Agak melegakan juga bahwa pada akhirnya Himpunan Masyarakat Nias Indonesia (HIMNI) mengeluarkan sikap: menolak bergabung dengan bakal Propinsi Tapanuli (berita Nias Post, 5 April 2008). Kelegaan kita bukan pada ‘isi’ dari sikap HIMNI, jadi bukan pada sikapnya ‘menolak’. Kelegaan kita terletak pada kenyataan ini: bahwa sebuah organisasi yang mengatanamakan masyarakat Nias memiliki juga kepedulian pada masalah-masalah yang terkait dengan ‘Nias’, dalam hal ini: bagaimana Nias seharusnya menyikapi kelahiran Propinsi Tapanuli.
Bahkan seandainya HIMNI mengeluarkan sikap ‘mendukung Nias bergabung dengan bakal Protap’, kita tetap saja lega, sebab itu berarti HIMNI memiliki sikap, menyatakan sikap itu, dan tentu memperjuangkan terwujudnya hal yang disampaikan dalam sikap itu. Tentu saja, apapun sikap HIMNI terhadap gagasan terbentukanya Protap haruslah disertai dengan alasan-alasan yang kuat, setelah melalui proses pertimbangan yang sungguh-sungguh matang.
Namun kelegaan kita terpaksa disertai dengan keterkejutan. Mengapa ? HIMNI selaku organisasi beratribut Nias pada level “nasional†terkesan terlambat sekali menyikapi sebuah wacana yang menyangkut masa depan masyarakat Nias di kedua kabupaten: Nias dan Nias Selatan. Wacana pembentukan bakal Protap itu menurut Apollo Lase, salah seorang peserta Diskusi Online I Situs Yaahowu, dalam tulisannya berjudul: Nias Seharusnya Tidak Perlu Bergabung dengan Provinsi Tapanuli adalah sekitar tahun 2002. Disebutkan oleh Lase pada tulisannya tersebut, hadir sejumlah orang Nias antara lain: Apollo Lase sendiri, Sokhiatulö Laoli, Amosi Lahagu, dan Fenueli Zalukhu.
Kalau kita menjadikan tahun 2002 seperti yang disebutkan Lase sebagai referensi, maka sikap HIMNI ini diambil setelah kurang lebih enam tahun mulai bergulirnya wacana pembentukan Protap.
Ada juga juga garis referensi lain yang cukup penting, yaitu Diskusi Online I Situs Yaahowu dengan topik: Menyambut dan menyikapi kelahiran Propinsi Tapanuli). Diskusi ini, walau hanya diikuti oleh kalangan terbatas masyarakat Nias, cukup mendapat perhatian publik: masyarakat Nias, pihak penggagas pembentukan Protap, pemerhati umumnya dan bahkan pemerintah.
Akan tetapi dua garis referensi paling penting adalah: (1) keputusan DPRD Nias Selatan tertanggal 11 Agustus 2006 untuk menyatakan Nisel mendukung pembentukan Protap dan ingin menjadi bagian dari bakal Protap, dan (2) keputusan DPRD Nias melalui sidang paripurna tertanggal 12 Januari 2007 yang menyatakan menolak Nias menjadi bagian dari Protap.
Jadi, sikap HIMNI keluar setelah hampir 2 tahun DPRD Nias Selatan mengeluarkan keputusannya ingin bergabung dan setelah lebih dari setahun DPRD Nias mengeluarkan keputusannya menolak bergabung. Lebih jauh, pernyataan sikap HIMNI keluar setelah DPR dan pemerintah pusat menangguhkan pembahasan pemekaran sejumlah daerah, termasuk pembahasan pembentukan Protap.
Kita tidak tahu apa sikap HIMNI ketika ‘masyarakat Nias Selatan’ melalui DPRD Nias Selatan menyatakan Nias Selatan bergabung dengan bakal Protap. Kita juga tidak tahu sikap HIMNI ketika DPRD dan Pemda Kabupaten Nias secara tegas menyatakan sikap menolak bergabung dengan bakal Protap. Padahal sikap HIMNI diperlukan sekali pada saat-saat krusial seperti itu sebagai salah satu bahan pertimbangan oleh wakil rakyat dan Pemda di kedua Kabupaten. Bersikap diam pada saat-saat krusial itu justru menimbulkan banyak pertanyaan.
