Penerimaan CPNS di Kota Gunungsitoli Dinilai Curang dan Harus Diulang
Medan – Kalangan masyarakat dari berbagai elemen di Nias, khususnya Kota Gunung Sitoli, menilai proses penerimaan calon pegawaii negeri sipil (CPNS) di kota yang baru nekar dari Kabupaten Nias itu, sarat dengan praktek curang dan menipulatif, sehingga proses seleksi CPNS di kota itu harus diulang.
Wakil Ketua DPRD Nias Armansyah Harefa SE dan anggota Komisi A DPRD Nias Faonasokhi Daeli, menyatakan pihaknya telah menemukan beberapa sinyalemen yang telah merugikan masyarakat selaku peserta seleksi CPNS, yaitu terjadinya pembohongan publik oleh kalangan panitia penerimaan CPNS Kota Gunung Sitoli, terjadinya praktek manipulasi jumlah peserta yang diluluskan, dan adanya indikasi permainan atau kolusi antara pejabat teras tertentu berkaitan dengan masa pemilihan kepala daerah (Pilkada) pertama di kota itu dalam waktu dekat ini.
“Dari temuan atas tinjauan dan konfirmasi langsung kami ke Jakarta, ternyata ada indikasi kecurangan dalam proses rekrutmen CPNS di Kota Gunung Sitoli, Nias. Selain pembohongan publik, ini juga sudah merugikan banyak orang, Jadi, apapun ceritanya, proses penerimaan CPNS harus diulang,†ujar Armansyah Harefa kepada pers di Medan, Jumat (11/12) kemarin.
Dia memaparkan hal itu dalam temu pers di Medan, khusus seputar hasil penerimaan CPNS di Nias, khususnya di kota Gunung Sitoli, sekembalinya dari Jakarta. Bersama sejumlah rekannya dari kalangan anggota DPRD Nias, Harefa dan Daeli menyebutkan kunjungan konfirmasinya ke pihak Universitas Indonesia (UI) Jakarta, ternyata menghasilkan jawaban bahwa lembaga PTN itu membantah adanya kerjasama atau MoU dengan pihak Pemko Gunung Sitoli dalam kerjasama pemeriksaan hasil ujian CPNS pada 25 Nopember lalu. Dari hampir 3.000-an peserta CPNS di kota itu, disebutkan hanya 495 orang yang diumumkan lulus, dari yang seharusnya porsi lulus 500 orang.
Tindak konfirmasi dan investigasi mereka di Jakarta, diperoleh fakta bahwa lembaga PTN yang bekerjasama dengan Pemko Nias adalah PTN Politeknik Negeri Jakarta, bukannya UI. Atas kebohongan pihak panitia CPNS Gunung Sitoli itu, menurut Harefa, semakin memperkuat adanya adanya indikasi permainan dan manipulasi untuk tujuan tertentu dalam proses penerimaan CPNS tersebut. Terlebih lagi, ujar dia, oknum kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Gunung Sitoli (Theodore Hulu) tampak keberatan ketika ditanya masyarakat dan peserta CPNS ketika mempertanyakan naskah soal ujian yang tidak disegel pada saat ujian berlangsung.
Kejanggalan lain yang dinilai sebagai praktek kecurangan itu antara lain jumlah peserta CPNS yang diluluskan pada formasi tertentu ternyata melebihi angka atau jumlah ketentuan semula. Misalnya, formasi CPNS untuk jurusan teknik budidaya pertanian yang hanya dibutuhkan dua orang, ternyata diluluskan empat orang. Untuk tenaga sosial ekonomi pertanian (Sosek) yang dibutuhkan 2 orang, diluluskan 5 orang, tenaga D1 Manajemen formasinya hanya 10 orang malah lulus hingga 13 orang, dan D1 Informatika lulus 1 orang, padahal formasinya hanya 2 orang.
“Ini tentu aneh, Tak logika. Kalau panitia berani melebihkan jumlah orang yang lulus pada bidang tertentu, logikanya kan pasti terjadi amputasi atau pengurangan jumlah orang yang lulus pada bidang kerja tersebut. Ini kan sama saja artinya tidak meluluskan orang yang berpeluang lulus pada bidang itu. Ini bisa bahaya dalam citra pelayanan public kita,†ujar Harefa prihatin, sembari menambahkan adanya juga selentingan biaya masuk atau lolos CPNS di daerah itu berkisar Rp 50 juta hingga Rp 70 juta per orang.
