Demi Nias Lebih Baik, Mari Belajar dari Pilkada DKI Jakarta

Turunan Gulö |akun FB

Duet Jokowi-Ahok adalah contoh pemimpin yang ideal. Sebelum dicalonkan sebagai pemimpin di DKI Jakarta, keduanya dikenal sebagai “orang baik”. Rekam jejak keduanya positif. Keduanya memiliki dua modal yang amat kuat, yakni integritas dan kapabilitas.

Lantas mereka dicalonkan oleh partai (PDIP dan Gerindra) tanpa banyak “cengkunek”. Maksudnya, tanpa mahar yang mencekik leher serta tanpa janji ini-itu kepada parpol pengusungnya (biasanya imbalan pos jabatan di pemerintahan atau aneka proyek yang menggiurkan). Ini artinya, pada tahap ini biaya politik untuk menjadi calon berhasil ditekan.

Menariknya, meski diusung oleh partai minoritas dan terhitung “orang luar”, warga Jakarta menunjukkan kecerdasannya pada tingkat yang amat mulia. Warga Jakarta menyadari, bahwa merekalah pemilik kedaulatan; yang punya otoritas untuk menentukan sendiri siapa yang akan menjadi menjadi pemimpinnya. Jauh hari sebelum memberi suara, warga Jakarta berlomba-lomba untuk membantu “orang baik” itu, agar, sekali lagi, biaya politik mereka jangan sampai berdarah-darah.

Dengan berbagai cara, warga Jakarta dari berbagai komunitas, membantu kampanye Sang Kandidat, agar dikenal, disukai dan pada akhirnya dipilih oleh warga Jakarta. Ada pengorbanan waktu, tenaga bahkan finansial yang tidak sedikit dari warga Jakarta. Alhasil, Sang Kandidat terhindar dari biaya politik tinggi yang bisa melilit lehernya ke depan

Warga Jakarta sukses membangun sejarahnya, dengan memilih dan memenangkan Jokowi-Ahok sebagai Gubernur-Wakil Gubernur DKI Jakarta pada 2012 silam. Bak warga Amerika menciptakan sejarahnya pada 2008, dengan melahirkan Obama sebagai Presiden. Ini yang disebut dengan partisipasi politik yang cerdas dan rasional.

Proses penyelenggaraan pemilu juga berjalan demokratis serta jurdil (jujur dan adil). Artinya suara warga yang semestinya berhasil dirawat oleh penyelenggara pemilu yang kredibel dan independen, meski ketika itu yang berkuasa masih Fauzi Bowo – pesaing beratnya.

Setelah terpilih, Jokowi-Ahok bukan tidur-tiduran. Juga bukan saling cakar-cakaran, untuk memperebutkan kue kekuasaan. Keduanya justru bagi tugas. Ada yang gemar blusukan (Jokowi), ada yang ditugaskan mengendalikan birokrasi dan proyek (Ahok), tanpa kecurigaan di antara mereka.

Kedua tokoh ini langsung tancap gas guna merealisasi janji-janji kampanyenya dengan kerja keras. Pemerintahan mereka efektif. Lantas, dalam tempo beberapa bulan saja, Warga Jakarta pun berguman, ”Oh, ternyata ada gunanya kami memilih Jokowi-Ahok.”

Mereka adalah pemimpin yang dicintai rakyatnya. Mereka berhasil membangun sekaligus merawat trust (kepercayaan) dari rakyat. Bukan memroduksi kecurigaan, ketakutan atau perlawanan dari rakyat. Rakyat percaya bahwa apa yang dikerjakan pemimpinnya semata-mata untuk kepentingan warganya.

Saya juga mengamati, parpol pengusung tidak ”merecoki” mereka. Ada semacam keikhlasan dari petinggi kedua parpol, bahwa kedua tokoh ini sudah “diwakafkan” untuk kemaslahatan umat Jakarta. Janganlah sampai mereka diintervensi dengan berbagai kepentingan, yang membuat mereka linglung bekerja, bahkan terjerat dengan skandal korupsi.