Ke depan, kita berharap HIMNI lebih cepat tanggap menyikapi berbagai masalah atau isu yang terkait dengan aktualitas Nias, kalau penempatan ‘N†dalam nama organisasi ini memang bertujuan untuk menekankan relevansi sepak terjang HIMNI untuk Nias tercinta. Harapan ini ditujukan bukan saja kepada HIMNI tetapi juga kepada semua organisasi Nias yang lain. (eh)
Saya sangat setuju dgn pernyataan sikap para tokoh HIMNI dan tokoh2 Nias lainnya untk bergabung dgn protap krn saya sebagai anak nias walau dr jauh bisa melht bagaimana keadaan pulau nias.. Saya rasa blm pas untk bergabng dgn protap, medan aja blm bisa menunjukkan sesuatu yg membuat nias maju apalg dgn propinsi yg berdirinya baru. Untk para tokoh2 atau sesepuh nias untk tetp punya ketegasan. Sukses buat kita smua. Tuhan memberkati. Dr. Otani zebua . Jakarta.
Saya menangkapnya bukan merupakan keterlambatan, tetapi merupakan sikap yang plin plan dan kemungkinan kegagalan lobi elite HIMNI.
Saran saya kalau bisa HIMNI kembali ke khittah nya sebagai ormas pendorong kemajuan Nias bukan kendaraan politik tertentu.
Kepentingan politik adalah kepentingan sesaat, Kepentingan Nias adalah kepentingan satu dan selamanya.
Salam…!Saya seneng bgt dgn pendapat beberapa teman yang menolak bergabung dengan Prop.Tap.Jika kita melihat dari belaka ng,kita harus bertanya “Kenapa baru muncul dari hati para tokoh2 tersebut bergabung dengan Prop.Tap, kenapa bukan dari dulu?”Dan pandangan kita akan Nias itu apa ? Saya yakin ini adalah sebuah politik yang tak masuk diakal dan tak masuk logika. Seharusnya kita itu sadar akan pikiran kita sendiri. Saya yakin juga, kalau ada orang yang pindah menjadi warga masyarakat Prop.Tap. saya yakin mereka itulah yang tidak mau menjadi org Nias asli dan tak menghormati adat serta semuanya yang ada di NIas dan identitasnya tak mau disebut sebagai Org Nias. Berpikiralah lebih maju lagi. Jangan ikuti gaya negara atau daerah yang mempunyai politik yang kuat. Ini adalah suati gaya politik yang ikut-ikutan. Sadar…wahai tokoh nias yang pindah ke Prop.Tap. Thanks.
Dari Nicholast Tel,S.Si. M.Hum (USA)
Terima kasih kami haturkan terhadap respon di Situs ini bagaimna sikap HIMNI tentang rencana pembentukkan Propinsi Tapanuli, itu artinya ada sikap saling mendukung dan tentu saling mengingatkan sehingga tumbuh prinsip saling memiliki.
Untuk diketahui bahwa HIMNI sudah berkali-kali menegaskan sikap final terhadap rencana pembentukan Propinsi Tapanuli.
HIMNI sebagai sesama anak bangsa Masyarakat Nias menyambut positif upaya pembentukan Propinsi Tapanuli. Namun melihat aspirasi yang berkembang di masyarakat serta didasari oleh faktor (i) letak geografis Kepulauan Nias yang tidak terintegrasi secara langsung dengan wilayah bakal Propinsi Tapanuli, (ii) ketidakseimbangan kemampuan sumber daya manusia Kepuluan Nias dengan sumber daya manusia cikal bakal Propinsi Tapanuli lainnya, (iii) tidak seimbangnya kapasitas Politik Nias dengan kapasitas Politik Tapanuli, (iv) berbedanya sosial budaya, (v) berbedanya bahasa Nias dengan daerah lain dari wilayah lain bakal Propinsi Tapanuli, (vi) rendahnya infrastruktur ekonomi yang tersedia di wilayah bakal Propinsi Tapanuli sehingga dapat diperkirakan alokasi anggaran infrastruktur di kepulauan Nias tidak terperhatikan, serta (vii) prioritas masyarakat Nias yang lebih mementingkan pemekaran Kepulauan Nias.
