DPRDSU Prihatin, Aset UPT BPI Senilai Milyaran Rupiah di Nisel Jadi “Besi Tuaâ€
Medan – Tim DPRD Sumut dari Dapil (daerah pemilihan) VII meliputi Kabupaten Nias, Nisel, Nias Barat, Nias Utara dan Gunung Sitoli, sangat prihatin melihat aset UPT BPI (Balai Pengelolaan Ikan) milik Pempropsu senilai miliaran rupiah di Kecamatan PP (Pulau-pulau) Batu Kabupaten Nisel, kini hanya tinggal besi tua, sehingga ada kesan menyia-nyiakan aset dan mubazir.
Demikian laporan hasil reses DPRD Sumut ke Dapil VII disampaikan Ketua Tim Reses Analisman Zalukhu SSos MSP dalam rapat paripurna dewan dipimpin ketua dewan H Saleh Bangun didampingi wakil ketua HM Affan SS, Ir H Chaidir Ritonga MM, Ir H Kamaluddin Harahap, MSi dan Sigit Pramono Asri SE, Rabu (18/8) di gedung wakil rakyat tersebut yang dihadiri Gubsu H Syamsul Arifin SE dan Sekdaprosu RE Nainggolan.
Analisman menyebutkan, UPT Balai Pengelolaan Ikan di Kecamatan Pulau-pulau Batu kondisinya sangat memprihatinkan, karena atapnya jebol dan UPT itu kurang lebih 3 tahun tidak berfungsi, sehingga saat ini hanya tinggal besi tua. Namun, ada 11 PNS yang ditempatkan tanpa memiliki tugas yang jelas.
“Saat bertemu dengan tim reses, beberapa PNS mengaku tidak ada kegiatan dan tidak bisa berbuat apa-apa, karena sebagai PNS hanya melaksanakan perintah dari Kadis Perikanan dan Kelautan Propsu,†ajarnya.
Karena itu, kata Analisman, tim reses dapil VII terdiri dari Ramli, Sudirman Halawa, Suasana Dachi dan Restu Kurnia Sarumaha meminta Gubsu membenahi asset balai pengelolaan ikan tersebut dan kemudian difungsikan kembali, agar aset yang sudah menelan biaya miliaran rupiah itu tidak menjadi mubazir dan sia-sia.
Keprihatinan yang sama juga dilontarkan Tim Reses dapil VII, karena sudah 65 tahun Indonesia merdeka, masyarakat PP Batu, Hibala, PP Batu Timur belum menikmati pelayanan bank, sehingga untuk menikmati gaji terpaksa harus menempuh perjalanan laut selama 8 jam setiap bulan di Teluk Dalam.
Padahal, katanya, masyarakat sudah menyiapkan lahan secara hibah untuk mengharapkan kehadiran bank di daerah tersebut, terutama Bank Sumut atau BRI untuk bisa membantu aktivitas perekonomian dan keuangan masyarakat di daerah yang ‘jauh’ tersebut. Tapi alasan bank selama ini terkendala PLN tidak beroperasi 24 jam. Untuk itu, diminta Gubsu dan Dirut Bank Sumut membuka cabang minimal cabang pembantu di PP Batu, karena PLN sudah beroperasi penuh selama 24 jam.
Di bagian lain, Analisman melaporkan maraknya pemboman ikan dan ‘jaring setan’ atau jaring gurami lebih parah dari pukat Harimau di Perairan PP Batu. Sementara keberadaan Polsek dan Pol Air selama ini masih kurang berfungsi dengan alasan keterbatasan fasilitas alat pendukung, sehingga aparat terkesan tidak berdaya menghadapi kelicikan pelaku pengeboman ikan itu.
“Kami minta perhatian serius dan langkah konkrit dari Kapoldasu mengungkap, menangkap dan menghukum pihak-pihak terlibat pengeboman, karena pengeboman itu merusak dan menghancurkan sumber daya laut dan ekosistem di perairan PP Batu,†ujarnya.
Terkait masalah penebangan hutan di Kecamatan Hibala oleh PT Teluk Nauli, Analisman menyesalkan munculnya pro kontra dan dikhawatirkan akibat arogansi kekuasaan dan mental kapitalisme akan menempatkan rakyat pada posisi tidak berdaya oleh perusahaan.(SIB, 19 Agustus 2010)