Bersama Daeli, Harefa saat ini juga tengah menyiapkan data-data kasus dan laporan kepada sejumlah pihak terkait, baik lembaga vertikal maupun horizontal untuk memperoleh tindaklanjut secara administrative maupun juridis. Misalnya laporan ke Menteri Dalam Negeri, Men-PAN, Gubsu, Kepala BKD Propinsi Sumut dll. Disamping itu, mereka juga menunjukkan draf surat pengaduan ke pihak Polda Sumut dan Polres Nias, Kejari Gunung Sitoli dan Kejati Sumut, Komnas HAM dan juga Komisi Ombudsman RI.
Selain di kota Gunung Sitoli, kasus serupa ternyata juga terjadi di daerah lain yang sama-sama mekar dari kabupaten Nias hampir setahun lalu. Di Kabupaten Nias Barat misalnya, anggota DPRD Nias Faonasokhi Daeli juga mendesak agar pengumuman CPNS di daerah itu dibatalkan karena banyak peserta yang semula dinilai mampu dan pintar ternyata tak lulus, sementara banyak calon lain yang tak diyakini lulus, malah lulus.
“Sebelumnya, kami dari DPRD Nias, termasuk anggota dewan dari Dapem Nias Barat, juga telah melakukan konfirmasi langsung ke UI. Pembohongan public juga terjadi karena UI ternyata tak menjalin kerjasama dengan Pemkab Nias Barat. Jadi, seleksi CPNS di Nias Barat juga harus diulang dengan terlebih dahulu menjalin kerjsama dengan PTN di daerah ini, bila perlu harus disaksikan delegasi masyarakat atau anggota DPRD setempat. Kalau tidak, ini harus diusut oleh para penegak hukum,†ujar Khenoki Waruwu SE, anggota DPRD Nias dari Mandrehe (Nias Barat) kepada SIB sepulang dari Jakarta (UI) bersama rekannya Ramli dan Sudirman Halawa dari DPRD Sumut. (M9/h)
Waduh kok tega-teganya ya….Btw para oknum pejabat pemerintah di kepualauan Nias sepertinya sudah hilang urat kemaluannya ya…Tidak malukah bapak/ibu/sdra/i atas tindakan manipulatif yang anda telah buat? Dari tahun ke tahun label tata pemerintahan terburuk selalu tersemat manis di jubah pemerintah Nias…..Kalau seperti ini terus kapan majunya ya…Malu donk dengan daerah lainnya. Jangan pernah bangga dengan tindakan kriminal ini. Bertobatlah selagi masih ada waktu.
Sayangnya kenapa baru sekarang terbongkar kalau sudah terjadi pembohongan publik bahwa bukan UI yang menyelenggarakan tes CPNS. Harusnya kan sebelum ujian CPNS kemarin cek dan recek itu seharnya sudah dilakukan untuk memastikan siapa penyelenggara ujiannya. Kalau sudah seperti ini kan jadi repot. Berapa banyak uang negara yang akan dihabis jika diadakan pengulangan tes CPNS, berapa banyak biaya yang dihabiskan oleh pelamar dari luar Nias, tentunya berapa banyak juga pelamar yang lulus murni terpaksa menelan pil pahit jika hasil pengumuman ini dibatalkan. Ada banyak konsekuensi yang musti dipikirkan. Jika proses tes CPNS ini sungguh-sungguh dikawal dengan baik sejak dari awal pasti hal ini tidak akan terjadi.
Anyway kita tunggu tindakan bijaksana dari seluruh pemangku kepentingan dalam menyelesaikan masalah ini. Tindak yang berlaku curang.
Untuk bapak Armansyah Harefa dan Faonasokhi Daeli, harapan masyarakat Nias ada dipundak anda. Hasil temuan bapak tentang tindak kecurangan tersebut segera diusut dan ditindak lanjuti. Jangan sampai goyah imannya sehingga undur diri dalam mengusut TUNTAS kasus ini. Niat baik bapak pasti akan dikenang sepanjang masa. Selamat berjuang.