Maka, HIMNI telah menyampaikan sikap berkali-kali (i) 20 Desember 2006 di Hotel Grand Menteng, (ii) pada Munas II tanggal 9-10 Agustus 2007 di Medan, (iii) pada saat pelantikkan DPP HIMNI 7 Februari 2008 di Gedung Keangkitan Nasional Jakarta dan kemudian (iv) bersama Organisasi Sosial Kemasyarakat Nias tanggal 4 April 2008 di Hotel Oasis Amir – Jakarta, namun supaya semua pihak (masyarakat Nias) mengetahui bagaimana sikap HIMNI, namun tidak salahnya bila kembali ditegaskan kembali melalui Website ini bagaimana sikap HIMNI yaitu :
1. Sekali pun tidak keberatan atas pembentukan Propinsi Tapanuli , namun Kabupaten Nias dan Nias Selatan tidak akan bergabung dengan Propinsi Tapanuli dan memilih tetap menjadi bagian dari Propinsi Sumatera Utara
2. Masyarakat Nias tetap menginginkan persatuan dengan sesama masyarakat Nias dan tidak ingin budaya dan berbagai kearifan lokal yang masih utuh sampai saat ini dipecah-belah sehingga bila dipaksakan bisa terjadi disharmoni yang pada gilirannya mengganggu kestabilan politik di kepulauan Nias.
3. Keputusan paripurna DPRD Kabupaten Nias Selatan untuk bergabung kepada Bakal Calon Propinsi Tapanuli, diputuskan sepihak tanpa menanyakan keinginan masyarakat Nias Selatan, sehingga bila dipaksakan dapat menimbulkan konflik horizontal di tengah-tengah masyarakat Nias.
Sebagai tambahan informasi, bahwa sikap HIMNI ini telah disampaikan pula secara tertulis kepada Mendagri, Ketua DPR RI, Ketua DPD RI, Pimpinan Komisi II DPR RI, DPRD Propinsi Sumatera Utara, Gubernur Sumatera Utara, DPRD Kabupaten Nias, DPRD Kabupaten Nias Selatan, Bupati Nias dan Bupati Nias Selatan.
Demikian penjelasan ini kami sampaikan untuk menjadi maklum, dengan iringan salam hormat dan doa. Ya’ahowu!
Jakarta, 25 April 2008
DPP HIMNI
Ir. Ichtiar Ndruru (Ketua Umum)
Drs. Edison Ziliwu, M.Si., M.M (Sekretaris Umum)
Kita melihat bahwa pernyataan HIMNI tersebut pada No 4 sudah jelas, sekaligus menepis anggapan respon No.3 yang secara tendensius menuduh HIMNI sebagai alat perjuangan politik.
Menurut hemat kita, tidak ada indikasi HIMNI melakukan politik praktis, bahkan justru HIMNI menempatkan dirinya secara independen dan telah memfasilitasi berbagai Organisasi Sosial Kemasyarakatan serta tokoh masyarakat dari berbagai latar belakang dan profesi bergandeng tangan menyikapi PROTAP.
Kita dukung HIMNI sebagai representasi masyarakat Nias dari seluruh Indonesia untuk selalu mampu berperan sebagai perekat dan pemersatu masyarakat Nias.
Memang pantas dipertanyakan, mengapa baru sekarang ada statement dari HMNI ini ? Pada hal Situs ini telah menyelenggarakan Diskusi I dan telah ada berbagai opini mengenai PROTAP ini. Dan setahu kami HMNI tidak memberi komnetar apa pun dalam Diskusi itu.
Kalau memperjuanngkan kepentingan Nias, harus berdasar prinsip yang kokoh. Tidak dilandasai oleh kepentingan kontemporer. Jangan : “Lihat dulu situasi”. Jangan : “Tunggu yang lain”. Tetapi majulah ke depan (karena mengaku mewakili masyarakat Nias). Memperjuangkan yang prinsip tidak boleh seperti “bulu gae ba hili”.
Selanjutnya, minta kepada Pak Ketua Umum HIMNI “menyeterika” kembali alasan-alasan (I – VII) mengapa tidak tepat Nias bergabung dengan “bakal PROTAP”. Sebab dari alasan-alasan yang dikemukakan itu terdapat tumpang tindih yang tidak perlu. Masyarakat Niha Mbanua memerlukan penjelasan yang tegas dan benar (benat-relatif) dari kita kaum intelektual.
Saohagolo. Ya’ahowu !
Sekali lagi HIMNI berterima kasih atas respon yang disampaikan perihal PROTAP, itu menandakan bahwa semangat demokrasi pemikiran telah tumbuh di antara kita.
Nampaknya tidak ada lagi yang perlu “disetrika” karena dari alasan yang dikemukakan HIMNI bukan dikarang tetapi berdasarkan masukan dari unit organisasi terendah secara berjenjang dari DPC ke DPD lalu digodok DPP dan kemudian diputuskan secara bersama-sama melalui forum tertinggi organisasi yaitu Munas II di Medan 10-11 Agustus 2007.
