Mahasiswa Dairi-Pakpak Bharat Tolak Provinsi Tapanuli
* Demo Di DPRDSU
Medan, WASPADA Online
Puluhan mahasiswa tergabung dalam Forum Mahasiswa Pakpak berunjuk rasa ke DPRDSU, Kamis (14/12), menolak Kabupaten Dairi dan Pakpak Bharat bergabung dengan Provinsi Tapanuli (Protap) yang saat ini pembentukannya tengah diwacanakan dan terjadi kontra. Dalam aksinya, pengunjuk rasa dikoordinatori Sanif Hamzah Kaloko, Lulu P Cibro, dan Sutrisno Bancin, menilai jika kedua kabupaten di atas dipaksakan untuk bergabung ke dalam wilayah Protap dan memisahkan dari Provinsi Sumatera Utara, akan mendatangkan polemik dan penderitaan bagi masyarakat di kedua kabupaten tersebut.
“Jika Pakpak Bharat dan Dairi dipaksakan bergabung akan mendatangkan polemik bagi masyarakat di sana jika ditinjau dari berbagai aspek. Seperti ekonomi, infrastruktur, historis dan aspek lainnya,” kata Kaloko. Dari aspek ekonomi, sebut dia, potensi ekonomi kedua daerah itu tersedot untuk pembangunan Provinsi Tapanuli. Dengan demikian, untuk pembangunan kedua kabupaten akan berjalan sekitar 15-20 tahun akan datang.
“Begitu juga dari aspek infrastruktur. Tidak tersedianya infrastruktur memadai di provinsi akan dibentuk menjadi kendala mengingat sarana jalan kurang memadai dan sangat jauh antara Sidikalang ke Siborong-borong dan Salak ke Siborong-borong,” ujar Kaloko.
Dari aspek historis juga begitu. Menurut Kaloko, sejarah telah mengukir kisah pahit atas pembantaian besar-besaran terhadap suku Pakpak pada 1958 di Dusun Gupa Pandeangan Kecamatan Silima Pungga-pungga sebagai usaha pembersihan etnis Pakpak dari bumi Indonesia oleh etnis lain berkuasa atas suku Pakpak.
“Bergabungnya Dairi dan Pakpak Bharat ke Provinsi Tapanuli berarti menoreh luka lama sudah dikubur pelaku sejarah saat itu,” sebut pengunjuk rasa.
Menurut pengunjuk rasa, penggabungan Dairi dan Pakpak Bharat ke Provinsi Tapanuli yang berhak memutuskannya adalah rakyat di kedua daerah itu selaku pemegang hak ulayat/wilayah.
“Dari hasil pertemuan mewakili marga pemegang hak ulayat di kedua kabupaten tersebut pada 3 Oktober 2006 di kantor DPP IKPPI Jalan SM Raja Sidikalang menyepakati menolak Dairi dan Pakpak Bharat bergabung ke Provinsi Tapanuli,” tegas Kaloko.
Unjuk rasa mahasiswa tersebut diterima anggota Komisi A DPRDSU Ahmad Ikhyar Hasibuan dan Ketua Komisi E DPRDSU Timbas Tarigan. Menurut dewan, soal pembentukan Provinsi Tapanuli memiliki 43 item harus dicermati. Di antaranya usulan provinsi baru harus mendapat dukungan dari masyarakat.
“Untuk itu, DPRDSU dalam hal ini Komisi A sebagai panitia khusus untuk itu, tengah mengkaji secara independen item-item tersebut apakah Provinsi Tapanuli layak untuk dimekarkan sebagai provinsi baru atau tidak.”
Jika akhirnya item-item tersebut lebih cenderung Protap tak layak dibentuk, diminta semua pihak khususnya bagi ingin pembentukan harus berlapang dada, ujar Ikhyar yang mendapat aplaus pengunjuk rasa. (m47) (sn)
*Sumber: Waspada Online (http://www.waspada.co.id)
Related Posts
Iran Bersedia Berunding dengan AS
Terkait Penerimaan CPNS di Nias Barat; Puluhan Peserta Ujian CPNS Demo ke Kantor Bupati Lahõmi
Media Release: ADB dan BRR Pimpin Mid-Term Review untuk Proyek ETESP-SPEM di Nias
Hingga Tahun 2009, BRR Dapatkan Rp6 Triliun untuk RR di Nias
14 Merek Saus dan Kecap Banyak Pengawet- Pemerintahan Asli Suku Nias (III)
October 11th, 2008 at 2:35 PM
demokrasi adalah dimana ketika aspirasi bisa disampaikan dengan mudah tampa ada sebuah sekat yang akan membuatnya diam, namun protap adl aspirasi yang tdk hnya hnya sebuah konsepsi ttng sebuah prov, tp sbuah kajian akan masa dpan suatu tatanan masyarkat yang lbih maju secara umum, wlupun prakteknya nnti beda,apakah kt memilih sbuah kemajuan atau kepentingan politik yang endosentris yang tdk trbuka akan sbuah perbedaan atau ingin sbuah masyarkt itu tdk bkbang k’r sebuah plihan yang tdk mudak bg segenlintir org yang haus akan sbuah kptngan, yg derogat civil society yang byk, ini adlah dmkrsi dmnan aspirasi org yang tdk slras jg di dengar, akankah sbuah perubahan terwjud, atau akan ttp statis tampa perubahan, skrg plihan kt sendiri yang mntukan..njuah2
October 21st, 2008 at 10:19 AM
tidak selayaknyalah IKPPI menyatakan aspirasi 2 daerah Dairi dan Pakpak Barat, mereka (Pakpak barat) Sudah memisahkan diri dari dairi, mau apa lagi?? sudah jelas permasalahan, mereka pisah dengan dairi, sekarang mau klaim dairi tanah pak-pak lagi, itu adalah wujud keserakahan, saya putra dairi, dan lahir didairi, hampir 95 % orang menggunakan bahasa batak di sidikalang dan dairi, pak-pak jangan menutup-nutupi itu, mereka hanya tinggal di sebagian kecil dairi, kecuali dahulu pak-pak barat belum terpisah, kalau perlu dilakukan referendum di dairi, biar kelihatan seberapa banyak masyarakat batak disana, sebenarnya saya tidak mempermasalahkan suku pak-pak, tetapi mereka yang selalu menonjolkan perbedaan, sungguh ironi…