Anggota DPR-RI Drs HN Serta Ginting Siap Galang Dukungan Pembentukan Propinsi Tapanuli
Medan (SIB)
Anggota Fraksi Partai Golkar DPR-RI Drs HN Serta Ginting menyatakan kesiapannya menggalang dukungan
sesama anggota DPR-RI untuk ‘menggolkan’ pembentukan Propinsi Tapanuli di lembaga legislatif Jakarta, demi menyahuti aspirasi masyarakat yang menginginkan lahirnya propinsi baru dengan tujuan perubahan dan percepatan pembangunan sekaligus mengejar ketertinggalan di wilayah Tapanuli.
“Kita sudah siap menggalang dukungan berupa pengumpulan tanda-tangan sesama anggota DPR-RI khususnya dari Sumut untuk menggolkan pembentukan Propinsi Tapanuli, karena pemekaran Propinsi Sumut ini tampaknya tidak bisa ditawar-tawar lagi, karena aspirasi itu murni datangnya dari rakyat dan untuk rakyat,” ujar Drs HN Serta Ginting kepada wartawan, Kamis (4/1) di Medan seusai menyerahkan bantuan kepada korban banjir di Langkat.
Karena itu, anggota Komisi IX DPR-RI ini mengajak semua pihak untuk bersikap arif dan bijaksana dalam menyikapi aspirasi masyarakat yang menginginkan pembentukan Propinsi Tapanuli, sebab jika ditinjau dari segi manapun, pemekaran lebih banyak manfaatnya daripada mudaratnya.
“Mari kita jauhkan sikap iri dan dengki dengan menghilangkan sifat teal, elat, late yang selama ini sangat mengental di dalam diri kita masing-masing, sebab tuntutan pemekaran ini bukan hanya milik segelintir orang yang sifatnya sesaat, tapi milik seluruh bangsa dan masyarakat hingga ke anak cucu kita kelak tentu akan menikmatinya,” ujar Serta Ginting.
Serta Ginting menyarankan, masyarakat Sumut umumnya dan khususnya Tapanuli perlu meniru gaya masyarakat Propinsi Babel (Bangka Belitung) yang teguh dalam kekompakan serta menghilangkan sifat iri dan dengki untuk kepentingan pemekaran sebelum tujuannya tercapai, yakni menjadikan Babel menjadi Propinsi, sehingga pemerintah pusat tidak ragu-ragu lagi mensahkannya.
“Terbukti sekarang Propinsi Babel yang jauh lebih kecil dari wilayahan Propinsi Tapanuli justru telah disahkan menjadi Propinsi dan mendapat pagu anggaran DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) dari pemerintah pusat sejajar dengan propinsi-propinsi lain yang ada di Indonesia,” tegas Serta Ginting yang saat ini menjabat sebagai anggota Panggar (Panitia anggaran) DPR-RI.
Berkaitan dengan itu, kata mantan Wakil Ketua DPRD Sumut itu, dengan adanya pemekaran Propinsi, tentunya akan mempercepat pembangunan dan kemakmuran rakyat, terutama dalam hal pembagian ‘kue’ anggaran pembangunan dari pemerintah pusat, dijamin akan lebih besar dan tentunya terimbas kepada kehidupan masyarakat.
Serta Ginting mengaku sangat sedih dan kecewa, jika pembentukan Propinsi Tapanuli ini terkendala hanya gara-gara atau ulah kelompok yang masih mementingkan sifat ‘teal, elat dan late’, karena sifat itu bukan saja mengorbankan masyarakat, tapi juga ikut ambil bagian ‘menyiksa’ anak cucu kita kelak.
Karena itu, fungsionaris DPP Partai Golkar ini mengajak seluruh Bupati/Kepala Daerah yang masuk wilayah Propinsi Tapanuli tapi belum mengeluarkan rekomendasi dukungannya, sebaiknya segera memprosesnya dan menyampaikannya kepada tim Panitia Pembentukan Propinsi Tapanuli, agar DPR-RI dan pemerintah pusat dapat segera memproses dan menyetujuinya. (A13/o)
Sumber: SIB, 5 Januari 2007