BRR Harapkan Kondisi di Nisel Tetap Kondusif
Mempercepat penyelesaian dan pembayaran terkait 88 proyek Penghunjukan Langsung (PL) Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) di empat PPK pada KPA Perumahan dan Infrastruktur Nias Selatan BRR Perwakilan Nias harapkan kondisi Kabupaten Nias Selatan (Nisel) tetap kondusif.
Karena menurut BRR, keamanan bagi pelaksana rekonstruksi merupakan hal yang sangat penting dalam melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi di Pulau Nias.
Hal itu disampaikan Kepala BRR Perwakilan Nias melalui Manager Informasi dan Komunikasi Emanuel Migo melalui siaran persnya yang diterima Analisa.
Hal ini disampaikan, sehubungan dengan pernyataan sikap rekanan dari Kabupaten Nias Selatan di Markas Polda Sumatera Utara di Medan, 8 Maret 2008 lalu, yang menuntut pembayaran paket kontrak dari BRR NAD-Nias, senilai Rp43 miliar.
Emanuel Migo menjelaskan, pada tahun anggaran 2007 terjadi pengontrakan kegiatan rekonstruksi melalui Penunjukan Langsung (PL) di 4 PPK pada KPA Perumahan dan Infrastruktur Nias Selatan, yang dilakukan bertentangan dengan Keppres 80 tahun 2003 beserta perubahannya.
Jumlah paket yang dikontrakkan melalui PL, 88 kontrak dengan nilai keseluruhan mencapai Rp47,8 miliar. Dari 88 kontrak itut, 22 kontrak memiliki anggaran dalam DIPA BRR NAD-Nias tahun 2007, sementara 66 paket tidak mempunyai anggaran/DIPA.
Mengingat prosedur pengadaan 88 paket kontrak itu tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, BRR NAD-Nias perlu melakukan beberapa upaya sebelum proses pembayaran dilakukan yakni, pengesahan terhadap proses pengadaan dengan penunjukan langsung, evaluasi terhadap volume pekerjaan sesuai keadaan di lapangan, evaluasi mutu pekerjaan sesuai dengan persyaratan teknis, evaluasi kewajaran harga satuan pekerjaan, khusus untuk 66 paket kontrak yang belum ada anggarannya, perlu pengalokasian dalam DIPA BRR NAD-Nias tahun 2008.
Dalam percepatan pelaksanaan itu, dibentuk Tim Evaluasi Pekerjaan di Nias Selatan yang didukung Tim Satuan Anti Korupsi (SAK) BRR NAD-Nias.
Hasil evaluasi kewajaran harga yang dilakukan terhadap 88 paket kontrak itu, dari nilai kontrak yang semula Rp47,8 miliar, setelah dievaluasi kewajaran harga satuan pekerjaan, nilainya sebesar Rp39,1 miliar. Penelitian terhadap volume dan kualitas pekerjaan telah/sedang dilakukan.
Sementara itu, untuk 22 paket kontrak yang ada dananya dalam DIPA luncuran 2008, BRR Perwakilan Nias memerintahkan KPA Nias Selatan untuk segera menindaklanjutinya ke proses pembayaran.
Sedang 66 paket kontrak lainnya, masih menunggu proses Revisi DIPA 2008 yang memerlukan persetujuan Departemen Keuangan, yang diperkirakan akan selesai April 2008.
Untuk paket yang 66 ini, walaupun dana tersedia setelah dilakukan revisi DIPA, masih diperlukan upaya untuk melegalkan paket-paket sebelum ditindaklanjuti dengan pembayaran, tambah Migo. (kap) (Analisa, 4 April 2008)