Salam,
Maaf, bukannya mau mengganggu eksitensi Sdr/I di sana tetapi hanya mau mengingatkan bahwa berita-berita seperti ini yang membuat kuping kita tak enak lagi mendengarnya sudah sering muncul.Jadi, tak perlu lagi heran atau di diskusikan. Karena hasilnya hanya akan menghasilkan teori RETORIKA belaka. Semua kembali kepada produk kepentingan..
Jadi, saran sebagai orang pinggiran lebih baik Tenang,duduk,lihat dan tonton saja.
itu mang benar… qt mang harus tenag…. tp gak salah kan kita beri keterangan…..
qt harus ingat, mungkin taon ini qt beruntukng. ke depang gimana? gimana klo saudara kita atw adek kita atau anak kita sendiri yg kesenggol… apa qt juga diam saja…
terserah mereka (para petinggi) mau peduli taw gak, yg jelas qt sampaikan dulu info tentang kekeliruan dan kelalaian mereka itu…
masalahnya qt kalau kasih comment kadang gak jelas…….
nama dan email yg dipakan adalah palsu….
thankssssssssssss
maju trus Nias qt
ckckckckck
ada2 aj ne para petinggi qt ne…
gak malu pak dah tua???apa kata anak,istri bpk klo bpk k tangkap ntr???
bagus tu pak harefa…putar trus…
tp bgmn pun benar tu yg d blang ma bang sarumaha…
bgmn pun kasihan yg dah lulus yg di umumkn tu…
bisa2 stres mrk mkirin ne smua,takutny bakalan terjadi hal2 yg tdk seharusny terjadi.hihihihihi
klo masalah kurang mengurang knpa gak coba d tambah saja ma peserta baru yg rekrut dari org2 yg benar berkualitas.
ne plajaran buat qt k depan utk gak ngulangin ksalahan yg sama.
buat pak harefa:
apa bpk brani nuntasin ne smua???
klo mank brani…ap bpk jg mw idup d jeruji besi utk mau tunjukin klo bpk mank membela kebenaran(cam power ranger aja)???hehehehehe,
jgn blng PAK HAREFA lupa ma kasus BPK&DKK berjudi d t4 suci para wakil rakyat yg sharusny t4 utk berpikir yg sprti mslah ne,masalah masyarakat,&gmn cara ngembangin daerah qt tu…bukanny garuk yg gatal krn bpk kalah tarohan.
Sabar pak Harefa,gw cuman ingatin doank kq.
seharusnya bpk gak boleh lg duduk tu d t4 suci yg pernah bpk kotori.
brapa duit pak,bpk kluarin buat terpilih lg???
brapa duit pak buat lepasin bpk dr jerat hukum dr tangan para aparat ketika kasus Judi kemaren???apakah dah d bawa k meja Hijau??? blom yach???ASTAGA…asal jgn d bawa ke Meja Tuonifaro mano ya pak ^_^
Pak Harefa sebagai ketua DPRD Nias, saya pikir penyakit menahun yang ada di Kab.Nias, belum ada obatnya, karena seluruh urat dan syaraf yang ada telah menjadi seperti benang kusut dan telah tersumbat oleh darah – darah kotor yang akhirnya menjadi lumpuh, jadi perlu konsep dan pola pikir yang benar, ketulusan hati mau berbuat yang benar, ada kerelaan mau menegakkan kebenaran dan memiliki kempuan dasar yang kokoh dalam hal kepemimpinan yang benar, menurut saya kemampuan anggota DPRD Nias mulai dari ketua sampai anggotanya perlu dipertanyakan kapabilitasnya, maka dengan demikian akan terlalu dini jika seluruh masyarakat Nias dapat berharap penuh untuk menyelesaikan permasalahan yang ada termasuk penerimaan CPNS di Nias.
wah, utamakanlah kejujuran dalam setiap kegiatan khususnya penerimaan CPNS, jika awalnya saja sudah curang, gimanan anatinya?
Kasihan perkembangan kota gunung sitoli jika dibiarkan terus begitu, harus ada reformasi besar2an.