Pelaksanaan Proyek PPK di Namohalu Esiwa Amburadul

FK/FT Kecamatan Terkesan Tutup Mata

Gunungsitoli, (Analisa)

Program Pengembangan Kecamatan (PPK) di Namohalu Esiwa yang diarahkan pada pembangunan jalan antar desa, dengan pagu dana sebesar Rp 3 miliar lebih untuk 9 Desa penerima manfaat, pelaksanaannya amburadul dan tidak sesuai dengan bestek karena pengawasan dari Fasilitator Kecamatan/Fasilitator Teknik (FK/FT) Kecamatan sangat kurang dan terkesan tutup mata.

Demikian ditegaskan tokoh pemuda Namohalu Esiwa  peduli pembangun YN Harefa, kepada Analisa, Kamis (25/1) di Gunungsitoli, atas kekecewaannya terhadap pelaksanaan proyek PPK yang amburadul dan tidak sesuai dengan bestek.

Dijelaskan Harefa, pengelola dana PPK untuk desa yaitu Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) yang terdiri atas ketua, sekretaris dan bendahara sebagai penanggun jawab.

Dana yang diterima oleh masing-masing desa berbeda-beda sesuai dengan musyawarah yang dilaksanakan di Kecamatan. Penerimaan dana tersebut disesuaikan dengan kemajuan kerja dan hasil musyawarah masyarakat dengan TPK desa.

Karena, dalam pelaksanaan proyek PPK ini kata Harefa sesuai dengan petunjuk yang disampaikan oleh FK berinisial YZ keputusan dan hasil musyawarah yang paling tinggi serta  hasil dari pelaksanaan program PPK tersebut disasarankan untuk kepentingan masyarakat banyak.

Namun, dalam realitanya pelaksanaan proyek PPK bukan untuk keuntungan masyarakat melainkan untuk memberikan keuntungan kepada TPK dan terkesan menganggap sebagai proyeknya TPK.

Harefa mencontohkan, salah satu pelaksanaan proyek PPK yang tidak sesuai dengan bestek dan amburadul adalah di Desa Sisarahili. Di desa itu, proyek PPK diarahkan untuk pembangunan jalan sepanjang 1440 meter, tembok penahan dan gorong-gorong dengan besarnya dana Rp350 juta lebih.

Dalam pelaksanaannya, TPK tidak mematuhi aturan yang sesuai dengan bestek dan berbuat semaunya, misalnya batu telford yang dipergunakan berukuran 20×30 cm untuk pinggir jalan dan tertanam sedalam 10 cm, batu untuk badan jalan berukuran 15×20 cm setelah itu disusul batu ukuran 5×7 dan sertu setinggi 5 cm sehingga badan jalan tinggi selurunya 25 cm.

Untuk mencari keuntungan yang lebih banyak pada pembangunan jalan, TPK desa mempergunakan batu yang tidak sesuai dengan ukuran batu seperti dimaksudkan dalam bestek, di mana batu yang digunakan ukurannya jauh dibawah batu 20×30 cm untuk pinggir dan 15×20 cm untuk badan jalan dan diperkirakan batu yang dipakai adalah batu berukuran 10×10 dan 8×10 sehingga volume dari dari fisik proyek tersebut sangat berkurang dan kelebihan dari dana untuk pengadaan bahan material itu dimanfaatkan untuk kepentingan TPK.

Sementara, dalam petunjuk dan aturan yang telah ditetapkan dalam pelaksanaan proyek PPK, masing-masing TPK desa menerima honor sebesar 3 persen dari nilai pagu dana ditambah dana operasional dengan tujuan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan bestek. Atas tindakan TPK itu, telah terjadi pencurian volume dan kelebihan dana tersebut telah dikorupsikan oleh TPK Desa.

Ditegaskannya, “Hal ini diduga telah terjadi koordinasi dan kekompakkan yang rapi antara TPK desa dengan FK/FT kecamatan untuk mencari keuntungan dan pelaksanaan proyek PPK tersebut, buktinya FK/FT kecamatan tidak pernah memberikan surat teguran tertulis kepada TPK desa dan menandatangani progres kemajuan pekerjaan untuk mencairkan uang.”

Selain itu juga mengatakan, yang  bertanggung jawab terhadap teknis pekerjaan di lapangan adalah FT kecamatan berinisial DG. Berdasarkan petunjuk DG tersebut itulah TPK desa melaksanakan pekerjaannya tanpa mengikuti bestek sebagai acuan pekerjaan yang ditandatangani oleh DG.

Diminta, kepada ketua Tim PPK Kabupaten Nias untuk segera turun ke lapangan meninjau pelaksanaan proyek PPK di Kecamatan Namohalu Esiwa karena dinilai amburadul pengerjaannya.

Selain Desa Sisarahili disinyalir juga semua desa penerima berjumlah 9 desa mengalami hal serupa. Mengharapkan juga, kiranya ketua tim PPK Kabupaten Nias meminta pertanggung jawaban FK/FT dan UPK Kecamatan terhadap pelaksanaan proyek PPK Kecamatan Namohalu sesuai hasil di lapangan.

Kepada DPRD Kab. Nias dan Bupati Nias dimohonkan supaya ditinjau langsung hasilnya ke lapangan pelaksanaan PPK di Kecamatan Namohalu Esiwa karena sangat mengecewakan masyarakat.

Harefa menyatakan bahwa dirinya siap memberikan penjelasan dan keterangan terhadap pelaksanaan PPK di Desa Sisarahili dan beberapa desa lainnya. (yh)

Sumber, Analisa Online 28 Januari 2007

This entry was posted on Monday, January 29th, 2007 at 9:53 AM and is filed under Berita Lain Lain. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed.