Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) melalui Komisi Keadilan Perdamaian dan Pastoral Migran dan Perantau (KKP PMP) secara khusus memberikan perhatian besar terhadap maraknya kasus perdagangan manusia. Pasalnya, masalah perdagangan manusia adalah bentuk perusakan wajah atau citra Allah, di mana martabat manusia telah direndahkan.Demikian dikatakan Ketua KKP-PMP KWI, Mgr PC Mandagi MSC dalam sambutan tertulis yang dibacakan oleh RP Serafin Dany Sanusi (Sekretaris KKP-PMP KWI) dalam seminar perdagangan manusia di KWI, Jakarta, belum lama ini.

“Saat ini diperlukan upaya bersama dari semua pihak yang berkendak baik untuk mengembalikan martabat manusia. Atas dasar keprihatinan tersebut, KKP-PMP KWI berinisiatif mengajak semua pihak untuk bisa melihat dengan jelas permasalahan dan bersama bergerak menghentikan praktik-praktik perdagangan manusia,” ujar Mgr Mandagi.

Hadir sebagai pembicara dalam seminar ini adalah Elizabeth Dunlap dari International Organization for Migration (IOM), Ketua Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) M Jumhur Hidayat, Hermawan, SIK dari Badan Reserse Kriminal Mabes Polri, Ninik Rahayu (Solidaritas Perempuan), dan Franky Sahilatua (Duta Migran). Dalam makalahnya, Elizabeth IOM menyebutkan bahwa selama periode Maret hingga Oktober 2007 terdapat 2.944 orang yang menjadi korban perdagangan manusia dan 80 persen di antaranya ialah perempuan dan anak-anak.

Mempertimbangkan kompleksitas masalah ini, IOM melihat diperlukan kerja-kerja bersama dan koordinasi dalam rangka memberikan program-program yang bermanfaat bagi korban. Menanggapi tentang tingginya angka perdagangan manusia di Indonesia, seniman Franky Sahilatua yang juga adalah Duta Migran, menyebutkan bahwa faktor utama yang menjadi penyebab adalah kemiskinan.

Pemerintah Gagal

Menurut Franky, pemerintah Indonesia gagal mengentaskan kemiskinan dengan memberdayakan ekonomi masyarakat. Pemerintah justru membuat kebijakan yang mendorong masyarakat yang hidup di kantong-kantong kemiskinan untuk bermigrasi mencari penghidupan yang lebih baik di negara lain.

Hanya saja pengawasan terhadap pelaksanaan penempatan tenaga migran ini sering kali tidak dilakukan dengan secara optimal. Akibatnya, ekspolitasi tenaga kerja Indonesia dan praktik perdagangan manusia marak terjadi.

Untuk mengatasi masalah perdagangan manusia, Ninik Rahayu (Solidaritas Perempuan) menyebutkan diperlukan tindakan pencegahan dengan cara sosialisasi secara menyeluruh kepada masyarakat. Selain itu penegakan hukum juga menjadi agenda yang tidak kalah pentingnya mengingat masih banyak substansi aturan perundang-undangan yang bisa dipermainkan oleh para pelaku perdagangan manusia.

Sementara itu, Jumhur Hidayat menegaskan, bahwa dalam rangka mencegah praktik perdagangan manusia, pemerintah sudah berupaya menghidupkan satu sistem bursa kerja luar negeri sampai tingkat kecamatan. Sekarang ini pemerintah juga terus membenahi pengelolaan pengawasan pengiriman TKI yang dilakukan oleh para penyedia jasa tenaga kerja.

Forum Bersama

Sedangkan, Hermawan menyebutkan, praktik perdagangan manusia adalah tindakan kriminal yang telah melibatkan sindikat lintas negara. Hal inilah yang menyebabkan penyidikan terhadap kasus perdagangan manusia sangat sulit untuk dilakukan. Oleh karenanya partisipasi dari semua pihak untuk ikut serta mengawasi dan melaporkan indikasi kejadian-kejadian seperti ini sangat diharapkan.

Secara khusus para pembicara memberikan penghargaan kepada KWI, yang telah memberikan perhatian serta karyanya kepada permasalahan-permasalahan sosial seperti praktik perdagangan manusia. Diharapkan dari inisiatif KWI ini, banyak lembaga agama serta lembaga kemasyarakatan lainnya mengambil bagian dalam permasalahan ini.

Harapan tersebut ditanggapi oleh RP Serafin Dany Sanusi, OSC yang mengungkapkan rencana KKP-PMP KWI membentuk forum bersama antar lembaga untuk bisa bergerak dalam keprihatinan tentang masalah perdagangan manusia di Indonesia.

Sementara itu, dalam sidang pleno Vienna Forum, Wina yang berlangsung belum lama ini terungkap, sebanyak 161 negara, termasuk Indonesia dilaporkan terkena dampak perdagangan manusia. Negara tersebut masing-masing sebagai sumber pengadaan korban dan negara yang digunakan untuk transit.

Di Indonesia sendiri menurut Sekretaris Jenderal Aliansi Selamatkan Indonesia (ASA), Inke Maris, dikhawatirkan dengan fakta 1.2 juta (dari 2.5 juta orang yang diperdagangkan), anak di bawah usia 18 tahun. Setiap tahunnya 43 persen dari kasus perdagangan manusia itu di antaranya korban eksploitasi seksual komersial, pornografi dan pelacuran.

Pengirim Terbesar

Dalam sidang pleno Vienna Forum, diketahui keuntungan tahunan yang diraup dari perdagangan manusia, menurut estimasi terbaru ILO, di dalam negeri maupun trans nasional, mencapai US$ 31.6 miliar (Rp 290 trilliun). Dengan kontribusi 49 persen dari negara industri atau US$ 15.5 miliar (Rp 142 triliun) dan US$ 9.7 miliar (Rp 89 trilliun) bagi pelaku perdagangan manusia dari Asia dan Pasifik.

Akar penyebab terjadinya perdagangan manusia, karena semakin meningkatnya permintaan didorong peningkatan pertumbuhan ekonomi di negara maju dan baru maju. Serta legalisasi pelacuran, penyediaan tenaga kerja murah dari negara miskin, rendahnya pendidikan dan kesadaran masyarakat mengenai hal ini. [AMT/E-5]

Sumber: www.suarapembaruan.com, Last modified: 4/3/08

Facebook Comments