Globalisasi, Nasionalisme, Khilafahisme

Saturday, September 1, 2007
By katitira

Oleh: Christianto Wibisono

Agenda 62 tahun Proklamasi disibukkan dengan tamu PM Jepang, Shinzo Abe, rekaman telepon Pollycarpus-Indra Setiawan, isu calon independen, Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) menyelenggarakan Konferensi Khilafah Internasional, serta polemik soal uang ganti rugi di kejaksaan. Azyumardi Azra dan Muhamad Ismail Yusanto terlibat dalam polemik di Kompas (18/8) dan (25/8) tentang wacana khilafah.

Yusanto selaku Juru Bicara HTI mengutip Will Durant dan Paul Kennedy untuk mengadu argumen. Suatu kemajuan dalam demokratisasi dan liberalisasi pemikiran umat Islam dalam debat rasional.

Dunia sedang berada pada kancah benturan antarperadaban dan konflik internal peradaban. Siapkah kelompok nasionalis sekuler Indonesia bila calon independen muncul dengan platform khilafah?

Hari Sabtu Perhimpunan Indonesia Tionghoa (INTI) menggelar Seminar: “Menghadapi Globalisasi: Organisasi Tionghoa Indonesia Mau ke Mana?” Moderator sidang pagi ialah Lisa Subowo, Pemimpin Redaksi Majalah Suara Baru. Saya bersama Dr Siauw Tiong Djien, Dr Mely G Tan, dan Sekjen INTI yang merangkap Ketua Matakin Budi S Tanuwibowo menjadi nara sumber. Selesai makan siang, Gus Dur datang memberi sambutan dan diberi kenang-kenangan patung Kwan Kong oleh Ketua INTI Rachman Hakim. Sidang siang hari menampilkan Frans Hendra Winarta, Faisal Basri, Sudhamek, Stanley Adiprasetyo, dan Benny Setiono Ketua INTI Jakarta dengan moderator Dr Sukardi Rinakit.

Secara internal masalah yang dibicarakan dalam seminar ialah kaitan kemesraan Jakarta-Beijing dengan isu loyalitas warga keturunan dan kecemasan akan terulangnya rasisme.

*

Yang perlu digarisbawahi ialah fakta empiris historis bahwa rasisme dan insiden rasial model Mei 1998 muncul secara berkala, walaupun faktor lingkungan eksternal politik luar negeri dan politik dalam negeri Indonesia berbeda secara ideologis dan sosiologis. Di tengah menggebunya poros Jakarta-Beijing malah bisa meletus insiden SARA di Bandung, 10 Mei 1963, yang mengakibatkan satu dari 21 anggota Panitia Persiapan Kemerdeka-an Indonesia, Drs Yap Tjwan Bing dari PNI meninggalkan Indonesia dan bermukim di California.

Pada tahun 1950-an Kabinet Sukiman dari Masyumi melakukan razia penangkapan orang Tionghoa atas tuduhan PKI. Hal itu mengakibatkan tokoh Partai Tionghoa Indonesia, Liem Koen Hian, hijrah ke luar negeri. Kalau orang ke luar negeri, apa mesti divonnis tidak patriot? Apalagi bila orang itu ke luar negeri untuk menyelamatkan diri dari ancaman pembunuhan politik?

Prof Dr Sumitro Djojohadikusumo harus mengembara di luar negeri selama 10 tahun antara 1957 – 1967. Jika tidak ia terancam mendekam dalam penjara rezim Orde Lama Bung Karno dan bisa mati mengenaskan seperti Sutan Syahrir, mantan Perdana Menteri pertama RI.

Lenin harus mengungsi ke Swiss, Ayatollah Khomeini harus mengumpet di Paris untuk menghindari agen rahasia Savak yang dikerahkan Shah Iran untuk membantainya. Trotsky harus keliling dunia menghindari KGB yang dikirim Stalin dan akhirnya bisa membunuh lawan politik itu di Meksiko. Seandainya bayi Jesus tidak dilarikan ke Mesir oleh orangtuanya tentu sudah terbantai oleh serdadu Herodes yang membunuhi setiap bayi di Israel. Mesir adalah negeri pemberi suaka yang unik. Ketika AS ketakutan terhadap Khomeini yang menyandera diplomat AS, dan tidak bersedia menerima Shah Iran, Cairo menjadi tempat suaka politik bekas tiran Iran itu. Tapi di dalam negeri Mesir sendiri Presiden Anwar Sadat malah dibunuh oleh ekstremis.

Jadi, nasionalisme dalam bentuk yang sangat ekstrem dan tidak memberi tempat bagi oposisi atau kekuatan alternatif senantiasa memang akan memakan korban, tokoh yang harus menyelamatkan diri dari ancaman pembunuhan politik. Tragedi Munir ialah contoh gamblang bagaimana politik masih bergelimang darah, peluru, racun dan kematian fisik di samping pembunuhan karakter atau fitnahan berbasis primordial rasis.

*

Nasionalisme yang terukur ialah yang tidak mengorbankan kemanusiaan yang adil dan beradab. Setiap individu manusia harus diperlakukan manusiawi, tidak ditindas atau dilanggar HAM-nya dengan alasan abstrak seperti ideologi, teokrasi sempit, tribalisme, dan naluri politik primordial primitif, yang hanya mengenal hidup atau mati bagi lawan politik.

Manusia harus belajar berbeda pendapat dan bersaing merebut kekuasaan melalui cara terhormat, beradab, damai tertib tidak melalui peluru, bayonet, culik, bunuh, dan aksi kekerasan berdarah yang memakan korban jiwa, seperti insiden rasial di pelbagai negara termasuk di Indonesia.

Ancaman terhadap nasionalisme Indonesia bukan hanya berasal dari liberalisme Barat atau otoriterisme Utara Beijing. Nasionalisme Indonesia juga menghadapi tarikan ideologi khilafahisme sebagai fenomena globalisasi.

Bagaimana Indonesia bisa memadukan aspirasi warga keturunan asing (Tionghoa, Arab, India, kosmopolitan) dalam melting pot nasionalisme Indonesia. Misi dan visinya tentu bagaimana Jakarta mengoptimalkan leverage terhadap Beijing, Ryadh, New Delhi, atau Washington, demi kepentingan Nasional Indonesia, tanpa setiap saat meragukan loyalitas warga keturunan “global” yang bersangkutan.

Jika Aburizal Bakrie dan Hashim Djojohadikusumo berinvestasi ke RRT atau Timur Tengah atau Asia Tengah, tidak ada orang berteriak meragukan patriotisme dan loyalitas. Tapi jika konglomerat keturunan Tionghoa berinvestasi ke RRT, dikaitkan dengan faktor leluhur dan politik etnisitas.

Di zaman globalisasi multijalur ini, India sedang menarik semua keturunan India, terutama dari AS yang diberi paspor dan kewarganegaraan India lagi. Kelompok Al-Qaeda dan Jamaah Islamiyah juga memiliki solidaritas lintas-negara, lintas batas bangsa, dan bergerak pada dimensi ideologi globalis yang relatif paling kuat dan paling solid dibanding kekuatan globalis lain seperti MNC dan atau NGO/ LSM global. Paspornya bisa Uni Eropa atau AS, tapi ideologi khilafahnya bisa menjadikan sese- orang atau kelompok menjadi militan agresif destruktif.

*

Nasionalisme harus menghadapi tarikan kekuatan globalisasi berupa liberalisasi pasar, khilafah internasional, dan pembangunan otoritarian Rusia dan RRT, serta kegagalan institusional Negara Berkembang seperti diingatkan Faisal Basri. Panelis Sudhamek mengutip proyeksi Goldman Sachs, Price Waterhouse dan The Economist bahwa RI akan masuk dalam tujuh besar ekonomi dunia pada 2050 setelah naik dari ranking 14 pada tahun 2025. Sementara Paket Economic Partnership Agreement (EPA) yang dibawa PM Shinzo Abe memuat deretan panjang peluang ekonomi bisnis karena Jepang ingin mengejar ketinggalan dari komitmen RRT di Indonesia.

Di Bali pada 3-7 September KPK bekerja sama dengan ADB dan OCED akan menggelar seminar tentang Assets Recovery dari praktik korupsi. Seluruh dunia sudah mulai risi dan ingin meningkatkan kerja sama membedah transaksi dan arus uang haram delik korupsi. Karena itu negara berkembang seperti Indonesia sangat berkepentingan untuk kerja sama internasional melacak dan mengembalikan dana hasil korupsi kembali ke negara yang dirugikan atau dijarah oleh praktik KKN.

Saat ini, lebih terpuji bila energi publik dikonsentrasikan untuk mengeliminasi praktik korupsi global. Terutama di Dunia Ketiga dan Timur Tengah yang indeks pembangunan manusianya rendah.

Penulis adalah Founder Chairman Global Nexus Institute
Sumber:http://www.suarapembaruan.com/News/2007/08/27/Editor/edit02.htm, tgl. 01.Sept. 2007

Leave a Reply

Comment spam protected by SpamBam

Kalender Berita

September 2007
M T W T F S S
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930