Nias Pasca BRR ? Murung, Terkulai, Lemas Tak Berdaya

Eliaki Gulö

Yaahowu Fefu.

Menanggapi rubrik yang dibuka Yaahowu tentang “Rekonstruksi dan Rehabilitasi Nias – Membayangkan Wajah Nias Pasca Program BRR” sungguh menarik perhatian, karena di sini kita diminta merenung tentang masa depan Nias yang dahulu dicitrakan sebagai pulau sangat indah seperti dalam syair lagu “Tanõ Niha”.
Memprediksi Nias ke depan, tentu kita lihat dulu kondisi Nias masa lalu, persisnya sebelum tsunami dan gempa. Selama Orde baru, hingga awal reformasi, perhatian terhadap pembangunan Nias masih sangat jauh, Pemprov Sumut sendiri tidak memberikan prioritas bagi pembangunan Nias meskipun disadari bahwa Nias sangat tertinggal, Konon ada seorang teman dari Medan berbicara sama saya, entah benar atau tidak katanya begini “Sumut tidak mungkin membangun Nias lebih baik dari daerah pariwisata lain di Sumut, bisa-bisa Pariwisata Nias mengalahkan kawasan wisata lainnya”. Ocehan ini saya tak tanggapi serius, tetapi sekedar guyonan yang mengisi perbincangan yang kadang mungkin ada benarnya, disaat kita membaca arah pembangunan Sumatera Utara.

Pemerintah pusat pun demikian, belum banyak berbuat terhadap Nias sebagai sebuah pulau indah seperti halnya lagu Tanõ Niha tadi. Mungkin saja, kalau Nias tidak terjadi bencana, Presiden SBY tidak pernah menginjakkan kaki di Nias. Kunjungan presiden SBY ke Nias pasca tsunami diikuti dengan beberapa kali kunjungan setelah itu merupakan kunjungan kedua presiden Indonesia setelah Bung Karno pada masa Orde Lama.

Tentu saja hikmah yang bisa diambil akibat bencara cukup besar. Ketika SBY pertama ke Nias dalam kunjungannya ke Sirombu – saya juga hadir dalam acara itu – beliau berkomentar kiran-kira begini “Saya baru tahu, ternyata Nias begitu tertinggal”. Mungkin akibat komentar Presiden seperti itu, cara pandang pemerintah terhadap pembangunan Nias pun mulai berubah, Pemerintah membentuk BRR. BRR ini sebenarnya agak lambat dibanding dukungan dan bantuan dunia internasional yang terus mengalir ke Nias. Sayangnya, meskipun bantuan waktu itu datang setiap hari, banyak korban tidak mendapat makanan dan pakaian bahkan tak sedikit percekokan dan konflik muncul di antara pengungsi dan satkorlak.

Berangkat dari kondisi itu, berbicara masa depan Nias pasca BRR, saya sebenarnya masih menaruh rasa optimis. Saya masih optimis BRR dibentuk atas niat baik memperbaiki kondisi Nias pasca bencana. Tetapi kalau saya diminta memberikan penilaian atas fakta di lapangan saat ini, sulit untuk menggambarkan wajah Nias beberapa tahun mendatang.

Ada banyak faktor yang membuat wajah Nias sulit kita prediksi.

Pertama, BRR Nias secara kelembagaan masih terus mencari jati diri, masih mencari sistem yang efektif dan efesien, belum menemukan strategi yang tepat mencegah dan mendeteksi dini penyelewengan, dan komunikasi dengan masyarakat masih tidak lancar. Kita bisa membaca konsep agresif dan pro-aktif yang kini dibuatnya dalam rangka mencegah korupsi misalnya, saya menangkap bahwa BRR terlalu lamban dalam mengantisipasi hal itu.

BRR yang sudah bekerja lebih dari satu tahun, seharusnya dari awal sudah mengantisipasi masalah ini. Bahkan bagi saya, Membuat “Perjanjian Integritas” untuk “mengedepankan etika moral” yang harus ditandatangani oleh seluruh pegawai dan pejabat BRR saya pikir lebih pada seremonial dan upaya pencarian simpati publik dan populeritas semata. Kenapa demikian, karena BRR itu tak perlu membuat kontrak lagi di antara mereka karena seharusnya ketika duduk di BRR, semuanya sudah satu tim dan sudah ada tupoksi yang baku misalnya siapa bertanggungjawab kepada siapa juga sudah jelas.

