Surat Terbuka Tokoh Agama — Indonesia Kekurangan Pemimpin Berkarakter
[JAKARTA] Sejumlah tokoh agama yang tergabung dalam Gerakan Moral Peduli Bangsa menyampaikan surat terbuka dan seruan dalam upaya penyelesaian permasalahan bangsa. Surat terbuka itu juga mendorong lahirnya kemandirian ekonomi dan politik. “Dengan demikian, 2008 dapat menjadi fajar harapan dan oase optimisme bagi kebangkitan bangsa ini,” demikian surat terbuka yang disampaikan oleh Direktur Eksekutif, MAARIF Institute for Culture and Humanity, Raja Juli Antoni kepada SP di Jakarta, Senin (28/1).Sejumlah tokoh agama yang tergabung dalam gerakan moral tersebut antara lain A Syafii Maarif (pendiri Maarif Institute), Kardinal Julius Darmaatmaja (Uskup Agung Jakarta), A Yewangoe (Ketua Umum PGI), Bhiksu Sri Pannyavaro Mahathera (pemuka agama Budha), Haksu Xueshi Djaengrana Ongawijaya (pemuka agama Konghucu), dan I Nyoman Udayana Sangging (pemuka agama Hindu).
Menurut Syafii Maarif, pangkal masalah yang dihadapi Indonesia adalah kepemimpinan yang tidak berkarakter. Bangsa ini membutuhkan pemimpin berkarakter, baik di tingkat eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Memimpin, ujarnya, tidak semata berkuasa namun yang terpenting ada kemauan politik untuk mengelola sumber daya ekonomi negara untuk kemakmuran rakyat.
Dikatakan, pemimpin berkarakter adalah pemimpin yang berani mengambil keputusan demi pembelaan terhadap nasib rakyat meskipun akan dianggap kontroversial bagi sebagian kalangan. Para tokoh agama memandang bahwa pemimpin yang memiliki semangat seperti itu yang harus diberi amanah sekaligus dukungan oleh rakyat.
Menurut Maarif, dibutuhkan sistem dan budaya politik yang sehat dan partisipatif. Maka, orientasi partai politik seharusnya mengacu pada kepentingan kesejahteraan rakyat.
Selain itu, dominasi kekuatan partai politik tertentu, baik di tingkat parlemen (legislatif) maupun di ranah kebijakan pemerintah (eksekutif), sangat tidak menguntungkan bagi upaya demokratisasi politik yang peka keadilan. Hal itu justru dapat mendistorsi esensi demokrasi itu sendiri.
Dikatakan pula, partai politik harus melakukan perubahan dalam cara berpikir, bertindak, dan berelasi untuk terbuka bahkan proaktif mendorong tampilnya kader-kader terbaik bangsa yang memiliki kemampuan untuk menyejahterakan rakyat. Sistem perekonomian harus menjamin kesejahteraan masyarakat yang ukurannya bukan semata-mata angka pertumbuhan, melainkan pemenuhan hak-hak warga negara, seperti pendidikan gratis, jaminan kesehatan, serta rumah hunian yang layak dan terjangkau oleh masyarakat.
Kebijakan pembangunan perlu lebih berpihak pada sebagian besar warga masyarakat. [E-5]
Sumber: www.suarapembaruan.com, Last modified: 28/1/08
