Mutu Pendidikan Indonesia Terendah di Dunia
Bukan hanya itu, pemeringkatan berdasarkan skor yang mampu dicapai pelajar usia 15 tahun dalam kemampuan membaca, matematika dan sains sejak tahun 2000 selalu diperingkah terendah.
PISA merupakan studi internasional yang diselenggarakan Organisation for Economic Co-operation and Development.
“Selama mengikuti studi tersebut sejak 2000, Indonesia selalu berada pada salah satu peringkat rendah,” ungkap anggota Koalisi Pendidikan, Ade Irawan dalam siaran pers di Jakarta, Jum’at (6/12/2013).
tak hanya itu, dalam dua tes internasional yang diikuti Indonesia, yakni Trends in International Mathematics and Science Studies dan Progress in Internatioal Reading Literacy Studi untuk murid sekolah dasar, peringkat Indonesia juga terendah.
Meski begitu, Ade mengatakan, penilaian PISA itu juga harus dilihat secara kritis. Pasalnya, dia menduga ada agenda bersifat ideologis-liberalistis dibaliknya. Karena hanya mengukur tiga kemampuan dasar murid. Hal itu tidak memadai untuk dijadikan dasar bagi pengambil kebijakan pendidikan nasional.
Karena itu, dia mendorong Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengembangkan sistem assessment bersifat nasional dan mencerminkan keberagaman anak.
“Mutu pendidikan Indonesia yang rendah, sebagaimana tercermin dari hasil studi PISA, memperlihatkan ada sesuatu yang salah dalam sistem persekolahan dan kebijakan pendidikan Indonesia,†jelas dia.
adapun beberapa masalah berkontribusi pada rendahnya kualitas pendidikan tersebut dan perlu dievaluasi, di antaranya, ujian nasional dan berbagai tes lainnya, perubahan kurikulum dari waktu ke waktu, program sekolah unggulan (sekolah bertaraf internasional), kompetisi dalam berbagai Olimpiade, penambahan jam belajar, serta sertifikasi dan ujian kompetensi guru. Dia menilai, semua itu ternyata gagal meningkatkan mutu pendidikan.
Karena itu, kada Ade, pihaknya mendesak agar rezim pendidikan neoliberal seperti ditunjukkan oleh kebijakan pendidikan nasional beberapa dekade terakhir segera diakhiri.
“Kami mendesak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mempersiapkan agenda reformasi pendidikan,” ujar aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW) tersebut. (en)
Wlah-walah….wajar aja,,karena anggaran pendidikan di APBN tertera 20% , tapi kenyataannya ? ….yang dipergunakan untuk pendidikan tidak sampai 5% saja…apalagi memikirkan tentang kesejahteraan guru nya,jangan harap akan jadi kenyataan…!