Tetapi saya bisa memaklumi, karena di Indonesia saat ini sangat marak kontrak seperti ini, ada kontrak antara Kapolri dengan Kapolda, ada Jaksa Agung dengan Kejati dan antar departemen bahkan antar pemerintah daerah. Padahal kita tahu, garis komandonya sudah jelas, tanpa kontrak pun hubungan itu sudah jelas. Kita bisa melihat penempatan 40 tim ahli dan 30 orang auditor nasional saya khawatir kemungkinannya dua, Pertama, tim ini sebagai tim “legalisasi” terhadap apa yang dibuat BRR. Kemungkian kedua, biaya tim baru ini membengkak seperti halnya konsultan asing yang digunakan Pemerintah pada masa krisis ekonomi, yang mana hasilnya juga tidak jelas, hingga mereka angkat kaki dari Indonesia.

Disamping itu, gerakan menolak pemberian dan membentuk unit pencegahan, pendidikan dan investigasi saya pikir sudah tak ada waktunya. Khusus internal BRR saya pikir bisa lebih baik kalau mereka lebih terbuka dalam setiap pekerjaan, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan dan pengawasan. Dalam mencegah suap misalnya, kenapa lelangnya tidak dilakukan terbuka atau diubah menjadi block grant? Agar masyarakat bisa ikut berperan serta dalam pelaksanaan dan pengawasan? Dalam pendataan korban misalnya, kenapa BRR hanya percaya pada Camat? Kenapa BRR tidak langsung mendatang di lapangan bersama-sama masyarakat?

Kedua, Sikap oknum aparat kita masih sering aji mumpung. Sumber gonjang ganjing data korban misalnya berasal dari adanya perbedaan data yang dilaporkan Kepala Desa dan Camat dengan korban yang sebenarnya di lapangan. Banyak yang memanfaatkan kesempatan memperoleh rumah baru meskipun kerusakan rumahnya tidak terlalu parah. Dampaknya jelas, korban yang tidak memiliki akses pada kekuasaan atau ke BRR tentu akan sulit mendapatkan haknya. Mereka akan selalu pada urutan belakang, sehingga dampak dari kerja BRR itu belum banyak mengubah nasib mereka.

Ketiga, BRR masih fokus pada pembangunan fisik, sementara pembangunan ekonomi bagi keluarga korban belum banyak tersentuh. Pemerintah Kabupaten Nias dan Nias Selatan seharusnya punya langkah-langkah memperbaiki kondisi ekonomi korban. Itu menjadi sangat penting karena korban tidak akan mungkin hidup terus dari bantuan. Sementara saat ini mereka tidak memiliki usaha apapun karena tempat usaha sudah tidak punya. Saya yakin setelah korban semua mendapatkan rumah dan BRR mengakhiri masa kerja di Nias, maka korban akan ditinggal tanpa memiliki masa depan yang pasti.

Keempat, Masyarakat masih ada sebagian kecil menjadikan kondisi Nias saat ini sebagai celah untuk mendapatkan popularitas, materi bahkan kepentingan lain. Mak tak heran kalau komentar, kritik yang disampaikan masih bersifat parsial dan terkadang lari dari substansi permasalahan.

Melihat kenyataan ini, maka kalau kondisi saat ini yang jadi acuan, maka bayangan Nias pasca BRR bisa dikatakan ibarat putri yang baru keluar dari salon, kulitnya sangat mulus dan wajahnya cantik rupawan, sayangnya sang putri lagi lapar dan sakit perut, sehingga selalu murung dan terkulai lemas tak berdaya.

Sekian dulu komentar dari saya.

Batam, November 2006

This entry was posted on Wednesday, November 22nd, 2006 at 3:05 PM and is filed under II - Rekonstruksi & Rehabilitasi Nias. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed.