Ketiadaan Rekomendasi Gubsu Masih Hadang Pembahasan Provinsi Kepulauan Nias
Logo Provinsi Sumut | Flexmedia.com
Anggota Komisi II DPR RI dari daerah pemilihan Kepulauan Nias Yasonna H Laoly mengatakan, dalam raker itu disepakati kesiapan melanjutkan pembahasan seluruh usulan DOB itu. Meski begitu, dari semua yang diusulkan itu, akan diseleksi untuk menentukan mana yang didahulukan untuk dibahas.
“Pemerintah akan mengadakan seleksi administrasi, teknis dan meninjau ke lapangan untuk menyusun mana yg lebih dahulu dibahas,” ujar Yasonna kepada Nias Online, Rabu (5/2/2014).
Dia menjelaskan, pemerintah melalui Kemendagri diberi waktu selama 3 minggu untuk melakukan seleksi itu.
Karena itu, kata dia, Badan Persiapan Pembentukan Provinsi Kepulauan Nias (BPP PKN) dan Forum Kepala Daerah (Forkada) se-Kepulauan Nias harus bekerja keras untuk memenuhi syarat yang masih kurang.
Dia mengatakan, sampai saat ini rekomendasi Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) yang menjadi salah satu syarat utama, belum juga diperoleh.
“Kita masih belum mendapatkan rekomendasi Gubsu. Makanya kita minta BPP dan Forkada kerja keras untuk melengkapi,” papar dia.
Dia menambahkan, hal lain yang harus dipersiapkan adalah ketersediaan tanah untuk kantor Pemprov dengan luas minimal 20 hektar.
“Kita harus menyediakan tanah untuk Kantor Pemprov kalau boleh minimal 20 hektar,” jelas dia.
Sementara soal peta wilayah, menurut dia, tidak terlalu masalah karena saat ini sedang dikerjakan oleh Badan Geospasial. (en)
1. Semoga Rohul Kudus membuka hati Gubernur Sumut untuk menerbitkan Rekomendasi yang dibutuhkan itu. Bapak Gubernur tolong hargai aspirasi seluruh masyarakat Nias yang sangat mendambakan Provinsi Kepulauan Nias itu.
2. Demi kepentingan lokasi kantor pemerintahan provinsi itu maka saya sudah berulang kali usulkan agar ibu kota provinsi itu hendaknya secara politis adalah Gunungsitoli tetapi secara fisik di Bawoi Latol. Karena hanyalah Bawo Lato yang memiliki luas lahan 20 ha yang dibutuhkan itu. Lagi pula letak Bawo Lato sangat netral bagi Nias Utara, Nias Selatan, Nias Barat dan Nias Induk serta Kota Gunungsitoli. Selain itu juga kalau dipaksakan ibu kota provinsi itu adalah kota Gunungsitoli maka akan terjadi tumpang tindih ibu kota Nias Induk, Ibu kota Gunungsitoli dan ibu kota provinsi. Sangat tidak elok.Maka lebih baik letak ibu kota provinsi itu di Bawo Lato agar bisa kita membangun kota baru yang bisa bertahan ratusan bahkan ribuan tahun umurnya. . Terima kasih ! Bamboowo Laiya, MA.
mari kita doa bersama agar hati bpak gubernur bisa memberika rekomendasi tersebut
oleh Medanbisnisnewa 26 Oktober 2013, bhw rekomendasi sdh ada, tidak hanya Prov. Nias bahkan 2 calon provinsi yakni Protap dan Sumteng telah diteruskan diKemendagri.
nias jd provinsi= + miskin….apbd habis untk bayar gaji raja-raja baru….#safe nias
Sebagai Pemuda Kepulauan Nias mengiginkan pembentukan Provinsi Kepulauan Nias akan segera dipenuhi. Namun apa artinya kalau hanya mementingkan kepentingan sepihak atau kelompok terlebih-lebih hanya untuk kepentingan para pemimpin/ pejabat politik. Buktinya sampai saat ini bahwa sejak kepulauan Nias tebentuk menjadi 5 Daerah Otonom, kemandirian sebagai daerah Otonom tidak memacu pada kesejahteraan rakyat akan tetapi memacu pada kesejahteraan para pejabat pimpinan politik. Pemimpin di daerah ini nampaknya tidak pernah memikirkan kemandirian daerah terlebih untuk kesejahteraan rakyannya. Semakin mekarnya Daerah Nias dan terlebih-lebih kalau sudah provinsi maka semakin banyak jumlah pengangguran besar-besaran yang rata-rata pendidikannya cukup tinggi.
Saya setuju dgn pendapat sdr Luruxs. Dengan adanya pemekaran daerah otonom, semakin bertambahnya pemikiran pejabat utk mensejahterakan diri. Saya sebagai putra nias, sangat setuju dgn pembentukan nias menjadi satu propinsi, asalkan orang-orang politik bukan hanya memikirkan dirinya tapi juga memikirkan kemajuan ekonomi rakyat.
Dengan semangat anak nias semua yang di rencana baik dimata manausia belum tentu baik di mata tuhan oleh karena itu kita kembalikan di tangan yang maha kuasa biar apa yang menjadi persyaratan dari otonomi daerah dapat terpenuhi dan terwujud bagi masyarakat nias.GBU