatu sehingga pada saatnya nanti benar-benar dapat apa yang dicita-citakan oleh masyarkat Nias dapat terwujud dengan baik. Kata orang bijak “Segala sesuatu akan Indah pada waktunya”
Oleh karena itu hendaknya pemerintah kabupaten Nias Induk sekarang ini dan seluruh masyarkat Nias mulai sekarang memacu dan membenahi calo-calon kabupaten dan kota pemekaran. Hendaknya rencana pembangunan kabupaten Nias terutama pembangunan infrastrukturnya direncanakan dan dirancang seuai rencana pemekaran kabupaten nantinya sehingga dengan demikia, maka apabila tiba saatnya waktu pemekaran sudah siap dan penilaian dari pemerintah pusa dan DPR juga semakin baik. Marilah semua bekerja dan berdoa demi kemajuan dan kesejahteraan masyarkat Ono Niha (Nias).
June 19th, 2008 at 12:58 AM
Provinsi tapanuli adalah solusi untuk mempercepat pembangunan di kawasan barat sumatera utara.Hendaknya pemerintah pusat tidak menghalang-halangi pembangunan di tapanuli, sebab tapanuli kaya akan potensi alam. Hanya saja selama pembangunan daerah tapanuli ini jauh dari perhatian pusat. Jadi buat pemerintah jangan halangi tapanuli untuk berkembang.
September 28th, 2008 at 7:00 PM
Saya dukung semua pemekaran yang bertujuan meningkatkatkan kesejaterahan, terutama daerah Nias dan Tapanuli yang masih tertinggal….mari kita bersatu…Jahowu…Horas
September 29th, 2008 at 9:38 PM
Horas Lae Situmorang,
Seperti Lae, saya juga mendukung pemekaran kalau bertujuan meningkatkan kesejahtaeraan, terutama daeran Nias dan Tapanuli.
Tapi pikirku, Protap ini tidak mendatangkan kesejahteraan, malah sebaliknya. Kenapa begitu? Lae bacalah SIB beberapa hari yang lalu. Protap saja masih belum jadi, Panitia Protap sudah menodong Kabupaten Nias Selatan sebanyak dua puluh milyar lebih untuk dua tahun pertama ‘masa bakti’ Protap.
Bagaimana itu bisa terjadi Lae ? Ini artinya, Nias Selatan dimiskinkan dulu selama dua tahun pertama, sesudahnya baru disejahterakan. Bagaimana bisa kita yakin bahwa Nias Selatan bisa pulang modal nanti kalau gabung ke Protap?
Memang kalau aku membaca SIB, itu sih hibah katanya. Tapi aku tak yakin itu Lae … menurut aku itu akal-akalan Panitia Protap itu. Bayangkan Lae, sejak itu, aku lihat kasus-kasus korupsi di Nias Selatan tidak muncul lagi di Harian SIB.
Tapi ini hanya dugaanku Lae, barangkali Lae bisa menjelaskan duduk permasalahan yang sebenarnya.
Horas,
Simiki
September 30th, 2008 at 6:46 AM
Saudaraku Simiki, sedih rasanya melihat cara berpikir Pemda dan DPRD Kabupaten Nias Selatan. Masih ngos-ngosan karena tidak memiliki anggaran untuk membantu rakyat Nias Selatan yang masih bergumul tiap hari mendapatkan sesuap nasi, tapi mereka seenaknya menjanjikan membantu Siborong-Borong menjadi Ibu Kota Protap yang akan dibentuk. Aduhhhhhhh.
Semoga semangat juang, semangat perang melawan kebatilan, semangat melawan kemiskinan dan kebodohan, semangat melawan ketidak adilan dari Rakyat Nias Selatan dapat mengoreksi sikap-sikap seperti itu.
October 5th, 2008 at 12:55 AM
Betul Kata sdr.Simiki.Keputusan Bupati Nisel dan Ketua DPRD NIsel untuk bergabung dengan Protap dan nyumbang miliaran rupiah,masyarakat Nisel belum pernah tahu atau belum pernah diadakan sosialisasi.Sebagiab besar Elemen Masyarakat Nisel sudah mempersiapkan Surat pernyataan Sikap menolak bergabung dengan Protap apalagi nyumbang miliaran rupiah untuk diserahkan kepada Tim Teknis Depdagri (23/9)tapi sayang gagal bertemu karena prakarsa seseorang.Uang yang miliaran rupiah itu mendingan dikasi bangun jembatan saua,jembatan mejaya yang telah hancur dan beberapa hari hubungan T.Dalam dan G.sitoli terputus.
October 5th, 2008 at 9:48 PM
Hai yang mengaku diri pemimpin, jangalah menginjak hak rakyat.
Hai Rakyat, hakmulah menentukan nasib sendiri. Tangungjawabmulah masa depanmu.
Sedihhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh cara berpikir pemimpin yang hanya mementingkan kepentingannya.
Semoga semua sadarrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr.
Amandaya.
October 18th, 2011 at 7:27 PM
Artikelnya bgus-bsgus Mas..