Mempertanyakan Komitmen Kabupaten Nias Selatan Menyumbang Rp 22 Milyar Untuk Bakal Propinsi Tapanuli

Monday, October 6, 2008
By nias

Harian SIB online tertanggal 23 September 2008 memberitakan dua “berita gembira” menyangkut dukungan Kabupaten Nias Selatan terhadap pembentukan Propinsi Tapanuli.

“Berita gembira” pertama adalah: dukungan kembali Bupati Nias Selatan terhadap pembentukan Provinsi Tapanuli. Sebagaimana diketahui, dukungan kali ini merupakan dukungan kali kedua Bupati Nisel setelah dukungan itu sempat dicabut sebelumnya.

“Berita gembira” kedua adalah komitmen dukungan finansial Kabupaten Nias Selatan sebesar Rp 22 Miyar untuk bakal Propinsi Tapanuli dengan rincian sebagaimana dikutip dari berita harian SIB sebagai berikut:

… hibah sebesar Rp 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah) per tahun untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan calon Propinsi Tapanuli selama dua tahun berturut-turut terhitung sejak peresmian sebagai daerah otonom yang akan dijabarkan dalam APBD Kabupaten Nisel tahun anggaran berjalan.”

… dukungan dana sebesar Rp 2.000.000.000 (dua miliar rupiah) untuk membiayai penyelenggaraan pemekaran daerah untuk pertama kali di calon Propinsi Tapanuli yang penyelenggaraannya tertuang dalam APBD Kabupaten Nisel anggaran berjalan.”

Sejumlah pertanyaan pantas kita ajukan.

Pertama, komitmen keuangan ini agaknya hanya ditujukan kepada Kabupaten Nias Selatan, dan tidak merupakan komitmen merata yang dibebankan kepada setiap Kabupaten atau Kota yang ingin menjadi bagian dari bakal Provinsi Tapanuli. Pertanyaan: mengapa Panitia Pembentukan Propinsi Tapanuli tidak kritis mempertanyakan alasan mendasar dukungan dana ‘spontan’ seperti ini dan terkesan ingin menerima begitu saja?

Kedua, Kabupaten Nias Selatan adalah Kabupaten yang masih baru terbentuk, yang membutuhkan dana besar untuk pembangunan dearahnya. Dana sebesar Rp 22.000.000.000.- itu tidaklah kecil untuk ukuran kabupaten yang termasuk termiskin di Sumatera Utara. Pertanyaan: mengapa Panitia Pembentukan Propinsi Tapanuli seakan tidak peduli akan kenyataan bahwa dana sesesar itu sangat dibutuhkan langsung oleh Kabupaten Nias Selatan untuk membangun daerah miskin itu, saat ini juga dan bukan beberapa tahun ke depan apabila Propvinsi Tanuli itu telah terbentuk? Bukankah Panitia Pembentukan Propinsi Tapanuli telah mengantisipasi konsekuensi keuangan yang akan timbul sebagai akibat terbentuknya Propinsi itu kelak ?

Ketiga, komitmen ini memiliki kesan kuat komitmen satu arah – artinya komitmen Kabupaten Nias Selatan untuk bakal Propinsi Tapanuli, tetapi tidak dibarengi dengan komitmen Panitia Pembentukan Propinsi Tapanuli kepada masyarakat Kabupaten Nias Selatan. Pertanyaan: ketika menerima komitmen itu, adakah juga komitmen yang dapat dipegang dan dipercaya dari Panitia Pembentukan Propinsi Tapanuli bagi kesejahteraan masyarakat Nias Selatan kelak ? 

Keempat, mengingat bahwa perjuangan pembentukan Provinsi Tapanuli tidak terkait langsung dengan urusan pembangunan di daerah Nias Selatan saat ini, pantaskah DPRD dan Bupati Nias Selatan mengikat diri ke dalam komitmen keuangan seperti itu?