Bagaimana di daerah lain? Ternyata virus Jokowi-Ahok belum menular di berbagai momen Pilkada. Ada orang baik, yang layak menjadi pemimpin. Tapi, di proses pencalonan saja, mereka sudah diperas dengan berbagai biaya ini-itu. Mereka harus membayar mahar kepada parpol yang tidak sedikit, untuk sejumlah oknum dan di berbagai tingkatan. Pola rekrutmennya tidak demokratis, juga berbiaya tinggi. Pertimbangan kredibilitas dan kapabilitas tidak jarang diabaikan oleh parpol pengusung. Biasanya, yang diajukan adalah siapa yang berkantong tebal.

Ketika kampanye, para kandidat bukannya ditolong oleh warga, malah “diperas” dengan berbagai modus (sumbangan ini-itu, biaya tim sukses, biaya saksi, bahkan belanja suara!).

Dua tahapan ini, yang biasanya membuat “orang baik” sekalipun, menjadi terjerembab ke kubangan politik berikutnya. Biaya politik yang amat mahal, yang tidak sebanding dengan penerimaan legalnya kalau terpilih. Di tingkat kabupaten/kota saja, pengeluaran bisa mencapai Rp 5 hingga 100 miliar. Bandingkan dengan penerimaan legalnya yang sekitar Rp 2 miliar per 5 tahun.

Yang terjadi kemudian, banyak kepala daerah yang terjebak dengan berbagai skandal penyalahgunaan kewenangan: jabatan diperjual-belikan, proyek yang beraneka-ragam menjadi sasaran empuk, baik untuk mengembalikan modalnya maupun untuk memakmurkan diri atau kelompoknya. Alhasil, komitmen untuk menyejahterakan warganya menjadi terbengkalai.

Pembelajaran apa yang bisa dipetik untuk bisa melahirkan pemimpin yang ideal di Kepulauan Nias? Kita perlu mendorong dan memberikan kesempatan kepada beberapa “orang baik” untuk tampil. Saya yakin bahwa banyak putra-putri Nias yang punya kredibilitas dan kapabilitas menjadi pemimpin.

Pada titik ini, seruan patut diarahkan kepada pimpinan parpol agar melakukan rekrutmen secara demokratis dengan minimal cost. Parpol mesti punya komitmen untuk menyejahterakan warga lewat kehadiran pemimpin ideal. Sungguh tragis, bila untuk menjadi calon saja sudah mengeluarkan biaya yang sangat besar.

Kunci kedua adalah partisipasi warga. Sebenarnya kita sudah memulai budaya politik yang baik. Semangat voluntarisme warga seperti ditunjukkan dalam Pilkada DKI Jakarta 2012 dan Pilpres 2014 ini sungguh menarik. Perlu ditularkan pada setiap momen Pilkada ke depan.

Pendukung bukan hanya sekadar memberikan suaranya, tapi menjadi relawan tangguh, yang siap berkorban tenaga, waktu dan materi untuk memenangkan calon pemimpin yang dikehendakinya. Warga dan seluruh komponen harus punya komitmen untuk meminimalisir pengeluaran para kandidat, bukan malah sebaliknya.

Tradisi buruk selama ini perlu direstorasi. Tim sukses jangan menjadi pegawai musiman, yang hanya bergerak kalau dibayar. Organisasi kemasyarakatan dan keagamaan juga perlu menahan diri untuk tidak memberatkan para kandidat dengan berbagai permintaan sumbangan ini-itu. Warga pemilih jangan mau disuap, dibeli suaranya (money politics). Kedua variabel ini akan semakin sempurna bilamana proses penyelenggaraan pemilu berjalan dengan demokratis dan jurdil.

Menurut saya, pemimpin ideal hanya bisa dilahirkan kalau mememuhi 4 variabel utama. Pertama, tersedianya figur yang kredibel dan kapabel. Kedua, proses rekrutmen yang demokratis dan minimal cost. Ketiga, tingginya partisipasi warga untuk meminimalkan biaya politik kandidat. Keempat, proses penyelenggaraan pemilu yang demokratis dan jurdil. Ketimpangan satu atau lebih dari keempat variabel di atas biasanya berujung pada petaka demokrasi.

* Penulis adalah Komisioner KPU Sumut 2003-2013; peneliti di Politica Institute.

This entry was posted on Saturday, August 30th, 2014 at 8:34 AM and is filed under Berita Lain Lain, Berita Nias. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed.