Nias Online

MEDAN – Universitas Indonesia membantah bekerjasama lima kabupaten yakni, Nias, Nias Selatan, Nias Utara, Nias Barat dan Gunung Sitoli yang sebelumnya mengaku bekerjasama dengan mereka dalam seleksi penerimaan CPNS 2009. Mereka hanya bekerjasama 14 kabupaten/kota di Sumut yang bekerjasama dengan perguruan tinggi negeri itu.

Demikian disampaikan ketua komisi A DPRD Sumut, Muhammad Nuh, tadi malam. Hal itu disampaikannya setelah bertemu dengan panitia pelaksana seleksi CPNS UI, Adi Basukriadi dan kepala Biro Hukum UI, Retno Moerniati di kampus UI Jakarta.

Menurut Nuh, sebelumnya Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pemprovsu melaporkan lima kabupaten pemekaran dari Nias itu termasuk dalam 19 kabupaten/kota di Sumut yang bekerjasama dengan UI.

Bahkan, setelah hal itu dikroscek langsung, masing-masing BKD dari kelima kabupaten/kota itu membenarkan bahwa mereka bekerjasama dengan UI.

“Namun ternyata setelah kami kroscek, pihak UI malah membantahnya. Menurut mereka, UI hanya bekerjasama dengan 14 kabupaten/kota di Sumut dalam seleksi CPNS 2009. Kalau begitu kelima kabupaten/kota itu bekerjasama dengan siapa?” kata Nuh.

Nuh mengatakan, Komisi A akan segera berkoordinasi dengan BKD Pemprovsu untuk menindaklanjuti temuan tersebut. Mereka tidak ingin kejadian itu menjadi preseden buruk dalam seleksi CPNS di Sumut.

“Harus dituntaskan. Harus diperiksa apakah kelima kabupaten/kota itu berbohong, atau mereka memang akhirnya memutuskan untuk bekerjasama dengan perguruan tinggi lain tapi belum sempat dilaporkan,” kata Nuh.

Anggota fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menambahkan, dalam pertemuan itu pihak UI menjamin akan melakukan penilaian hasil seleksi penerimaan CPNS dengan transparan. UI akan memberlakukan sistem ranking terhadap hasil ujian, dan semuanya akan diperiksa dengan menggunakan metode pengamanan yang berlapis.

Hasil ujian tersebut nantinya akan dicetak rangkap 3 tiga, dan masing masing akan dikirim sebagai bukti ke Badan Kepegawaian Nasional ( BKN ), pemkab/pemko bersangkutan, dan arsip UI sendiri.

Sehingga, katanya, kalau ada Pemkab/Pemko yang melakukan kecurangan dalam pengumuman CPNS, UI berjanji akan melakukan tindakan hukum. Karena perbuatan itu dinilai akan mencederai nama baik institusi UI.

“Termasuk kepada lima kabupaten/kota tadi. Kalau ternyata mereka mengaku bekerjasama, maka UI akan melaporkannya kepada aparat penegak hukum,” katanya.

Nuh menambahkan, Komisi A membuka kesempatan kepada masyarakat untuk melaporkan adanya kecurangan dalam hasil seleksi CPNS. Mereka berjanji akan membantu mengkroscek laporan masyarakat itu langsung ke UI.

Dalam pertemuan itu diketahui bahwa kerjasama UI dengan kabupaten/kota di Sumut itu tidak hanya dalam bidang seleksi CPNS, namun juga dalam bidang peningkatan SDM di pemerintah kota dan kabupaten. “Kerjasama itu telah berjalan selama 5 tahun.” (Waspada, 26 November 2009)

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.