Kita berharap, semua pihak yang terkait mengedepankan kearifan dan akal sehat.(*)

Tags:

11 Responses to “Mempertanyakan Komitmen Kabupaten Nias Selatan Menyumbang Rp 22 Milyar Untuk Bakal Propinsi Tapanuli”

Pages: [1] 2 » Show All

  1. 1
    Barugamuri Dachi Says:

    Ada lagi poin kelima adalah apakah DepKeu, Depdagri & KPK tahu akan hal ini?

    Pendapatan Asli Daerah NISEL pada laporan keuangan tahun 2006 hanya Rp4.150.392.114,73. Bagaimana dengan sumbangan Rp22M?

    Alternatif terbaik yang akan diambil untuk mendukung ide gila ini adalah KORUPSI APBD NISEL.

    KPK berfungsi bukan hanya memberantas KORUPSI, tetapi juga MENCEGAH KORUPSI. Kalau hal ini sudah menjadi rencana apalagi kalau sudah berkomitmen maka tidak salah untuk berdiskusi dengan KPK.

    LSM pendukung antikorupsi bisa mengambil peran yang lebih baik…

  2. 2
    Jan Says:

    Mungkin Bapak-Bapak yg menjadi wakil/mengatasnamakan Kab. Nisel dalam pembentukan Propinsi Tapanuli bisa menjelaskan pada forum ini ttg hal tsb.

    Dana 22M tdk sedikit…,khan bisa digunakan untuk sesuatu yg memberikan manfaat lgs bagi masyarakat Nisel, misalnya untuk membangun kembali Omo Hada di Hilisimaetano dsb.

  3. 3
    Mandrehe Says:

    Wah…

    Tak salah lah kalau bang Erix, salah satu penulis artikel di situs ini, bilang kemiskinan di Pulau Nias adalah kemiskinan struktural. Kemiskinan yang disebabkan oleh kebijakan elite-elite politik. Ini adalah bukti konkritnya. Uang rakyat digunakan dengan sembarang untuk tujuan yang tidak jelas..

  4. 4
    toyolawa Says:

    ini seeh namanya… Patologi Birokrasi… 🙂

  5. 5
    Prihatin Says:

    Ya’ahowu…
    Benar-benar bikin geleng kepala. Entah darimana ide itu sehingga keputusan tidak rasional menyediakan dana Rp 22 miliar itu dilakukan oleh Bupati Nisel. Padahal, selama ini, Nisel hidup mengandalkan dana alokasi, baik khusus mau pun umum dari Pemerintah Pusat, serta dana RR dari BRR-Nias. Jadi, kalau mau ikutan setor Rp 22 miliar, rasanya gak nyambung dengan akal sehat.

    Menurut informasi, ini kali kedua Bupati Nisel memberikan persetujuannya. Semula, katanya, Bupati Nisel ‘terpaksa’ setuju sebelum akhirnya menarik persetujuannya itu. Kemudian, setelah lama mengambang, kali ini kedengaran lagi informasi kalau Bupati Nisel memberikan persetujuan plus komitmen membantu Rp 22 miliar. Sandiwara apa ini gerangan?

    Dilihat dari kronologis itu, kelihatannya ada yang janggal dengan setiap kali pemberian persetujuan oleh Bupati Nisel. Sepertinya ada kondisi yang selalu membuat Bupati Nisel terpaksa membuat persetujuan, bahkan yang tidak masuk akal sekali pun.

    Mungkin, mengingat kembali dinamika politik di Nisel sekitar tiga bulan terakhir, dapat menjelaskan duduk masalahnya, kenapa Bupati Nisel mau menyetujuinya.

    Sebelumnya, di Nisel ramai demonstrasi menentang kepemimpinan Bupati karena dinilai tidak lagi kredibel. Selain karena dari awal kurang diterima dan hanya diuntungkan perpecahan kongsi politik dominan waktu itu, dia juga dinilai terlibat banyak kasus korupsi dan nepotisme. Itu dapat dilihat dari seruan-seruan para pendemo dari masyarakat dan mahasiswa di Teluk Dalam, yang hal itu juga dilaporkan ke DPRD Nisel.

