DPRDSU: Kinerja BRR di Nias ‘Amburadul’, Banyak Proyek Terbengkalai

Medan (SIB)
Kalangan DPRD Sumut menilai kinerja BRR (Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi) di Nias ‘amburadul’ banyakproyek perumahan terbengkalai dan sejumlah kontraktor tidak menyelesaikan pekerjaannya, tetapi sudah mengambil uang muka proyek, sehingga Kepala Perwakilan BRR di Nias perlu segera dievaluasi kinerjanya.

Penegasan ini diungkapkan anggota DPRD Sumut dari dapem (daerah pemilihan) Nias dan Nias Selatan Analisman Zalukhu SSos (F-PDIP) dan Drs Amaano Fau MSi (F-PDS) kepada wartawan, Sabtu (21/4) di DPRD Sumut menanggapi pengaduan para praktisi hukum dan politisi di Nias terhadap kinerja BRR Nias yang sangat mengecewakan.

“Kinerja BRR ternyata masih terus mengecewakan rakyat Nias, karena penderitaan masyarakat korban bencana gempa-Tsunami semakin parah diduga akibat adanya diskriminatif dari BRR sendiri. Terbukti hingga kini banyak pembangunan perumahan terbengkalai, ada kontraktor sudah mengambil uang muka proyek, tapi tidak menyelesaikan pekerjaannya,” ujar Analisman.

Selain itu, katanya, sejumlah proyek yang dikerjakan BRR juga sarat unsur KKN dan pengerjaannya tidak sesuai dengan bestek, seperti bahan kosen yang terbuat dari papan atau kayu broti sembarang pada perumahan di kawasan Kecamatan Lotu Nias, sehingga masyarakat enggan menempatinya.

Begitu juga proyek pembuatan bronjong di Sungai Muzoi dan Lafau Kecamatan Lahewa, ujar Analisman, lagi-lagi proyek BRR sangat amburadul, karena menggunakan bahan batu kapur, sehingga daya tahannya sangat diragukan, bahkan dikuatirkan, jika sungai meluap akan longsor dan hancur terbawa arus.

“Kinerja BRR ini ternyata hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu dan tidak hanya menyakiti, tapi sudah menzholimi masyarakat Nias yang sedang ditimpa musibah besar. Kita tidak menutup mata, kalau proyek BRR telah dikerjakan, seperti proyek satker perumahan dan pemukiman masyarakat sangat tidak tepat sasaran atau hanya sebatas kerja lepas rodi,” katanya.

Karena itu, Analisman mengingatkan, BRR Nias jangan mengorbankan masyarakat Nias hanya mempertahankan posisi di BRR, padahal tidak mampu merehabilitasi dan merekonstruksi tingkat perekonomian masyarakat di Nias.
Analisman menambahkan, tentang adanya temuan LSM, bahwa proyek bantuan penguatan permodalan lembaga keuangan mikro untuk UKM senilai Rp2,3 miliar tidak jelas sasarannya, LSM tersebut harus segera melaporkannya ke pihak berwajib, agar dilakukan pemeriksaan dan temuan tersebut diusut hingga tuntas.

“Kita sangat prihatin, jika yang mendapatkan bantuan permodalan adalah kelompok berdasi, bukan para kelompok usaha kecil yang sangat membutuhkan modal membangun usahanya yang sudah hancur akibat diterjang gempa,” tandas Analisman dan Amaano sembari berharap BRR transparan terhadap sejumlah proyek di Nias, jika ada kontrskator yang nakal segera ditindak dan diumumkan ke publik. (A13/u)

Sumber: Harian SIB, 23 April 2007

This entry was posted on Monday, April 23rd, 2007 at 5:10 PM and is filed under Berita Lain Lain. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed.