Jangan Coba-coba Lagi Lakukan Kecurangan Pemilu Ulang di Nisel
* Semua Pihak Harus Bersikap Profesional Demi Kesempurnaan Pemilu
Medan – Anggota DPRD Sumut Dapem Nias dan Nisel (Nias Selatan) Drs Penyabar Nakhe mengingatkan semua pihak agar jangan lagi mencoba-coba melakukan praktik kecurangan dalam pelaksanaan Pemilu ulang maupun Pilpres di Nisel yang akan dilaksanakan secara serentak pada 8 Juli mendatang, demi kesempurnaan pesta demokrasi dimaksud.
Semua pihak diharapkan dapat bertindak professional. Jangan lagi sampai kacau dikarenakan adanya penggelembungan suara dan permainan oknum KPUD dan penyelenggara Pemilu lainnya, ujar Penyabar Nakhe kepada wartawan, Kamis (2/7) di DPRD Sumut.
Keprofesionalan itu, kata Nakhe, sangat penting, agar penyelenggaraan pemilu ulang dapat berjalan dengan sempurna, sehingga tidak menimbulkan preseden buruk bagi Kabupaten Nisel khususnya dan Sumut umumnya.
Politisi dari PDS (Partai Damai Sejahtera) ini mengingatkan, betapa pentingnya semua pihak bersikap professional mengingat pelaksanaan Pemilu ulang di Nisel kali ini lebih rawan akan terjadinya kecurangan, karena dilakukan bersamaan dengan Pilpres.
Anggota Komisi B ini menilai, DPT (Daftar Pemilih Tetap) juga sangat rawan akan ‘permainan’, sebab diprediksi aka nada dua versi penggunaan DPT. Versi pertama dalam Pemilu ulang legislatif yang akan menggunakan DPT sesuai data pada Pemilu 9 April lalu.
Sementara pemilihan untuk Calon Anggota DPD di Nisel ditiadakan, karena calon anggota DPD terpilih sudah ditetapkan. Sebagai gantinya, surat suara DPD akan dialihkan untuk memilih Capres/Cawapres yang akan menggunakan data DPD.
“Kita harapkan KPUD dan Panwaslu bersikap professional. Data DPT untuk Pileg sebaiknya digunakan untuk Pileg. Sedangkan DPT untuk Pilpres sebaiknya digunakan untuk Pilpres, bukan dari data DPD†ujar Nakhe.
Berkaitan dengan itu, Nakhe menyarankan KPUD harus lebih gencar melakukan sosialisasi mengenai pelaksanaan Pemilu ulang dan Pilpres yang akan dilaksanakan secara bersamaan ini, termasuk penggunaan data DPT nantinya.
Ia juga mengingatkan tentang pentingnya pengamanan selama pelaksanaan serta tahapan pemilu ulang dan Pilpres di Nisel, mengingat ‘medan’ di daerah yang baru dimekarkan ini sangat berat. Bahkan ada daerah yang tidak bisa dilalui kendaraan roda dua.
Jika pengamanan tidak dilaksanakan secara baik, dikuatirkan akan terjadi kecurangan,†ujar Nakhe sembari mengingatkan, agar pemerintah juga memperhatikan keseimbangan pembayaran honor untuk PPK dan PPS, sesuai dengan kondisi tempat mereka bertugas.(SIB, 3 Juli 2009)