    Hasilnya, Rapat Paripurna DPRD Nisel menginvestigasi dan memutuskan mengusulkan pemberhentian BUpati Nisel ke Presiden. Menurut informasi, selama demonstrasi berlangsung, seringkali Bupati pergi karena ‘takut’ dengan massa demonstran yang beberapa kali mengepung kantornya.

    Setelah itu, semua adem lagi. Eh, tiba-tiba gak ada angin gak ada hujan, muncul keputusan persetujuan Bupati untuk bergabung dengan Protap, plus dengan komitmen pembiayaan Rp 22 miliar itu. Apakah mungkin Bupati Nisel ditekan sedemikian rupa untuk memberi keputusan dengan kompensasi masalahnya tidak akan diungkit-ungkit?

    Ah, semoga saja ada keberanian dari Bupati untuk mencabut kembali persetujuannya. Juga kasihan jerih lelah mahasiswa bila tekanan mereka untuk membersihkan birokrasi Nisel dimanfaatkan segelintir orang untuk kepentingan sesaat.

    Salam

  6. 6
    Onogauko Says:

    Mengapa Panitia Pembentukan Propinsi Tapanuli tidak kritis mempertanyakan alasan mendasar dukungan dana ‘spontan’ seperti ini dan terkesan ingin menerima begitu saja? Jawabannya: aji mumpung, ada bonus/ rejeki nomplok.

    Mengapa Panitia Pembentukan Propinsi Tapanuli seakan tidak peduli akan kenyataan bahwa dana sebesar itu sangat dibutuhkan langsung oleh Kabupaten Nias Selatan untuk membangun daerah miskin itu, saat ini juga dan bukan beberapa tahun ke depan apabila Propvinsi Tanuli itu telah terbentuk?
    Jawabannya: itu aja kok repot, peduli amat dengan kemiskinan masyarakat.

    Kesimpulannya: Oknum pemerintah Nias Selatan dan DPRDnya adalah kumpulan wong edan…

  7. 7
    rahmanudin halawa Says:

    pemerintah kabupaten Nias seharusnya jangan ikut2tan dengan pemekaran tsb soalnya hanya membuat nama jadi cemar dihadapan publik

  8. 8
    Abdiel Says:

    “ANEH TAPI NYATA” Inilah ungkapan yang tak asing di dengar lagi oleh kaum manapun.
    Nias Selatan merupakan kabupaten terburuk di seluruh kabupaten yang ada di SUMUT.
    Harapan masyarakat sebelum pemekaran berlangsung, kini tinggal ‘MIMPI’. Ini disebabkan oleh setiap kebijakan pemerintah yang kurang “RASIONAL”. Hal ini dapat di lihat dari setiap kinerja pemerintah yang terkesan asal-asalan, ditambah lagi dengan dukungan langsung yang diungkapkan oleh Bupati Nisel terhadap pembentukan PROTAP, sungguh ironis memang. Apakah seluruh kaum muda hanya tinggal diam melihat dan mendengar seluruh jerit tangis rakyat? Mari bersatu melawan penindasan, ketidakadilan dan kebodohan yang merongrong daerah tercinta kita! AOHA NORO NILULUIWAHEA, AOHA NORO NILULUI WAOSO, ALISI TAFADAYA-DAYA, HULU TAFA BOLO-BOLO.

  9. 9
    jimmi Says:

    22 MILYAR
    waras apa gila ne.
    belum apa2 uda mikirnya aneh2
    mendingan duitnya buat bantu petani di Kabupaten Nias Selatan
    biar NISEL maju dibidang pertanian.

  10. 10
    Paul sihombing Says:

    Kalau statement pak bup nias slt itu benar,perlu segera beliau dibawa ke rumah sakit Jiwa untuk diperiksa kesehatan jiwanya,kalau tidak segera dia akan diperiksa kpk,tetapi kalau tidak benar,ya jangan sembarangan ,membuat statement,bikin gelisah rakyatnya,dan masyarakat Nias pd umumnya, Nias selatan perlu bantuan perlu sumbangan,eh..kok..malah mau nyumbang..heran betul ini??…

Pages: [1] 2 » Show All

Leave a Reply

Comment spam protected by SpamBam

Kalender Berita

October 2008
M T W T F S S
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031