Jadi sebenarnya, tidak ada yang perlu dipertanyakan, mungkin masih ada pihak yang menilai HIMNI baru sekarang merespon PROTAP, justru melalui pertemuan Masyarakat Nias yang difasilitasi DPP HIMNI tanggal 20 Desember 2006 sudah melambungkan hal ini dengan mengundang berbagai elemen masyarakat melalui diskusi terbuka di Hotel Grand Menteng Jakarta.
Sejak saat itu HIMNI selalu mengikuti perkembangan dari waktu ke waktu. Bahkan Sikap HIMNI ketika itu telah menjadi salah satu acuan dan bahan pertimbangan Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Nias menolak bergabung PROTAP tanggal 23 Desember 2006.
Sehingga menurut hemat kita, kurang berlasanlah kalau ada yang menilai HIMNI terlambat. Bukan bermaksud membela diri bahwa untuk diketahui Saudara-saudara kita yang dipercayakan melayani di HIMNI sejak berdirinya organisasi ini, tidak mau menciderai AD/ART hanya untuk kepentingan sesaat seperti respon sebelumnya.
Karena jelasnya mekanisme organisasi HIMNI tidak dimungkinkan ada dominasi pribadi-pribadi fungsionaris, karena apa? Karena ketika memutuskan hal-hal prinsip dan strategis terlebih menyangkut kepenitingan masyarakat banyak, senantiasa meletakkan pada mekanisme luhur organisasi.
Jadi, yakinlah tidak akan bersikap seperti “bulu gae hili”. Karena apa yang terbaik bagi masyarakat Nias itulah yang terbaik untuk HIMNI, apa yang diinginkan oleh masyarakat Nias itu pula yang diinginkan oleh HIMNI, dengan berpegang pada prinsip “Vox Populi Fox Dei” dan berusaha melihat dengan hati nurani.
Teriring salam hormat dan doa kami
Terima kasih
Bravo HMNI. Kita senafas untuk tidak setuju Nias (Kab. Nias dan NISEL)bergabung dengan bakal PROTAP.
Yang saya maksud dengan “menyeterika” yaitu mengenai alur pikir :
a. faktor geografis tidak dominan dalam era kemajuan IPTEK sekarang ini, terutama kemajuan dibidang komunikasi dan taransportasi.
b. keridak seimbangan (kualitas atau kuantitas ?) tidak menjadi kendala kalau percaya diri dan semua pihak ada kejujuran dalam berdemokrasi. Istilah Gus Dur : Siapa takut ! Tetapi harus PD alias percaya diri dari pihak kita.
c. juga mengenai kapasitas politik (Terus terang saya tidak setuju dikaitkan dalam masalah ini. Apalagi pengertian istilah ini sangat multi tafsir) penjelasan yang sama dengan pada b. Tidak ada masalah kalau ada PD.
d. juga mengenai masalah budaya, sosial, dan bahasa tidak ada masalah dalam pembentukan OTDA. Jadi, jangan sampai kita dicap ikut-ikutan semangat tribalisme seperti yang kita dengar ada beberapa perjuangan OTDA seperti itu.
e. juga alasan infrastruktur yang masih minim hendaknya jangan dijadikan alasan formal. Kita bisa dicap tidak mau berjuang dan hanya mau menerima yang ada.
Catatan-catatan diatas yang saya maksudkan dengan “menyeterika”. Seandainya alasan-alasan yang dikemukakan itu adalah hasil rumusan bersama, saya sarankan untuk yang akan datang (kalau ada hal seperti itu) maka perlu pembesutan (streamlining), itulah tugas kaum inelekual.
Ada baiknya untuk menyatukan gerak olah pikir dan tindakan mengenai ini, bahan Diskusi I dalam Situs ini, menurut hemat saya sangat membantu.
Saya memberi komentar agak panjang karena HMNI kepunyaan kita bersama. Selamat berjuang.
Ya’ahowu.
Terima kasih atas saran konstruktif demi kesempurnaan di masa mendatang. HIMNI menyambut saran-saran yang disampaikan dengan ketulusan, terlebih bila disampaikan dengan elegan dan tidak tendensius seperti menghakimi.
Ya’ahowu
Saya lupa memasukkan dalam komentar no.8, yaitu penggunaan “Vox populi vox dei”. Sebagai orang yang beriman kepada Tuhan (Dei),hendaklah renungkan kembali makna kalimat itu. Apakah tepat penggunaanya ? Ya’ahowu.